Pengamat: People Power Dibolehkan Jika Ada Ancaman Sistematis Terhadap Demokrasi

Pengamat People Power Dibolehkan Jika Ada Ancaman Sistematis Terhadap Demokrasi Ilustrasi (Dok. Istimewa)

Covesia.com - Jika ditinjau dari segi maknanya, people power ialah penggulingan kekuasaan Presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Rakyat turun ke jalan agar Presiden meletakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan.

Perntanyaannya, apakah di Indonesia saat ini sedang dalam situasi seperti itu?

Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta Maksimus Ramses Lalongkoe menyatakan, saat ini pemerintahan masih berjalan normal, sistem juga masih berfungsi, lembaga-lembaga negara seperti DPR, Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan roda perkenomian masih berjalan. 

"Itu artinya People Power tak dibenarkan saat ini. Berbeda kalau gulingkan pemerintahan karena tak jalankan amanat rakyat, mungkin people power bisa dibenarkan," jelas Maksimum kepada covesia.com dalam pesan whatsapp, Selasa (21/5/2019).

Menurut dia, ada syarat yang harus terpenuhi jika ingin melaksanakan people power. Yaitu kalau terdapat ancaman sistematis terhadap demokrasi, dan negara menutup mekanisme sah untuk menentangnya. Sementara persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam kondisi Indonesia hari ini.

"Dalam artian, tidak terdapat alasan memadai bagi geraka people power yang hanya mengganggu tatanan sosial kita," imbuhnya.

Dia mengatakan, Wacana people power yangg sekarang mencuat hanya karena ada sekelompok orang yang tidak puas dengan hasil Pilpres. 

Karena yang terlihat saat ini adalah kehendak kelompok tertentu untuk menang sendiri, termasuk dengan cara menafikan saluran hukum dan politik yang tersedia di Indonesia. 

"Kalau ada pelanggaran Pemilu, kan ada UU Pemilu yang menyediakan mekanisme untuk proses indikasi pelanggaran," jelasnya. 

Sementara kalau Pelanggaran yang sifatnya administratif dapat dilaporkan kepada Bawaslu, dugaan pidana Pemilu diproses Sentra Gakkumdu. Dugaan pelanggaran kode etik dapat diproses DKPP, sedangkan sengketa terhadap keputusan KPU dapat dibawa ke Bawaslu hingga PTUN. 

"Dan yang terakhir soal perselisihan hasil Pemilu dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, artinya semua mekanisme itu ada salurannya," jelas Maksimum.

Dia berpendapat, Wacana people power saat ini bergulir hanya karena kelompok tertentu tadak puas dangan hasil Pilpres.

"Bisa jadi sudah terlanjur optimis menang dan ternyata realitasnya tidak demikian. Upaya itu juga bagain dari pembentukan opini publik yang menyesatkan," ucapnya.

(lif)

Berita Terkait

Baca Juga