Walhi Minta Negara Menjamin Keamanan dan Keselamatan Warga dan Aktivis Lingkungan Pemberi Informasi

Walhi Minta Negara Menjamin Keamanan dan Keselamatan Warga dan Aktivis Lingkungan Pemberi Informasi Ilustrasi - Bencana ekologi - Banjir bandang di Desa Sapan Salak dan Manggih, Kecamatan Koto Parik Gadang di Ateh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Senin (25/11/2019). Foto: Antara/ Arif Pribadi

Covesia.com - Walhi Sumbar meminta agar aparat Negara, dalam hal ini insitusi penegak hukum menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat, aktivis lingkungan, dan kelompok pencinta alam yang ingin melaporkan indikasi perusakan lingkungan oleh oknum maupun orang tak bertanggung jawab.

Termasuk di dalamnya, menurut Walhi Sumbar, jaminan terhadap pelapor dugaan pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kasus pembalakan dan tambang ilegal di Sumbar.

Staf Advokasi dan Penegakan Hukum Walhi Sumbar, Zulpriadi, saat dihubungi Covesia.com, Sabtu (7/12/2019) mengatakan, jaminan itu sangat diperlukan guna mendukung upaya pencegahan bencana ekologi, khususnya di Sumbar.

"Jaminan dan perlindungan keamanan tersebut, bertujuan untuk memberikan rasa aman dan perlindungan hukum yang optimal dari pihak kepolisian kepada orang-orang yang memberi informasi," jelasnya.

Berdasarkan hasil investigasi Walhi Sumbar, ada 6 kabupaten/ kota di Sumbar yang mengalami bencana ekologi. 

Enam kabupaten/kota tersebut yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, dan Kabupaten Sijunjung.

Bencana ekologi tersebut dipicu oleh deforestasi dan pertambangan ilegal di daerah aliran sungai. Deforestasi tersebut menyebabkan berkurangnya fungsi tanah sebagai resapan air.

Di Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan hasil investigasi Walhi Sumbar, ada 75 eskavator yang beroperasi di 22 titik tambang emas ilegal di 4 kecamatan. 

Di Kabupaten Agam, ada 20 eskavator yang beroperasi. Di Kabupaten Sijunjung, ada 15 eskavator yang beroperasi di 3 kecamatan. 

Tiga kabupaten tersebut merupakan kabupten yang terkenal dengan tambang emas ilegalnya.

Sementara itu, di Kabupaten Agam, terjadi pembalakan liar. Aktivitas pembalakan liar juga terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. 

Lebih lanjut, di Kabupaten 50 Kota, ribuan ikan mati di waduk PLTA Koto Panjang. Diduga, matinya ribuan ikan tersebut disebabkan oleh limbah aktivitas tambang timah hitam PT berkat Bhineka Perkasa yang dibuang ke Batang Maek.

“Dengan masifnya terjadi pembalakan dan tambang ilegal di Solok Selatan dan beberapa daerah di Sumbar, itu kan suatu kelalaian dari aparat penegak hukum. Sudah jelas-jelas di sana itu ada puluhan eskavator yang beroperasi. Padahal, untuk bisa beroperasi atau (eskavator bisa) jalan ke suatu daerah, harus ada izin dari polisi,” jelasnya.

Zulpriadi menduga bahwa polisi sudah mengetahui jumlah alat berat, tujuan penggunaan, dan tempat penggunaan alat berat. 

Hal ini dikarenakan, agar alat berat bisa dioperasikan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, harus memiliki izin dari kepolisian.

Berdasarkan UU LLAJ Pasal 162 Ayat 2, “Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Zulpriada mengatakan bahwa perlu ada pembenahan terhadap aparat penegak hukum di Sumbar. 

“Jika terbukti lalai, aparat penegak hukum atau pemerintah harus mengakui kelalaiannya,” kata Zulpriadi.

Selain itu, aparat penegak hukum harus memberi apresiasi kepada masyarakat, aktivis lingkungan, dan kelompok pencinta alam yang memberikan laporan tentang adanya indikasi pembiaran tersebut.

Kontributor: Fakhruddin Arrazzi

Berita Terkait

Baca Juga