Psikolog: Politisi Korup Bukan Semata-mata Masalah Psikologis

Psikolog Politisi Korup Bukan Sematamata Masalah Psikologis Ilustrasi

Covesia.com - Kembali terjeratnya elit politik dalam pusaran kasus rasuah semakin membikin miris publik tanah air. Kejadian yang berulang dengan berbagai modus operandi seakan telah membudaya dan tak terbantahkan. Yang terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dalam dugaan kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Melihat realitas tersebut, Psikolog Kasandra Putranto menilai terjeratnya elit politik dalam kasus korupsi bukan semata-mata masalah gangguan psikologis dalam diri si pelaku itu sendiri. Namun hal itu juga lebih disebabkan oleh keberhasilan dari penegak hukum khusunya KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Tetapi juga karena keberanian dan keberhasilan penegak hukum dalam hal ini KPK yang memperoleh dukungan penuh," tutur Kasandra dalam perbincangan dengan covesia.com, Selasa (19/03/2019).

Ia juga mengatakan, perilaku menyimpang dari elit ini sebenarnya sudah mengakar dan lama terjadi di republik ini. Dengan demikian perlu langkah kongkrit untuk memberantas tindak pidana ini. Sehingga bisa menimbulkan efek jera agar kejadian serupa tak terulang.

"Perilaku KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme sudah lama berakar sejak negara kita merdeka. Dibutuhkan ketegasan dalam memberantas korupsi sampai keakar-akarnya" harapnya.

"Sudah terlalu lama perilaku korupsi dibiarkan dan dianggap sebagai bagian dari  budaya dan dimaklumi," tambah Kasandra.

Sebelumnya, Ketum PPP Romahurmuziy ditetapkan menjadi tersangka suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). Selain Rommy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin menjadi tersangka suap perkara tersebut.

Muafaq diduga memberi duit Rp 50 juta pada Jumat (15/3) ke Rommy, sedangkan Haris diduga menyetor duit Rp 250 juta ke Rommy pada 6 Februari 2019. 

"Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi Kementerian Agama RI tersebut," kata Syarif.

Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(adi)

Berita Terkait

Baca Juga