Sekjen DPD RI: Good Governance Dibutuhkan untuk Bangun Demokrasi Indonesia

Sekjen DPD RI Good Governance Dibutuhkan untuk Bangun Demokrasi Indonesia Acara diskusi literasi 'Good Governace: Pengelolaan Keuangan Daerah’ di Aula Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unand, Selasa (10/12/2019). (Foto: Fakhruddin Arrazzi/ Covesia)

Covesia.com - Good Governace atau pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semangat membangun demokrasi melalui dengan pemanfaaatan sejumlah sumber daya publik.

Hal itu diungkapkan Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek pada acara diskusi literasi 'Good Governace: Pengelolaan Keuangan Daerah’ di Aula Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unand, Selasa (10/12/2019).

“Ini penting dan perlu pemahaman bagi kita semua, bukan hanya segenap pejabat daerah, tapi juga kepala-kepala daerah. Bagaimana mereka dituntut mengelola keuangan itu secara baik dan benar,” jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa APBD bukan hanya hak pemerintah daerah, tapi juga kewajiban masyarakat untuk membayar pajak. “Jadi, jangan dilupakan juga hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat,” katanya.

Di dalam good governance, keuangan harus dikelola dengan baik dan untuk kepentingan masyarakat. “Kita harus menyamapiakan bahwa anggaran itu tidak boleh namanya bersifat elitis,” ujarnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen antara kepala daerah dengan pemerintah daerah terkait kebijakan mereka terhadap belanja publik.

Dia menjelaskan bahwa potret fiskal Sumatera Barat adalah potret yang boleh dibilang sangat terbatas. “Kita tidak bisa lagi mengandalkan yang namanya transfer dana perimbangan,” ujarnya.

Untuk itu, diperlukan peningkatan fiskal keuangan daerah di Sumatera Barat melalui rancangan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. 

Moenek menjelaskan bahwa langkah-langkah perwujudan good governace tersebut yaitu penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, aparatur pemerintah yang professional dan penuh integritas, masyarakat madani yang kuat dan partisipatif, serta penguatan upaya otonomi daerah.

Selain Moenek, narasumber pada acara tersebut yaitu Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Walikota Pariaman Genius Umar, Direktur IPDN Tun Huseno, dan pakar hukum Yuslim. Acara dimoderatori oleh Hengki Andora.

Ketua Pelaksana yang juga merupakan Kepala Bagian Kearsipan, Perpustakaan, dan Penerbitan Sekretariat Jenderal DPD RI, Empi Muslian, menyampaikan bahwa acara ini merupakan kerja sama antara DPD RI dengan FH Unand. Acara bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang bagaimana tata pengelolaan pemerintahan itu yang baik, terutama dalam konten pengelolaan keuangan daerah. Acara diskusi literasi ini sendiri bertema “Good Governance: Pengelolaan Keuangan Daerah”. 

Kontributor: Fakhruddin Arrazzi

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga