Jika Terbukti Lalai, Walhi Desak Kapolri Copot Kapolres Solsel

Jika Terbukti Lalai Walhi Desak Kapolri Copot Kapolres Solsel Ilustrasi (banjir bandang)

Covesia.com - Walhi Sumbar desak Kapolri untuk mencopot Kapolres Solok Selatan dan Kapolsek di 4 kecamatan di daerah itu apabila mereka terbukti lalai dan bersalah dalam menangani permasalahan tambang ilegal.

“Biar ada keadilan,” kata Staf Advokasi dan Penegakan Hukum Walhi Sumbar, Zulpriadi saat dihubungi covesia.com melalui Whatsapp, Jumat (6/12/2019).

Zulpriadi menyampaikan bahwa hal tersebut juga bertujuan agar aparat penegak hukum tidak setengah-setengah dalam mengatasi tambang ilegal di Solok Selatan.

“Karena beberapa kasus, yang tertangkap hanya operator, tidak aktor tambang dan pemodal,” ujarnya.

Zulpriadi menjelaskan bahwa tambang ilegal di Solok Selatan sudah ada sejak 2010. Namun, setelah operasi gabungan TNI dan Polri pada 2014, tambang ilegal pun sempat berhenti beroperasi. Akan tetapi, muncul lagi pada 2016 sampai sekarang.

Berdasarkan hasil investigasi WALHI Sumbar, ada 75 eskavator beroperasi di 22 titik tambang emas ilegal yang terdapat di 4 kecamatan di Solok Selatan. Aktivitas tambang emas ilegal tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif di Kabupaten Solok Selatan. Akibatnya, bencana banjir dan longsor pun terjadi di pada November lalu.

Empat kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Batanghari.

Menurut Zulpriadi, masifnya tambang ilegal di Solok Selatan disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum kepada pelaku.

"Kalau melihat dari berhentinya, aktivitas di 2014, diduga ada pembiaran dari pihak penegak hukum, dengan beberapa opini, masyarakat bergantung hidup di pertambangan ilegal," jelasnya.

Zulpriadi menjelaskan bahwa tambang ilegal tidak hanya merugikan negara secara pajak, tapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga menjadi penyumbang bencana di daerah hilir.

Aktivitas tambang ilegal di DAS Batanghari tidak hanya berdampak pada Solok Selatan saja. "Tapi juga di sepanjang aliran sungai Dhamasraya, Riau, dan Jambi," jelasnya.

Ketidakmampuan Solok Selatan dalam mengelola lingkungan, kata Zulpriadi,  berdampak serius jangka panjang dan berpotensi mengakibatkan banjir di tiga provinsi tersebut.

"KPA Winalsa menyayangkan sekali ketidakmampuan pemegang tanggung jawab ini," imbuhnya lagi. 

Indikasi pembiaran aparat penegak hukum tersebut tidak hanya datang dari KPA Winalsa, tapi juga WALHI Sumbar.

Saat dihubungi covesia.com, Kamis (5/12/2019), Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar, Yoni Candra mengungkapkan bahwa tidak ada tindakan tegas kepada pelaku aktivitas tambang ilegal ini. Memang beberapa kali ada penertiban yang dilakukan. Meski demikian, WALHI Sumbar menilainya itu  tak ubahnya sebagai penataan.

“Kita menyebutnya penertiban tambang di Solok Selatan itu tidak ubahnya sebagai penataan. Artinya, dihilangkan di titik A, muncul lagi di titik B, dan di titik-titik berikutnya,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa belum ada bentuk penindakan yang serius dari pihak berwenang bagi pelaku tambang emas ini. Dia meminta negara hadir untuk mengatasi masalah ini. Kalau dibiarkan, kata Yoni, tentu kejadian bencana banjir dan longsor di Kabupaten Solok Selatan akan terus berulang sehingga mengancam kehidupan masyarakat sekitar.

Tambang emas ilegal di Solok Selatan sendiri melibatkan pekerja dewasa, perempuan, dan anak-anak.  “Dari data kita, ada 1463 pekerja laki-laki, 74 pekerja perempuan, dan 3 pekerja anak-anak,” jelas Zulpriadi, Staf Advokasi dan Penegakan Hukum Walhi Sumbar, saat konferensi pers di Rantau Coffee, Jalan Batang Anai, Padang, Rabu kemarin (4/12/2019).

Zulpriadi menjelaskan bahwa, berdasarkan hasil investigasi Walhi Sumbar di Kabupaten Solok Selatan, banjir dan longsor dipicu oleh deforestasi dan aktivitas tambang emas ilegal di daerah hulu aliran sungai (DAS). Deforestasi tersebut menyebabkan berkurangnya fungsi tanah sebagai resapan air.

Tambang emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan terdapat di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, dan Kecamatan Sangir Batanghari.

Di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, aktivitas tambang emas ilegal berada di aliran Sungai Batang Bangko. Di wilayah itu, terdapat 6 titik tambang aktif dan 22 titik tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi. Setidaknya, berdasarkan investigasi WALHI Sumbar, ada 33 eskavator tambang emas yang beraktivitas di areal Hutan Lindung Batanghari, hutan produksi terbatas, dan Hutan Nagari Pakan Rabaa.

Di Kecamatan Sungai Pagu, terdapat 3 titik aktivitas tambang aktif. Tiga aktivitas tambang tersebut beroperasi di Jorong Bangko dan Jorong Kandi dengan 3 eskavator.

Sementara itu, di Kecamatan Sangir, terdapat 3 titik tambang aktif dan 9 yang ditinggalkan tanpa reklamasi di wilayah hutan produksi terbatas. Zulpriadi mengatakan ada 9 eskavator tambang emas yang beroperasi di lokasi tersebut.

Adapun di Kecamatan Sangir Batanghari, tambang emas tersebar di Kimbahan, Batang Gajah, Koto Ranah, Sungai Penuh, Pulau Panjang, Pulau Punjung dan Limau Sundai serta sub-DAS Batanghari. Setidaknya, ada 8 titik tambang masih aktiff dan 4 titik yang ditinggalkan tanpa reklamasi di wilayah hutan produski terbatas itu. Jumlah eskavator yang beroperasi sekitar 30 unit.

Lebih lanjut, Zulpriadi menjelaskan, bahwa di Kabupaten Solok Selatan, aktivitas tambang emas ilegal  beroperasi di 20,8 kilometer di daerah aliran Sungai Batanghari. “Ini juga beraktivitas di areal Hutan Lindung Batanghari, hutan produksi terbatas, dan Hutan Nagari Pakan Rabaa,” imbuhnya.

Kabupaten Solok Selatan merupakan satu dari 6 kabupaten/kota di Sumbar yang mengalami bencana ekologi beberapa pekan terakhir. Lima kabupatan/kota lainnya yaitu Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Sijunjung.

Walhi Sumbar menilai ada indikasi pembiaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Sumbar dalam menindak pelaku pembalakan dan penambangan liar.

“Kalau serius melakukan penindakan, tentu tidak ada lagi kan!” kata Yoni

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Walhi meminta presiden agar membuat seruan secara nasional untuk mencopot kapolda, kapolres, dan kapolsek apabila masih ada pembalakan dan pertambangan liar di wilayah hukum kerja mereka, khusunya di Sumbar.

“Jika masih terjadi di wilayah hukum mereka, itu kapolda, kapolres, sampai kapolseknya dicopot," harapnya.

Seruan yang sama, kata Yoni, telah pernah dilakukan oleh Jokowi pada saat bencana karhutla melanda Indonesia beberapa waktu yang lalu. Saat itu, ada perintah dari Jokowi untuk mencopot kapolda, kapolres dan kapolsek apabila masih terjadi karhutla di wilayah kerja mereka.

Hal yang serupa, seharusnya, juga dilakukan oleh presiden untuk mengatasi illegal logging dan illegal minning di Sumbar.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membantah ada pembiaran yang dilakukan oleh aparat hukum dalam mengatasi kasus tambang dan penebangan ilegal di wilayahnya.

“Oh, ndak ada, ndak ada. Kita ada melakukan beberapa penindakan dan penertiban, ya,” ujarnya saat dihubungi oleh covesia.com, Kamis (5/12/2019) di Padang.

Kontributor: Fakhruddin Arrazi


Berita Terkait

Baca Juga