Pakar: Jangan Sampai Dewan Pengawas KPK Jadi Alat Politik yang Hanya Awasi Oposisi

Pakar Jangan Sampai Dewan Pengawas KPK Jadi Alat Politik yang Hanya Awasi Oposisi Gedung KPK (Foto: Antara)

Covesia.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir mengingatkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditunjuk pemerintah dijadikan alat politik hanya untuk mengawasi oposisi.

Hal ini disampaikan Mudzakkir terkait ulai diberlakukan Undang-Undang (UU) KPK hari ini, Kamis (17/10/2019). UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 itu bakal menggantikan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

"Sebenarnya yang ditakutkan masyarakat dan saya sendiri khawatir dewan pengawas dijadikan alat politik. Jadi hanya mengawasi orang-orang oposisi sehingga ini yang harus dijaga dan dipertimbangan Presiden," katanya melalui telepon kepada Covesia.com, Kamis (17/10/2019).

Maka dari itu, lanjutnya pemerintah harus menyusun mekanisme kerja Dewan Pengawas KPK dengan baik sehingga tak menjadikannya eksekutif.

"Nanti kalau eksekutif sendiri harus dibentuk lagi pengawasnya. Kan nggak mungkin," tambahnya.

Baca: UU KPK Mulai Berlaku, Pemerintah Harus Susun Mekanisme Kerja Dewan Pengawas

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga