Terkait Kasus SPj Fiktif, Suprapto Beberkan Sejumlah Nama

Terkait Kasus SPj Fiktif Suprapto Beberkan Sejumlah Nama Sidang SPJ Fiktif dengan Saksi mantan Kadis PU Sumbar, Suprapto di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (16/4/2018)(Foto:Covesia/Fadil)

Covesia.com - Sidang kasus Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif dengan terdakwa Yusafni kembali digelar Pengadilan Tipikor Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), yaitu Suprapto selaku Kadis Pekerjaan Umum (PU) Sumbar periode 2012-2016.

Dalam keteranganya, Suprapto menyebutkan bahwa seluruh proyek pembebasan lahan di Kota Padang dan Padang Pariaman merupakan proyek nasional melalui dana APBN, terkait pengalihan dari APBN kepada APBD pihaknya tidak mengetahui sama sekali.

“Selain dari GOR semuanya merupakan jalan nasional, saya tidak tahu dasar pengalihan tersebut, tetapi kewenangan tersebut berada ditangan Gubernur dan TPAD yang diketuai oleh Ali Asmar,” ujarnya kepada JPU, Senin (16/4/2018).

Ia juga menuturkan bahwa, pada Bulan Mei tahun 2013 terdakwa Yusafni menemui dan memintanya agar membantu biaya Pilgub tahun 2015.

Saat itu, terdakwa Yusafni menyebutkan bahwa Wagub waktu itu (Alm) Muslim Kasim menjanjikan ia sebagai Kepala Dinas di Padang Pariaman, dan selanjutnya saya tidak tau apakah ada tindak lanjutnya setelah itu atau tidak.

“Saya tidak pernah dengar cerita dia apakah menyerahkan sejumlah uang kepada (Alm) Muslim Kasim atau tidak, ia juga pernah menyebutkan, membantu Syafrizal Ucok berangkat ke Jakarta, selain itu saya tidak tau lagi kepada siapa dia menyerahkan uang, namun di tahun 2014 Yusafni cerita bahwa ia terlepas dari permintaan seperti itu,” ujarnya.

Selain dari penyerahan uang oleh Yusafni kepada sejumlah nama, JPU juga menanyakan kepada saksi bahwa terdakwa pernah menyerahkan satu unit mobil Hyundai di tahun 2015, tetapi dalam keteranganya, Suprapto menyebutkan bahwa mobil tersebut dianggarkan melalui APBN untuk kegiatan.

“Saat itu, saya diskusi pengadaan mobil dengan Kabid, ketika itu Yusafni datang dan menyebutkan pengadaan mobil bisa menggunakan dana APBN dan sekarang mobil tersebut ditahan di Jakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua majelis hakim, Irwan Munir dalam persidangan juga meminta keterangan saksi terkait adanya rekening ganda dalam proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypas Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman.

“Penggunaan rekening melalui Bank Mandiri sudah ada izinya karena di tahun 2012 ada sedikit persoalan dengan Bank Nagari tetapi ada aturan yang membolehkan membuka rekening dengan bank pemerintahan, terkait rekening ganda setelah itu saya tidak tahu dan tidak pernah juga mendapat laporan dari siapa pun,” ujarnya.

Kasus Yusafni sejak tahun 2012 ketika menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kemudian di tahun 2013 - 2016 menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

(dil/don)


Berita Terkait

Baca Juga