Pakar Hukum: Caleg Terbukti Lakukan Money Politik Tidak Bisa Dilantik

Pakar Hukum Caleg Terbukti Lakukan Money Politik Tidak Bisa Dilantik Ilustrasi

Covesia.com - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Khamis menegaskan Calon Legislatif (Caleg) yang terbukti melakukan politik uang (money politik) tidak bisa dilantik untuk menjadi anggota legislatif.

"Baik itu sedang proses caleg ataupun sudah terpilih, yang terbukti melakukan politik uang secara aturan tidak boleh dilantik," tegas Margarito kepada covesia.com, Senin (22/4/2019).

Menurutnya, politik uang ini adalah racun bagi demokrasi dan berapapun jumlahnya, apakah jumlahnya banyak atau sedikit, jika terbukti tetap tidak boleh dilantik.

"Ini bukan soal jumlahnya, apakah itu satu perak atau miliaran, yang namanya politik uang itu berbahaya bagi demokrasi," jelasnya.

Menurutnya, mekanisme sesuai aturan ialah diawali dengan pemeriksaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jika terbukti maka lembaga tersebut akan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kita berharap dimanapun kejadiannya, Bawaslu harus bisa bertindak tegas dalam kasus money politik ini," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan Bawaslu Kota Padang, Sumatera Barat akan melakukan proses penindakan terhadap Calon Legislatif (Caleg) Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) Padang Selatan dan Padang Timur berinisial BR karena diduga terlibat money politic.

"Kita akan proses laporan tersebut pada Senin (22/4) depan. Kenapa Senin, karena penindakkan laporan pelanggaran dilakukan pada masa hari kerja. Jumat, Sabtu, Minggu kita libur, makanya hari Senin," ujar Ketua Bawaslu Kota Padang, Dorri Putra kepada Covesia di Padang, Sabtu (20/4/2019).

"Kita saat ini juga masih menunggu bukti-bukti yang diajukan pelapor, kalau sudah lengkap baru kita register. Dan jika terbukti kita akan proses sesuai dengan undang-undang yang berlaku," terang Dorri.

Diketahui laporan tersebut diterima Bawaslu pada Selasa (16/4) kemarin saat masa tenang pemilu 2019 dengan surat No: 8/LP/PL/Kota/03.01/IV/2019 atas dasar laporan pelanggaran membagikan sembako (money politic) di kawasan Padang Selatan.

(lif)

Berita Terkait

Baca Juga