Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan Demi Keberlanjutan Program JKN-KIS

Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan Demi Keberlanjutan Program JKNKIS Kepala Humas BPJS Kesehatan Kepwil Sumbagteng Jambi, Agung Priyono dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Arsyaf Mursalina (Foto: Doni Syofiadi)

Covesia.com - Kepala Humas BPJS Kesehatan Kepwil Sumbagteng Jambi, Agung Priyono, selenggarakan ngopi (ngobrol pintar) bareng wartawan media lokal Kota Padang di Rimbun Espresso & Brew Bar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Arsyaf Mursalina.

Kegiatan ngopi ini dilaksanakan BPJS Kesehatan untuk meluruskan informasi yang kurang tepat tentang penyesuaian iuran JKN-KIS yang terlanjur diterima oleh masyarakat, termasuk perihal debt collector yang sejatinya adalah Kader JKN.

"Kader JKN adalah mitra yang direkrut oleh BPJS Kesehatan dengan tugas khusus antara lain sosialisasi, pendaftaran, perubahan data, dan penagihan iuran. Tugas tersebut tidak dapat disamakan dengan debt collector, sebab dalam hal ini, Kader JKN justru membantu memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan administrasi dan pelayanan program JKN-KIS," sebut Agung dalam pertemuan di Padang, Jumat (15/11/2019).

"Banyak yang bertanya kenapa BPJS Kesehatan selalu defisit padahal kan pesertanya ratusan juta penduduk Indonesia," sambung Agung.

"Jadi gini, yang defisit itu dana jaminan sosial dari iuran peserta, bukan BPJS Kesehatannya sebagai instansi atau lembaga negara."

"Dana Jaminan Sosial ini menganut prinsip gotong royong artinya iuran orang sehat untuk membayar pelayanan kesehatan peserta yang sakit."

"Pengobatan untuk satu pasien kanker saja membutuhkan iuran dari 1.253 jiwa peserta yang sehat. Jadi bayangkan bagaimana jadinya kalau ada peserta menunggak membayar iuran," terang nya.

Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah.

Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Bukan hanya itu, pemerintah juga menetapkan diskon untuk iuran peserta dari besaran iuran yang seharusnya berdasarkan perhitungan Aktuaria. Bahkan Persatuan Aktuaris Indonesia sudah menjelaskan bahwa iuran kelas 1 mandiri itu harusnya Rp. 274.204,- per orang per bulan, kelas 2 adalah Rp 190.639,- per orang per bulan, dan kelas 3 adalah Rp 131.195,- per orang per bulan. Tapi pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 160ribu atau 58% dari iuran yang seharusnya, kelas 2 sebesar Rp 110ribu atau 58% dari iuran yang seharusnya, dan kelas 3 sebesar Rp 42ribu atau 32% dari iuran yang seharusnya,” jelas Agung.

Atas kesenjangan iuran tersebut pemerintah dari tahun ke tahun memberikan suntikan dana tambahan untuk menutupi defisit Program JKN-KIS agar program ini dapat berkesinambungan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran iuran Program JKN-KIS harus di evaluasi dua tahun sekali, maka di tahun 2019 ini pemerintah mengambil kebijakan bahwa iuran Program JKN-KIS harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Sehingga terbitlah Perpres 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menjadi dasar penyesuaian iuran PBPU menjadi kelas III Rp. 42.000, Kelas II Rp. 110.000 dan kelas I Rp. 160.000.

“Jadi begini benang merahnya untuk dapat dipahami, iuran dihitung dari total populasi yang dicover oleh program JKN x morbidity rate dari penyakit yang akan dijamin x unit cost penyakit tersebut. Angka yang dihasilkan merupakan total biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan program, selanjutnya dibagi per jiwa per bulan sehingga didapatkan nilai iurannya," tambahnya.

Cakupan kepesertaan di Provinsi Sumatera Barat sendiri sampai saat ini sudah mencapai 81,70% dari total 5,5juta jumlah penduduknya, angkanya mencapai 4,5juta jiwa.

BPJS Kesehatan sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berkomitmen menyukseskan Program JKN-KIS.

Bahkan Kabupaten Pasaman, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok sudah menyandang predikat Universal Health Coverage, artinya semua penduduknya telah mendapat dijamin kesehatan. Dalam waktu dekat Kota Padang dan Kota Payakumbuh juga akan menyusul, kita nantikan.

(*/dnq)

Berita Terkait

Baca Juga