Soal UU Baru KPK, Febri Diansyah: ''Kopi Tanpa Gula, Sepahit Apapun Harus Dijalani''

Soal UU Baru KPK Febri Diansyah Kopi Tanpa Gula Sepahit Apapun Harus Dijalani Sumber: channel youtube PUSaKO FHUA

Covesia.com - Sejak diparipurnakan 30 hari lalu, hingga Kamis (17/10/2019) UU KPK versi revisi telah resmi berlaku. Juru Bicara KPK Febri Diansyah hadir untuk berdiskusi dengan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari, sekaitan UU KPK yang baru dalam channel youtube PUSaKO FHUA, kemarin.

Dilihat Covesia dari channel youtube PUSaKO FHUA, Jumat (18/10/2019), Febri membuka diskusi dengan mengkiaskan kondisi KPK saat ini seperti "kopi tanpa gula."

"Jadi tadi saya sudah pesan kopi tanpa gula," katanya yang ditimpali Feri Amsari, "Hidup itu pahit," sebutnya dan Febri melanjutkan,"Tapi sepahit apa pun, kan harus kita jalani."

Febri melanjutkan, KPK sudah berkoordinasi dengan Kemenkumham--masih sebatas komunikasi informal--belum ada dokumen resmi peng-Undang-an yang diterima.

Dia menyebut, KPK beberapa minggu terakhir juga sudah membentuk tim transisi.

"Pimpinan sudah perintahkan, tim transisi segera melakukan identifikasi atas rancangan undang-undang yang disahkan di Paripurna kemarin," ujar Febri.

Febri menyebut, terdapat 26 poin yang menjadi sorotan tim transisi. Dari poin-poin itu, penindakan yang dilakukan KPK pasca UU baru, tidak akan sama dengan sebelumnya.

"Dari 26 poin itu sebagian besar soal penindakan, kelembagaan, ada 2 poin tentang pencegahan, itu memang ada sejumlah kewenangan yang melemah. Misalnya soal penyadapan," imbuhnya.  

Febri menjelaskan ada atau tidaknya Dewan Pengawas perihal penyadapan berkonsekuensi secara langsung terhadap penuntutan. Bahkan ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait aturan penyadapan jika undang-undang yang baru ini disahkan.


Dalam hal penyelidikan, KPK juga tidak bisa melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap calon tersangka.

"Pasti OTT juga akan jauh lebih sulit dilakukan dengan adanya sejumlah perubahan aturan, dan sejumlah pasal-pasal yang bertentangan satu dengan lainnya," ungkap Febri.

Febri Diansyah juga menjelaskan bahwa KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait UU KPK yang baru. Menurut penjelasannya, belum ada dokumen resmi pengundangan tersebut.

Meskipun demikian, KPK memahami jangka waktu 30 hari sejak Undang-undang KPK hasil revisi itu ditetapkan dalam sidang Paripurna yaitu jatuh pada Kamis (17/10/2019) dan menandai berlakunya RUU KPK.

Sebagaimana dikatakan pengamat hukum administrasi negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Helan bahwa Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi secara otomatis akan berlaku mulai, Kamis (17/10/2019).

"Secara hukum, tanpa ditandatangani Presiden Joko Widodo, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tetap berlaku," kata Johanes Tuba Helan seperti dikutip dari Suara.com, Jumat (18/10).

Dia menambahkan, sesuai dengan undang-undang, Presiden diberikan waktu selama 30 hari untuk menandatangani UU tersebut setelah disahkan oleh DPR.

Selama rentang waktu 30 hari itu, jika Presiden tidak menandatanganinya, maka UU itu akan berlaku secara otomatis sejak disahkan DPR, kecuali Presiden mengeluarkan Perppu karena pertimbangan situasi keamanan dalam negeri, kata Tuba Helan.

Menurut dia, UU tersebut hanya bisa batal diberlakukan jika Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu), sesuai dengan harapan rakyat.

Video yang diunggah PUSaKO FHUA itu merupakan diskusi antara Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, Jubir KPK Febri Diansyah dan peneliti muda PUSaKO Hemi Lavour.

(rdk)

Berita Terkait

Baca Juga