Shofwan Karim: Meski UU KPK Baru Sudah Berlaku, Bukan Berarti Presiden Setuju

Shofwan Karim Meski UU KPK Baru Sudah Berlaku Bukan Berarti Presiden Setuju Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatra Barat Shofwan Karim. (Dok. Pribadi)

Covesia.com - Undang-Undang KPK yang baru berlaku mulai hari ini Kamis (17/10). Dengan berlakunya UU KPK yang baru, sejumlah perubahan lembaga yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan ini akan terjadi.

UU KPK yang disahkan DPR pada 17 September 2019 itu bakal menggantikan UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. 

Terkait hal itu,  Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatra Barat, Shofwan Karim menyatakan, meskipun UU KPK yang baru sudah berlaku, bukan berarti Presiden Joko Widodo menyetujuinya.

Menurutnya, bukti Presiden belum merestui UU tersebut, di mana hingga saat ini belum ada tanda tangan presiden.

Dikatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Dalam hal RUU, jika tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak disetujui bersama, maka akan tetap sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

"Sekarang Presiden belum tanda tangan. Maka di satu sisi tetap berlaku. Sambil menunggu waktu, apakah tanda tangan itu akan dicantumkan atau tidak, kita serahkan kepada ahli hukum. Artinya dalam mafhum saya Presiden belum menyatakan persetujuannya, meski sah," jelas Shofwan Karim kepada covesia.com, Kamis (17/10/2019).

Sementara bagi pihak yang tidak setuju UU tersebut, Shofwan menyarankan agar menempuh jalur hukum atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Bagi yang tidak setuju silakan ke MK. Setahu saya begitu," jelasnya.

(lif/dtc)

Berita Terkait

Baca Juga