Soal Ganti Rugi Korban Kekerasan di Sumbar, Peneliti ELSAM: Pelaku Juga Harus Bayar Restitusi

Soal Ganti Rugi Korban Kekerasan di Sumbar Peneliti ELSAM Pelaku Juga Harus Bayar Restitusi Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Azkar Ahsinin. (dok.ELSAM)

Covesia.com- Polda Sumatera Barat (Sumbar) belum membayar uang ganti rugi kepada keluarga korban kekerasan yang mengakibatkan Faisal, Busri dan Erik Alamsyah meninggal dunia.

Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Azkar Ahsinin mendesak agar polisi segera membayar uang ganti rugi tersebut. 

"Kepatuhan untuk membayar pemulihan merupakan bagian dari upaya memberikan kompensasi bagi korban," kata Azkar ketika dihubungi Covesia.com, Senin (11/2/2019).

Selain itu, dia juga meminta agar para pelaku juga bisa bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban. 

"Semestasinya setiap pelaku juga memberikan restitusi kepada korban sebagai bagian dari tanggung jawab secara hukum atas tindakan penyiksaan yang dilakukannya," tegas dia.

Ia menganggap bahwa kasus ini masuk dalam lingkup penyiksaan dan kepolisian telah melanggar konvensi menentang penyiksaan. 

"Setiap adanya pelanggaran HAM berimplikasi pada kewajiban bagi pelaku untuk memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM tersebut," papar dia.

Menurut dia, gugatan yang diajukan korban yang diwakilkan LBH Padang menjadi bagian dari hak untuk mendapatkan pemulihan. "Seharusnya Polri mematuhi keputusan MA sebagai bagian dari kepatuhan Polri terhadap rule of law," jelas dia.

Diketahui, restitusi diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi tersebut beragam bentuknya, mulai dari penggantian biaya perawatan medis hingga psikologis.

Sekadar catatan, klausul mengenai restitusi tertuang dalam Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban. 

Dalam pasal itu disebutkan bahwa restitusi bagi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian atas penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Jika korban meninggal dunia, restitusi bisa diberikan kepada ahli warisnya.

(jon)


Berita Terkait

Baca Juga