WALHI: Ada Indikasi Pembiaran Aparat Penegak Hukum Atasi Illegal Loging dan Illegal Mining di Sumbar

WALHI Ada Indikasi Pembiaran Aparat Penegak Hukum Atasi Illegal Loging dan Illegal Mining di Sumbar Ilustrasi penebangan pohon (Pixabay)

Covesia.com - Pemerintah pusat dan aparat penegak hukum yakni kepolisian, harus menindak tegas pelaku illegal logging dan illegal mining di Sumatra Barat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar, Yoni Candra, saat dihubungi Covesia.com, Kamis (5/12/2019).

Pembalakan dan pertambangan mining tersebut, kata Yoni, telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif di Sumbar. Berdasarkan hasil investigasi Walhi Sumbar, ada enam kabupaten/kota yang yang mengalami bencana ekologi.

Enam kabupaten/kota tersebut yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Sijunjung.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Walhi meminta presiden agar membuat seruan secara nasional untuk mencopot kapolda, kapolres, dan kapolsek apabila masih ada pembalakan dan pertambangan liar di wilayah hukum kerja mereka, khusunya di Sumbar.

“Jika masih terjadi di wilayah hukum mereka, itu kapolda, kapolres, sampai kapolseknya dicopot," harapnya.

Seruan yang sama, kata Yoni, telah pernah dilakukan oleh Jokowi pada saat bencana karhutla melanda Indonesia beberapa waktu yang lalu. Saat itu, ada perintah dari Jokowi untuk mencopot kapolda, kapolres dan kapolsek apabila masih terjadi karhutla di wilayah kerja mereka.

Hal yang serupa, seharusnya, juga dilakukan oleh presiden untuk mengatasi illegal logging dan illegal minning di Sumbar.

Walhi Sumbar menilai ada indikasi pembiaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Sumbar dalam menindak pelaku pembalakan dan penambangan liar.

“Kalau serius melakukan penindakan, tentu tidak ada lagi kan!” katanya.

Yoni mencontohkan, di Kabupaten Solok Selatan, Walhi mencatat, aktivitas penambangan liar sudah dimulai dari 2010 dan sempat terhenti pada 2014. Kemudian, dilanjutkan kembali dari 2016 sampai sekarang.

Yoni mengungkapkan bahwa tidak ada tindakan tegas kepada pelaku aktivitas tambang ilegal ini. Memang beberapa kali ada penertiban yang dilakukan. Meski demikian, Walhi Sumbar menilai itu tak ubahnya sebagai penataan.

“Kita menyebutnya penertiban tambang di Solok Selatan itu tidak ubahnya sebagai penataan. Artinya, dihilangkan di titik A, muncul lagi di titik B, dan di titik-titik berikutnya,” jelasnya.

Dia mengatakan, bahwa belum ada bentuk penindakan yang serius dari pihak berwenang bagi pelaku tambang emas liar di kabupaten itu. Kalau dibiarkan, kata Yoni, tentu kejadian bencana banjir dan longsor di Kabupaten Solok Selatan akan terus terulang, hingga mengancam kehidupan masyarakat sekitar.

Kontributor: Fakhruddin Arrazzi

Berita Terkait

Baca Juga