Demi Keadilan Masyarakat, Pembangunan Daerah Tertinggal Harus Dipercepat

Demi Keadilan Masyarakat Pembangunan Daerah Tertinggal Harus Dipercepat Mahyudin

Covesia.com - Demi mewujudkan rasa keadilan, beberapa daerah tertinggal yang ada di Indonesia harus segera dilakukan percepatan pembangunan.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin saat menerima audiensi mahasiswa Master School of Goverment and Public Policy (SGPP) di DPD RI (9/10/2019).

“Kita ketahui, di beberapa kabupaten di Indonesia masih kategori daerah tertinggal yang harus kita percepat pembangunannya agar setara dengan darah-daerah lain yang sudah maju. Kita juga mengejar atau memperkecil disparitas pembangunan di daerah,” ucap Mahyudin.

Mahyudin menilai jika sampai saat ini pemerataan pembangunan masih belum terwujud sepenuhnya. 

Masih terdapat daerah-daerah yang mengalami ketertinggalan pembangunan yang berakibat pada belum sejahteranya masyarakat di daerah tersebut. 

Hal tersebut dapat memunculkan adanya rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial antar daerah yang berakibat pada perpecahan.

 “Keinginan memisahkan dari Indonesia itu lahir dari ketidakadilan. DPD RI perannya bagaimana merajut daerah-daerah yang masih tertinggal, kita akan pacu, akan kita perjuangkan, baik anggaran, regulasinya agar berpihak kepada daerah. Karena DPD memang mewakili daerah,” ucap Mahyudin yang mewakili Provinsi Kalimantan Timur ini.

Sementara itu, Anggota DPD RI dari Provinsi Kalimantan Barat, Maria Goretti, juga menjelaskan bahwa keberadaan DPD RI sebagai jembatan antar daerah, antar pulau, yang bertujuan untuk merekatkan masing-masing kedalam wilayah NKRI. 

Dia menambahkan saat ini tugas DPD RI semakin berat dalam mempererat kesatuan NKRI. Dirinya menilai saat ini persatuan dan kesatuan bangsa sudah mulai terkikis dengan berbagai persoalan yang ada. 

“Kita juga melihat kemudian agak terkikis ke-Indonesiaan kita, bergeser suasana kita dan ada kecurigaan,” ucapnya. 

(rel/lif)

Berita Terkait

Baca Juga