Bawaslu Temukan Salah Satu Wali Nagari di Pasaman Diduga Kampanyekan Caleg

Bawaslu Temukan Salah Satu Wali Nagari di Pasaman Diduga Kampanyekan Caleg Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita di acara sosialisasi pengawasan pemilihan umum tahun 2019 bersama Wali Nagari, Ormas, Tomas dan Media se Kabupaten Pasaman di Hotel Flom Mitra Lubuk Sikaping, Minggu (17/02/2019)

Covesia.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman, Sumbar menerima laporan dari masyarakat bahwa ada salah satu Wali Nagari di daerah itu ikut mengkampanyekan salah satu Calon Legislatif (Caleg).

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita di acara sosialisasi pengawasan pemilihan umum tahun 2019 bersama Wali Nagari, Ormas, Tomas dan Media se Kabupaten Pasaman di Hotel Flom Mitra Lubuk Sikaping, Minggu (17/02/2019).

"Saat ini kami menangani satu laporan masyarakat, bahwa ada salah satu Wali Nagari di Pasaman diduga ikut mengkampanyekan salah satu Caleg atau bertindak sebagai tim sukses. Namun kami masih melakukan kajian mendalam dengan mengumpulkan sejumlah bukti bersama sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu)," terang Rini Juita, didampingi Komisioner Mesrawati dan Kasek. Bawaslu, Refki Mukhliza.

Menurut Rini Juita, jika memang Wali Nagari itu terbukti melakukan kampanye untuk memilih salah satu Caleg jelas melanggar UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

"Didalam UU nomor 7 tahun 2017 pasal 280 sangat jelas bahwa Wali Nagari maupun perangkat Nagari dilarang ikut kampanye atau mengkampanyekan, sert memihak kepada Caleg tertentu. Jika terbukti masuk Pidana dengan ancaman penjara selama 2 tahun serta denda Rp12 Juta,"tegas Rini Juita.

Namun Rini Juita enggan menyebutkan siapa Wali Nagari yang melanggar UU Pemilu tersebut. Sebab kata dia, saat ini masih dikaji di Sentra Gakkumdu dengan unsur Polisi dan Kejaksaan.

"Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa perhatian dan sayang kami dari Bawaslu untuk agar kasus serupa tidak meluas kepada Wali Nagari lain maupun perangkat Nagari. Karena kami menilai lebih efekti banyak dilakuka pencegahan dibanding penindakan. Sehingga diharapkan nantinya  kita bersama-sama melakukan pengawasan dan pencegahan agar tidak ada pelaku pelanggar pemilu lainnya,"tuturnya.

Akan tetapi kata dia, jika pencegahan juga tidak di indahkan, maka penindakan adalah langkah terakhir di ambil Bawaslu.

"Kami berharap Bapak/Ibu Wali Nagari Ikut ambil bagian dalam mewujudkan proses demokrasi yang bersih. Bukan mengambil bagian dalam tindakan kecurangan pemilu. Karena ini merupakan kewajiban kita sebagai Warga Negara Indonesia. Memiliki hak pilih dan memilih. Oleh karena itu Ipda Binafsik (mulai dari diri sendiri) kemudian ajak dan sampaikan kepada teman-teman lainnya,"tutupnya.

(eri)

Berita Terkait

Baca Juga