Tsunami Kurang Satu Meter Terdeteksi Pascagempa M 7,1 di Maluku Utara

Tsunami Kurang Satu Meter Terdeteksi Pascagempa M 71 di Maluku Utara Foto: BMKG

Covesia.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat setidaknya telah terjadi tsunami dengan ketinggian masing-masing 0,6 meter di Ternate (23.43 WIB), 0,9 meter di Jailolo (23.43) dan 0,10 meter di Bitung (00.08 WIB) pascagempa dengan magnitudo (M) 7,4 yang dimutakhirkan menjadi M 7,1 di Maluku Utara, Kamis (14/11/2019) dini hari pukul 23.17 WIB. 

Sebelumnya BMKG telah mengeluarkan 2 kali status peringatan dini tsunami setelah terjadi gempa yang berpusat di 1.63 LU 126.39 BT atau 134 kilometer Barat Laut Jailolo, Maluku Utara pada kedalaman 73 kilometer. 

Status peringatan tsunami tersebut secara resmi telah dicabut oleh BMKG pada Jumat (15/11) pada pukul 01.48 WIB.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo mengungkapkan beberapa wilayah yang sebelumnya dinyatakan waspada tsunami di antaranya; Halmahera (Maluku Utara), Kota Bitung (Sulawesi Utara) dan Ternate (Maluku Utara). 

Sedangkan wilayah yang merasakan guncangan akibat gempa di antaranya (MMI) IV-V Bitung, IV-V Manado, III-IV Gorontalo, III-IV Ternate, II Buol.

"Gempa kembali terjadi pada pukul 00.55 WIB, Jumat (15/11) dini hari dengan magnitudo 5,0 di titik koordinat 1.54 LU dan 126.46 BT atau 128 kilometer Barat Laut Jailolo pada kedalaman 10 kilometer namun tidak berpotensi tsunami," jelasnya dalam pers rilis yang diterima covesia.com, Jumat (15/11/2019).

Sementara ini belum adanya laporan kerusakan infrastruktur ataupun jatuhnya korban jiwa. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama TNI/Polri sedang berupaya melalukan kaji cepat terkait pascagempa tersebut.

Agus mengajak warga sekitar lokasi yang terdampak guncangan gempa diharapkan agar tidak panik dan tidak terpengaruh dengan kabar yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. 

"Pastikan informasi yang resmi selalu bersumber dari instansi terkait seperti BMKG, BNPB, BPBD, Dinas Provinsi dan pihak berwajib lainnya," ujarnya.

(lif)

Berita Terkait

Baca Juga