PPDB Masih Menimbulkan Masalah, KPAI Buka Posko Pengaduan

PPDB Masih Menimbulkan Masalah KPAI Buka Posko Pengaduan Komisioner KPAI, Retno Listyarti (Doc Pribadi)

Covesia.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membuka posko pengaduan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk menampung berbagai laporan terkait masalah yang alami pendaftar. 

Komisioner KPAI, Retno Listyarti kepada Covesia.com, Rabu (19/06/2019) menyampaikan bahwa menemukan sembilan permasalahan PPDB Sistem Zonasi yang dianalisis hasil analisis sejak dua tahun terakhir.

"Pertama penyebaran sekolah Negeri yang tidak merata di tiap kecamatan dan kelurahan. Sementara banyak daerah yang pembagian zonasi pada awalnya di dasarkan pada wilayah administrasi kecamatan. Kemudian ada calon siswa yang tidak terakomodasi, karena tidak bisa mendaftar ke sekolah manapun. Sementara ada sekolah yang kekurangan siswa, karena letaknya jauh dari pemukiman penduduk," kata Retno.

Kemudian kata Retno, banyaknya orangtua mengantri hingga menginap di sekolah, padahal kebijakan PPDBnya zonasi dan sistem online, siswa dizona terdekat dengan sekolah pasti diterima. Meski mendapatkan nomor antrian 1, akan tetapi domisili jauh dari sekolah, maka peluangnya sangat kecil untuk diterima.

"Minimnya sosialisasi system PPDB ke para calon peserta didik dan orangtuanya, sehingga menimbulkan kebingungan. Sosialisasi seharusnya dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif. Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran secara online. Transparansi kuota per zonasi yang sering menjadi pertanyaan masyarakat, termasuk kuota rombongan belajar dan daya tampung. Permendikbud 51/2018 menentukan maksimal jumlah Rombel per kelas  untuk SD 28, untuk SMP 32 dan untuk SMA/SMK 36 siswa," katanya.

Disamping itu kata dia, penentuan jarak atau ruang lingkup zonasi yang kurang melibatkan kelurahan, sehingga di PPDB tahun 2019 titik tolak zonasi dari Kelurahan. Selanjutnya, soal petunjuk teknis (juknis) yang kurang jelas dan kurang dipahami masyarakat, dan terkadang petugas penerima pendaftaran juga kurang paham. 

"Terakhir karena jumlah Sekolah Negeri yang tidak merata di setiap kecamatan. Maka daerah membuat kebijakan menambah jumlah kelas dengan system dua shift (pagi dan siang). Dampaknya banyak sekolah swasta di wilayah tersebut kekurangan peserta didik. Di khawatirkan, kalau tidak dipikirkan maka sekolah akan tutup. Di DKI Jakarta, pada 2016 pemprov berencana membeli sekolah-sekolah swasta itu dengan APBD agar mayoritas anak Jakarta bisa mengakses sekolah gratis di Negeri," tutupnya.

Untuk itu KPAI membuka pengaduan PPDB. Masyarakat dapat melayangkan pengaduan ke nomor (wa) 08213677 2273, email pengaduan@kpai.go.id dan nomor telepon pengaduan ke 021-31901556, dan 082298444546. 

(eri/don)


Berita Terkait

Baca Juga