KPAI Nilai Imbauan Awasi Rekam Jejak Caleg Cabul Gagal

KPAI Nilai Imbauan Awasi Rekam Jejak Caleg Cabul Gagal Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasara Putra (Foto: Istimewa))

Covesia.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai imbauan untuk mengawasi rekam jejak Calon Legislatif (Caleg) yang berperilaku cabul sangat gagal. Hal ini menyusul adanya temuan KPAI dari perjalanan kampanye Caleg membuktikan ada dua oknum Caleg yang terindikasi melakukan kekerasan seksual dengan TKPnya semua di Sumatera Barat. 

"Sejak akan dikeluarkannya Daftar Calon Sementara, KPAI mengimbau agar diperhatikan kemungkinan masuk daftar para pelaku yang diduga melakukan kekerasan kejahatan seksual. Namun nampaknya gagal, karena kejadian caleg berperilaku cabul berulang," ujar Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasara Putra Kepada Covesia.com, Rabu (13/3/2019).

Bagi KPAI kasus ini seperti fenomena gunung es, kemungkinan tracking untuk kasus seperti ini masih sulit dilakukan Partai. Padahal bahayanya akan berulang dan para pelaku perlu rehabilitasi yang cukup, agar benar benar terbebas dari perlilaku tersebut.

"Ini baru di Sumatera Barat, Provinsi lainnya belum ada yang melaporkan. KPAI sangat menyayangkan bila imbauan tersebut kurang diindahkan dan menjadi perhatian bersama. Kita hanya bisa mengecam sampai sekarang, tanpa memiliki instrument sejak perencanaan agar rekrutmen caleg tidak dimasuki para terduga pelaku kejahatan seksual," ujar Jasra.

Menurut Jasra, rekrutmen caleg yang dilakukan partai politik belum mampu membebaskan oknum caleg yang terindikasi pernah melakukan kejahatan seksual Kalau ingin lebih dalam lagi pelaku KDRT. Karena indikasi pelaku cabul terjadi didalam keluarga dan korbannya keluarga terdekat. Justru ini membahayakan bila tidak diketahui sejak awal, karena menghancurkan generasi bangsa, yang notabene sebagai penerima manfaat terbesar harapan bangsa dan Negara.

"Bagaimanapun tidak hanya harta kekayaan yang dilaporkan, tetapi partai juga diharapkan mampu merekam perilaku para calegnya. Bayangkan untuk kasus ini para korbannya adalah keluarga sendiri, artinya indikasi KDRT sudah lama terjadi. Kemudian perlu pencermatan, pengawasan dan pengaduan masyarakat terkait masih adanya dugaan pelaku yang sama dalam daftar caleg yang telah ditetapkan. Kalau ada dugaan tersebut kita berharap masyarakat berani melapor dan partai berani segera bertindak untuk menahan pencalegannya sampai dinyatakan telah di rehabilitasi," katanya.

Ia mengatakan saat ini belum terlambat, karena hal ini bicara generasi bangsa yang akan menganti kepemimpinan bangsa ini kedepan. Kalau generasi kita dirusak oleh para publik figurnya, lalu bagaimana kita bisa memberi harapan lebih pada caleg generasi millennial, bila salah satu unsurnya saja tidak bisa dipenuhi dalam penyebutan caleg millennial.

Disisi lain kata dia, kejadian di Bandung Barat pada perbuatan cabul masuk ke kejadian luar biasa yang disampaikan Ketua LSM Bahtera Bandung Hadi Utomo, ribuan kasus Pedofilia tidak tertangani, bahkan rehabilitasi jauh dari tujuan. Justru ratusan korban sudah terindikasi menjadi pelaku. 

"Saya khawatir kasus kasus seperti ini, tidak diketahui para caleg di Bandung Barat. Mudah mudahan tidak seperti yang terjadi di Sumatera Barat, calegnya justru menjadi pelaku. Atau bahkan tidak menjadi program prioritas caleg, padahal sudah menjadi kejadian luar biasa. Kemudian saya khawatir istilah caleg millennial justru tidak menyentuh dari makna millennial itu sendiri yaitu generasi penerus bangsa. Jangan-jangan caleg millenial yang digadang semua partai hanya isapan jempol belaka, karena mereka tidak mengenal masalah remaja di sekitar dapilnya sendiri bahkan tidak menyentuh dan memberi solusi atas permasalahan remaja di dapilnya masing-masing," ujarnya.

Pihaknya meminta Partai melakukan cek agar ajang pesta demokrasi yang mahal ini memberikan solusi permasalahan generasi muda yang luar biasa dan menjadi beban para orang tua. Sebab penyalahgunaan generasi millennial dalam kampanye sudah mencapai 22 kasus. 14 kasus melibatkan Capres dan Cawapres, 8 kasus melibatkan partai tingkat nasional.

"Diantara dalam sekian itu, kasus cabul menjadi kasus yang luar biasa dalam lolosnya Caleg terduga cabul oleh partai. Untuk itu KPAI mengatakan ini sangat berbahaya, bila partai tidak segera menindaklanjuti himbauan KPAI. Karena kedepannya kita akan menyaksikan para pejabat legislasi yang rawan melakukan kekerasan seksual dan mengarah KDRT, menjadi pelaku pecandu dan rawan korupsi," tutupnya.

(eri/don)



Berita Terkait

Baca Juga