Pengamat Nilai PSU Rawan Konflik Antar Caleg

Pengamat Nilai PSU Rawan Konflik Antar Caleg pengamat Politik Universitas Andalas, Najmuddin Rasul (Ist)

Covesia.com - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah Sumatera Barat dinilai pengamat Politik Universitas Andalas, Najmuddin Rasul sangat rawan konflik. Para caleg yang telah merekap data internal dan lawan politiknya akan berusaha mendulang suara didaerah yang akan melakukan PSU.

Konflik para caleg yang memiliki selisih suara yang tipis berkemungkinan besar akan terjadi. Najmuddin meminta KPU dan Bawaslu bertugas sesuai regulasi secara penuh dan netral untuk menghindari yang tidak diinginkan.

"Ada potensi konflik dan harapan dalam PSU ini oleh para caleg. Khususnya para caleg dan parpol yang memiliki selisih suara yang tipis di daerah pemilihan PSU. Hal ini harus dilihat oleh KPU dan Bawaslu dengan jeli. Jika tidak, pasti ada hal yang membuat demokrasi menjadi cacat," ujar Najmuddin Rasul saat dikonfirmasi Covesia.com, Selasa (23/04/2019).

Dijelaskannya, paradigma masyarakat Sumbar saat ini masih menganut politik primordialisme yaitu mengunggulkan pribumi, atau persaudaraan. Hanya beberapa persen yang memandang ketokohan dan kualitas caleg-caleg yang maju dalam pemilu.

"Primordialisme masih kuat dalam politik di Sumbar. Masyarakat masih memandang saudara, pribumi, atau uang dibandingkan ketokohan maupun kualitas caleg. Jadi hal ini yang perlu diperhatikan KPU dan Bawaslu saat menyelenggarakan PSU nanti," ucapnya.

Ia juga mengatakan besar kemungkinan para caleg yang memiliki selisih suara yang tipis di dapil tempat PSU berlangsung, mengerahkan segenap tenaga dan tim sukses untuk memperoleh suara semaksimal mungkin. Hal ini dilakukan untung mengamankan suara, mendongkrak suara atau menghimpit suara lawan politik.

Karena itulah Najmuddin meminta KPU dan Bawaslu sedari kini mengantisipasi hal tersebut. Pasalnya, dari kejadian PSU dalam pemilu sebelumnya tidak pernah ada PSU dilaksanakan karena kesalahan administrasi sekarang ini. Melainkan akibat bencana alam atau kondisi darurat yang lain.

"Sebenarnya PSU sekarang banyak karena kesalahan administratif dan itu bisa dibilang kesalahan ringan dan cuma buang-buang energi saja. Tapi karena ada aturan yang memperbolehkan untuk PSU karena hal administrasi, itu dikembalikan ke KPU apakah melakukan PSU atau tidak. Setidaknya dilihat dari pemilu yang pernah ada, PSU dilakukan jika ada bencana alam atau kondisi darurat," ujarnya.

Dengan adanya PSU karena kesalahan administrasi dan kecolongannya petugas TPS memberikan surat suara kepada pemilih, Najmuddin menilai penyelenggaraan Pemilu di daerah tersebut sudah gagal dalam menjalankan amanah demokrasi.

Sampai berita ini diturunkan, Covesia.com merangkup beberapa daerah akan melakukan PSU. Diantaranya adalah Kota Bukittinggi, Payakumbuh, Kabupaten Sijunjung, Pasaman dan Limapuluh Kota yang nantinya akan diselenggarakan pada 27 April 2019 mendatang.

(Agg)

Berita Terkait

Baca Juga