Sumbar Zona Merah Kejahatan Seksual, Nurani Perempuan: Lemahnya Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku

Sumbar Zona Merah Kejahatan Seksual Nurani Perempuan Lemahnya Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Direktur Nurani Perempuan Women's Crisis Center, Yefri Heriani (Foto: Doni Syofiadi/Covesia)

Covesia.com - Kekerasan seksual pada anak di kawasan Sumatera Barat mulai mengkuatirkan, bahkan masuk kategori zona merah menurut laporan Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) yang dikatakan ketua umumnya, Arist Merdeka Sirait, selasa (12/3) di Jakarta. 

Laporan tersebut dibenarkan oleh aktivis Nurani Peremuan yang bernaung di kota Padang, Sumatera Barat itu, Lembaga yang didirikan pada tahun 1999  mengungkapkan kasus tersebut masuk dalam kategori darurat sejak tahun 2014 lalu, dan dari tahun ketahun terus meningkat.

"Untuk kasus kekerasan seksual, sejak sebelum 2014 lalu Nurani Perempuan bahwa Sumbar merupakan daerah yang darurat. Angka kekerasan seksual pada saat itu cukup meningkat dilaporkan. Sebagian besar kasusnya pada saat itu masih sulit penyelesaiannya,' ujar Direktur Nurani Perempuan Women's Crisis Center, Yefri Heriani kepada Covesia.com, Jumat (15/3/2019) di Padang. 

Meningkatnya kasus kekerasan seksual di Sumbar dinilai Yefri karena lemahnya penegakkan hukum pada pelaku kejahatan tersebut.

"Masih banyak kasus yang didamaikan pada kala itu. Kondisi saya rasa memberikan kontribusi pada semakin meningkatnya kasus-kasus yang dilaporkan pada tahun-tahun berikutnya."

"Pelaku merasa bahwa tiada hadirnya penegakan hukum membuat merek dapat melakukan perulangan pada korban yang sama atau pada korban yang baru," terang Yefri.

Yefri juga mengatakan tidak adanya pemulihan pada korban membuat mereka menjadi pelaku terhadap korban baru.

"Sementara ketiadaan pemulihan korban, berdampak pada mereka yang dulunya korban kini berubah menjadi pelaku. Sehingga perlu upaya yang lebih besar lagi untuk menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumbar." 

Aktivis perempuan itu juga menyinggung kehadiran Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan perempuan dan anak tidak berdampak pada penurunan kasus kejahatan seksual tersebut.

"Pemerintah Sumbar dan legislatif harusnya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perda ini. Jika perlu, pemerintah bisa mengusulkan agar perda direvisi kepada legislatif. Sehingga kepastian perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan seksual benar2 menjadi tanggungjawab negara," tutup Yefri.

(dnq)

Baca juga: Sumbar Masuk Zona Merah Kekerasan Seksual Anak

Baca juga: Ratusan Kasus Kekerasan Seksual Anak Terjadi di Sumbar, MUI Padang: Akhlak dalam Keluarga Runtuh 

Berita Terkait

Baca Juga