Menguras Kas Daerah, DPD RI Dorong Pendanaan Pilkada Lewat APBN

Menguras Kas Daerah DPD RI Dorong Pendanaan Pilkada Lewat APBN Dok. DPD RI

Covesia.com - Wakil Ketua Komite I DPD RI Djafar Alkatiri menyatakan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terjadap anggaran Pilkada yang dibebankan di APBD. 

Ia mendorong adanya pendanaan Pilkada dari APBN sehingga tidak membebani daerah. Selain itu juga mengurangi konflik interes di Daerah.

"Ini akan didorong menjadi salah satu poin revisi UU Pilkada (UU10/2016)," jelasnya dalam pers rilis yang diterima covesia.com, Jumat (15/11/2019).

Terkait pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang, ia berharap helatan lima tahunan itu bisa terselenggara secara independen dan berkualitas.

“Kita berharap Pilkada 2020 ini merupakan Pilkada yang berkualitas dengan penyelenggara yang juga independen,” imbuhnya.

Ia mencontohkan, pelaksanaan Pilkada 2020 di Nusa Tenggara Timur (NTT), memang daerah-daerah disana sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), namun hal itu cukup menguras APBD.

"Anggaran Pilkada yang dibebankan dari APBD cukup menguras kas daerah, mengurangi pos anggaran untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah," jelasnya.

(lif)

Berita Terkait

Baca Juga