Rasyidin Syaiful Minta Hasil Paripurna RAPBD Mentawai 2020 Dibatalkan

Rasyidin Syaiful Minta Hasil Paripurna RAPBD Mentawai 2020 Dibatalkan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari partai Hanura, Rasyidin Syaiful

Covesia.com - Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) dari partai Hanura, Rasyidin Syaiful, meminta pimpinan DPRD Mentawai membatalkan hasil sidang rapat paripurna penetapan RAPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020 yang digelar Jumat (29/11/2019) lalu. Kesalahan jadwal dan proses pengambilan keputusan pada rapat tersebut, menurutnya, telah menghilangkan hak konstitusi sejumlah anggota DPRD Mentawai sebagai anggota.

Menurut Rasyidin, rapat paripurna itu dilaksanakan molor dari jadwal yang ditetapkan. Sesuai tata tertib sidang semestinya digelar pada Jumat itu pukul 9.00 WIB dan berakhir pukul 11.30 WIB. Kenyataannya, sidang malah baru dimulai pada pukul 11.30 WIB dan tetap berlangsung saat waktu shalat Jumat sehingga anggota DPRD yang menjalankan ibadah shalat Jumat tidak dapat mengikuti rapat.

“Saya dapat kabar dari bagian persidangan bahwa waktu itu sudah diingatkan bahwa waktu sudah jam 11.30 WIB dan rapat tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan karena bentrok dengan waktu shalat Jumat.  Tetapi, pimpinan seperti tetap sengaja melanjutkan sidang dan tidak mengindahkan peringatan tersebut. Ini ngawur dan melanggar tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 1 th 2019. Kita akan meminta klarifikasi secara resmi dari pimpinan DPRD Mentawai,” ujar Rasyidin melalui keterangan tertulis yang diterima covesia.com, Minggu (1/12/2019).

Dikatakan, proses penetapan RAPBD Mentawai 2020 yang ganjil itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan azas kepatutan untuk menghormati jadwal ibadah shalat jumat anggota DPRD yang melaksanakannya. Di DPRD Mentawai, menurut dia, ada enam anggota yang muslim dan menjalankan ibadah shalat jumat dan kehilangan peran serta hak suara dalam sidang paripurna tersebut.

“DPRD ini adalah lembaga yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagaimana lembaga ini bisa akuntabel kalau orang-orang yang melaksanakannya berbuat sesuka hati tanpa mengindahkan kepentingan orang lain. Besok, secara resmi saya akan menyurati pimpinan DPRD Kepulauan Mentawai dan Gubernur Sumatera Barat meminta sidang tersebut dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada,” kata Rasyidin yang tercatat sebagai anggota DPRD Mentawai fraksi musara kasimaeru,  anggota badan anggaran dan anggota komisi I.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yosep Sarogdok, ketika dikonfirmasi covesia.com melalui telepon, Minggu (1/12/2019) malam tidak membantah sidang paripurna itu dilaksanakan molor dari jadwal yang ditetapkan. Keterlambatan itu, menurutnya, terjadi karena sebelum agenda sidang dimulai masih ada beberapa diskusi dan pandangan yang disampaikan anggota DPRD pada pimpinan.

“Jadi jelas bukan disengaja seperti yang disampikan Pak Rasyidin Syaiful. Pelaksanaan sidang sudah sesuai tahapan yang ada dan kuorum 17 dari 20 anggota DPRD Mentawai. Pada hari pelaksanaan sidang,  saya dan anggota DPRD lainnya sudah hadir pukul 9.00 WIB untuk penyampaian pandangan akhir fraksi. Kalau kemudian jadwal akhir sidang jadi molor sekitar 8-10 menit itu keteledoran yang tidak disengaja,” demikian Yosep Sarogdok.


Berita Terkait

Baca Juga