Mahfud MD: Harus Ada UU Yang Mengatur Pencabutan Hak Politik Koruptor

Mahfud MD Harus Ada UU Yang Mengatur Pencabutan Hak Politik Koruptor Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD. Foto: Covesia/ Fadil MZ

Covesia.com - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD setuju dengan  wacana yang bergulir di Indonesia untuk mencabut hak politik bagi para pejabat negara yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi.

"Saya setuju, koruptor hak politiknya dicabut, ini juga akan dirumuskan dalam Undang-Undang seperti dahulu," ujar Mahfud MD kepada sejumlah awak media di Universitas Negeri Padang (UNP) di Padang, Selasa (25/9/2018).

Menurut mahfud, saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), ia membuat keputusan bahwa mantan koruptor boleh jadi calon legislatif (Caleg) dan pejabat negara setelah 5 tahun keluar dari penjara dan selama itu mereka tidak melakukan tindak pidana lainnya.

Selanjutnya, mantan koruptor harus jujur kepada masyarakat bahwa ia dihukum selama 5 tahun dan sudah bertaubat. Ini dimuat di media massa.

"Namun, setelah saya keluar dari MK ada putusan baru, pokoknya orang yang sudah keluar dari penjara dosanya sudah habis," katanya. 

"Nanti akan kita buat kesepakatan tidak boleh pejabat publik berasal dari mantan koruptor. Sekarang kan tergantung MK. Menurut saya, masukkan saja dalam Undang-Undang. Tidak perlu menunggu MK," jelasnya. 

Sementara itu, Jubir KPK, Febri Diansyah saat diskusi publik dengan tema "Korupsi politik di Negara Moderen" di UNP menyebutkan bahwa masyarakat tidak boleh memilih mantan terpidana korupsi yang maju saat Pemilu 2019 mendatang.

"Kalau memilih mereka (mantan terpidana kasus korupsi) sama dengan membiarkan mereka melakukan korupsi lagi, karena sebelumnya mereka juga sudah terlibat," ujar Febri.

(dil/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga