Polri Diminta Taat Hukum Segera Bayar Ganti Rugi Korban Kekerasan di Sumbar

Polri Diminta Taat Hukum Segera Bayar Ganti Rugi Korban Kekerasan di Sumbar Mantan Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar. (Istimewa)

Covesia.com- Pengamat Hukum, Lili Pintauli Siregar meminta agar Polri segera membayar uang ganti rugi kepada keluarga korban kekerasan di Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut dia, dengan berkekuatan hukum tetap, seharusnya Polri taat pada perintah hukum. "Karena terhadap Irwansyah Siregar (korban salah tembak) yang cacat kemaren sudah dipenuhi. Polri juga (harus) membayar sejumlah kompensasi atau ganti rugi pada korban tersebut," kata Lili saat dihubungi Covesia.com, Senin (11/2/2019).

Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini juga mengaku pernah menangani kasus ini ketika masih aktif di LPSK. "Kasus ini dulu pernah ditangani LPSK juga saat Era (mantan direktur LBH Padang) dan Wendra (Direktur LBH Padang) menghubungi aku," ujar Lili.

Saat itu, jelas Lili, ibu korban kekerasan mengalami stress karena anaknya meninggal dunia. "Karena aku dan staff langsung melihat kehidupan keluarga mereka di desa. Jadi kami dulu membantu memberi psikologi pada ibunya dan pada pamannya kami mencoba membantu agar kasusnya berjalan," ujar dia.

Ia pun berharap agar LBH Padang bisa kembali meminta bantuan ke LPSK terkait kasus ini. "Usul saya keluarga korban melalui LBH Padang dapat meminta bantuan LPSK untuk dapat mengusulkan pembayaran tersebut diajukan ke DJA (Kemenkeu) dengan dasar adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap," terang dia.

Karena, menurut dia, mekanisme pembayaran bisa dilakukan sama dengan korban salah tembak, Iwan Mulyadi Siregar. Saat itu LPSK melakukan hal tersebut dengan meminta Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran terhadap korban Irwan. "Dan soal teknis dapat dibicarakan apakah yang menyerahkan LPSK atau Polri dan akhirnya Polri yang menyerahkan," jelas dia.

Ia pun menyebut bahwa Polri tidak memiliki alokasi anggaran untuk membayar ganti rugi tersebut sehingga mengabaikan putusan pengadilan.

"Coba tanya Polri mengapa abai melaksanakan perintah pengadilan atau mungkin mereka tidak paham mekanisme mencari pembiayaan darimana, karena dipastikan tidak ada slot anggaran untuk korban di MAK mereka," pungkas Lili.

Mantan Direktur LBH Padang Era Purnama Sari pun mengakui bahwa beberapa tahun lalu LPSK pernah ikut menangani kasus ini. "Iya pernah. Dulu lewat LPSK ngajukan restitusi," kata Era saat dihubungi Covesia.com.

Era menjelaskan, pada saat itu, keluarga korban melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diwakilkan kepada LBH Padang terhadap Polri. "Putusan pidana itu kemudian kita tindaklanjuti dengan gugatan PMH. Gugatan dikabulkan dan itu yang sekarang kita minta dieksekusi," tegas dia.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Wendra Rona Putra meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera menyerahkan uang ganti rugi kepada keluarga korban penganiyaan berujung kematian atas nama Faisal, Busri dan Erik Alamsyah.

Menurut Wendra, kasus Faisal dan Busri dan Erik Alamsyah sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada alasan untuk tidak membayarkan uang ganti rugi kepada keluarga korban. 

Baca: Juga: Ini Kata Polda Sumbar Terkait Ganti Rugi Kasus Erik Alamsyah dan Faisal-Budri

(jon)


Berita Terkait

Baca Juga