Pamalayu; ''Sebuah Persahabatan'' dan Bukti Kejayaan Dharmasraya Dulu hingga Kini

Pamalayu Sebuah Persahabatan dan Bukti Kejayaan Dharmasraya Dulu hingga Kini Foto: Dok. Pemkab Dharmasraya

Covesia.com – Festival Pamalayu sudah berlangsung beberapa bulan sejak diluncurkan pada Kamis, 22 Agustus 2019 di Museum Nasional, Jakarta Pusat. Kegiatan puncak festival ini akan digelar bertepatan dengan hari jadi ke-16 Kabupaten Dharmasraya pada 7 Januari 2019. 

Bukan sekadar festival biasa—dengan atribut dan gemerlap acara—yang terkesan membahana, namun di balik gelaran festival ini ada esensi yang ingin dibangkitkan dan diluruskan tentang Dharmasraya di masa lampau. Upaya ini sangat relevan, ketika dikaitkan pada pentingnya nilai sejarah guna eksistensi peradaban di masa depan. 

Penamaan festival ini juga diambil dari sisi sejarah yang “mengundang” perdebatan antara sejarawan tanah air, termasuk dengan catatan yang ditulis sejarawan asing. Festival Pamalayu, beranjak dari sejarah "Ekspedisi Pamalayu," tentang teori sejarah, antara “penaklukkan atau persahabatan.” 

Menurut pegiat sejarah dari Perkumpulan Wangsamudra, Wenri Wanhar, istilah "penaklukkan" pertama kali muncul dari teori Nicholas Johannes Krom. Krom menyebut tujuan utama Krtanagara’s dari Kerajaan Singhasari menyerang Kerajaan Melayu adalah untuk menaklukkan Sumatera berdasarkan jejak sejarah yang terdapat pada Lapik Patung Amoghapasa yang ditemukan di daerah Rambahan-Lubuk Bulang, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 1208 Saka (1286 M) Krtanagara Raja Singhasari memberikan hadiah berupa patung Budha (Amoghapasa) kepada Penguasa Kerajaan Melayu (Krom 1931:336). 

Mengutip wikipedia, Anthony Reid, seorang sejarawan Asia Tenggara kelahiran Selandia Baru dalam Journal of Southeast Asian Studies “Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities” (2001) mengemukakan, Ekspedisi Pamalayu adalah sebuah diplomasi melalui operasi kewibawaan militer yang dilakukan Kerajaan Singhasari di bawah perintah Raja Kertanagara pada tahun 1275–1286 terhadap Kerajaan Melayu di Dharmasraya, Pulau Sumatera.

Mengutip catatan Frinaldi tentang "Sekilas Sejarah Kerajaan Melayu di Dharmasraya," C.C. Berg mengemukakan bahwa Ekspedisi Pamalayu dan ekspedisi lainnya dari penguasa-penguasa di Jawa merupakan bagian dari far-reaching imperialistic dan secara sistematis telah direncanakan, yang bertujuan untuk menyatukan Nusantara (Jawa dan Sumatera) untuk menghadapi kemungkinan serangan dari China dengan membentuk Aliansi anti-Mongol (Berg 1950-1951). 

Teori Berg lalu diperbarui oleh De Casparis, yang menyatakan bahwa pemberian Patung Amoghapasa harus dilihat sebagai bentuk ungkapan persahabatan untuk membentuk aliansi dengan tujuan ganda, yaitu untuk memperluas pengaruh kerajaan Singhasari di tengah makin melemahnya Pengaruh Kerajaan, dan untuk membentuk sebuah Konfederasi Malaya di bawah Kerajaan Singhasari untuk menghadapi potensi serangan dari pasukan Kublai Klan (Casparis 1989, 1992). 

Dalam sesi bincang pada peluncuran Festival Pamalayu (Kamis, 22/8/2019) di Museum Nasional, Jakarta Pusat, arkeolog senior Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas), Bambang Budi Utomo menolak ungkapan bahwa Ekspedisi Pamalayu adalah sebuah penaklukkan. 

Dia menjelaskan, arca Paduka Amoghapasa, salah satu perwujudan Lokeswara. Arca itu hadiah dari Sri Maharajadhiraja Krtanagara Wikrama Dharmmottunggadewa di Kerajaan Singhasari kepada Sri Maharaja Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmmadewa hampir delapan abad yang lalu.

Kata "Bahagia" mengawali prasasti, terpahat pada lapik arca. Sekitar 733 tahun yang lalu, arca Amoghapasa dikirim sebagai hadiah yang diantar oleh empat pejabat Krtanagara, untuk diletakkan di Dharmmasraya. Prasasti itu juga menandakan bahwa nama Dharmasraya telah disebut sejak abad ke-13, oleh raja terbesar dan sudah dikenal sampai ke Singhasari di tanah Jawa.

Sependapat dengan C.C. Berg dan De Casparis, menurut Bambang, utusan dari Jawa datang ke Kerajaan Malayu-Dharmasraya untuk menjalin persatuan dalam rangka menjalankan cita-cita politis Kertanagara, yaitu menyatukan wilayah Dwipantara. 

Selain itu, Ekspedisi Pamalayu berkaitan dengan kondisi di mana Kertanagara mendapat ancaman dari Kaisar Mongol di Tiongkok, Kubilai Khan. Untuk membendung serangan yang akan segera datang, Kertanagara menggandeng negara tetangga dengan mendatangi kerajaan-kerajaan tersebut. Kekuatan Kerajaan Malayu-Dharmasraya diperhitungkan, karena letaknya menguasai Selat Malaka dan Selat Karimata.

Pegiat sejarah dari Perkumpulan Wangsamudra, Wenri Wanhar dalam kesempatan yang sama, menegaskan bahwa berbagai bukti menunjukkan bahwa Ekspedisi Pamalayu memiliki tujuan menjalin persahabatan (antara Jawa dan Sumatra), dan bukan penaklukkan.

"Yang memulai narasi 'penaklukkan' tersebut adalah Krom (Nicholas Johannes Krom). Kantornya di Museum Nasional yang dulunya bernama Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen," ulasnya.

Nicholas Johannes Krom adalah seorang arkeolog dan juga peneliti sejarah dan budaya Indonesia berkebangsaan Belanda. Pendapat Krom, katanya, kemudian diikuti beberapa ilmuwan/sejarawan lainnya. Namun, beberapa ahli lain membantahnya, seperti CC Berg dan Carparis.

Wenri menjelaskan, peninggalan Kerajaan Dharmasraya selain arca, tersimpan dalam naskah kuno Tanjung Tanah, lembah Gunung Kerinci. "Setelah uji karbon, (peneliti kebudayaan) Uli Kozok menyebutkan usia naskah ini sudah lebih dari 600 tahun," katanya. 

Mengutip catatan Frinaldi; salah satu bukti sejarah tertulis yang ditemukan tentang Kerajaan Melayu di Dharmasraya yakni Manuskrip Tanjung Tanah. Manuskrip Tanjung Tanah adalah sebuah tulisan yang ditulis di media kertas yang dibuat dari kulit pohon Mulberry (Broussonetia papyrifera), yang dikenal dengan dluwang (daluwang). 

Manuskrip ini ditemukan di Desa Tanjung Tanah oleh Petrus Voorhoeve yang mengunjungi Sumatra tepatnya di Kabupaten Kerinci sekitar April dan Juli 1941. Lokasi penemuannya menjadi sebutan untuk manuskrip Tanjung Tanah. 

Nama Dharmasraya terdapat dalam manuskrip ini, yang merupakan tempat di mana Patung Amoghapasa yang dikirim oleh raja Jawa pada tahun 1208 Saka (1286 M).

Manuskrip Tanjung Tanah berukuran 10x15 sentimeter yang terdiri atas 17 lembar. Setiap halaman berisi 7 baris tulisan yang ditulis menggunakan tinta hitam, tidak dijilid serta tidak memiliki sampul. 

Transliterasi terhadap manuskrip dibuat oleh Filologis Poerbatjaraka (Prof. Dr. Raden Mas Ngabehi [Lesya] Poerbatjaraka). Transliterasi manuskrip ini pernah hilang pada waktu perang, dan ditemukan kembali oleh Antropolog Inggris pada tahun 1975.

Manuskrip berbentuk booklet kecil yang ditulis pada media deluwang, di mana dua halaman merupakan tulisan rèntjong (aksara rencong), dan halaman lainnya adalah tulisan Jawa Kuno. 

Kebanyakan isinya merupakan daftar hukuman atau denda, dan merupakan Buku Perundang-undangan Sarasamucchaya Versi Melayu.

Manuskrip Tanjung Tanah merupakan bukti jelas bahwa budaya menulis di Kerajaan-kerajaan Melayu telah ada sebelum pengaruh Islam masuk di Masyarakat Pesisir Asia Tenggara. 

Biasanya, aturan-aturan hukum pada periode Islam dibuka dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim." Namun, Manuskrip Tanjung Tanah jelas ditulis sebelum masuknya Islam ke Nusantara karena dimulai dengan kalimat Sanskrit (Sansekerta), dan ditandai dengan bulan-bulan Waisak Tahun Saka.

Bukti Sejarah Kerajaan Dharmasraya 

Dari temuan-temuan, bukti sejarah kerajaan Melayu Dharmasraya dapat diketahui di antaranya melalui situs, bangunan bersejarah, dan artefak dalam bentuk relik.

Situs-situs yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya yakni;

  1. Situs Rambahan, Jorong Lubuk Bulang, Ken. IV Koto Pulau Punjung
  2. Situs Sungai Siran, Jorong Lubuk Bulang, Ken. IV Koto Pulau Punjung 
  3. Situs Makam Raja-Raja Siguntur, Jorong Siguntur Bawah, Kec. Sitiung 
  4. Situs Parit Keliling Candi Padangroco, Jorong Sei. Lansek, Kec. Sitiung 
  5. Situs Bekas Arca Bhairawa, Jorong Sei. Lansek, Kec. Sitiung 
  6. Situs Padang Laweh, Nagari Padang Laweh, Kec. Sitiung 

Sedangkan bangungan bersejarah yakni; 

  1. Kompleks Candi Padangroco, Jorong Sei. Lansek, Kec. Sitiung
  2. Kompleks Candi Pulau Sawah,  Jorong Siguntur Bawah, Kec. Sitiung 
  3. Rumah Gadang Siguntur, Jorong Siguntur Bawah, Kec. Sitiung 
  4. Masjid Tua Siguntur, Jorong Siguntur Bawah, Kec. Sitiung 
  5. Candi Bukik Awang Maombiak, Jorong Kt. Baru Siguntur, Kec. Sitiung
  6. Rumah Gadang Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung 
  7. Rumah Gadang Padang Laweh, Kec. Koto Baru

Dan artefak dalam bentuk relik yakni;

  1. Arca Dewa setengah badan dari Siguntur (Batu)
  2. Arca dari Sei. Lansek (Perunggu)
  3. Arca dari Pulau Sisawah (Perunggu) 
  4. Arca Bhairawa dari Sei. Lansek (Batu)
  5. Arca Amoghapasa dari Rambatan (Batu)  
  6. Artefak lain yang pernah ditemukan di DAS Batang Hari

Sungai Batanghari dan Kerja “Menggapai” Kejayaan Kemaritiman Masa Lampau

Salah satu sungai besar yang mengalir di Sumatra adalah Batanghari. Sungai ini merupakan sungai terpanjang yang “melintasi” hingga ke daerah pedalaman Sumatra Barat sampai wilayah Jambi.

Dikutip dari laman arkenas.kemdikbud.go.id, Ambary, Hasan Muarif (1990) menyebutkan pada daerah hulu, Batanghari dan Rambahan, memiliki latar belakang sejarah yang berkaitan dengan dua kerajaan besar di awal Masehi yaitu Melayu dan Sriwijaya. Kedua kerajaan saling mendominasi daerah aliran Sungai Batanghari, namun kerajaan Melayu lebih lama bertahan dan mendominasi. 

Kerajaan Melayu telah disebutkan pada pertengahan abad ke 7 Masehi, dan masih berperan penting hingga abad ke 14 M .

Nama Melayu muncul pertama kali pada kitab sejarah Dinasti Tang abad ke 7 M, ketika datang utusan dari Negeri Mo-lo yeu pada tahun 644-646 Masehi. Nama Mo lo yeu ditoponimkan sama dengan  Melayu di Sumatera. 

Selain itu, dari berita Arab jaman ke Khalifahan Muawiyah (661-681M) disebut sebuah tempat bernama Zabag sebagai bandar lada terbesar di Sumatera. Kata Zabag ini ditoponimkan sama dengan (Muara) Sabak di Muara  Batanghari. 

Dharmasraya berlokasi di jalur utama perdagangan dari Dataran Tinggi Minangkabau (Saruaso) menuju Ibukota Jambi Lama di pesisir pantai. Penguasa Dharmasraya, menurut Manuskrip Tanjung Tanah bergelar Maharaja, yang merupakan bawahan dari Penguasa Minangkabau yang bergelar Maharajadiraja, seperti dikutip dari catatan Frinaldi. 

Menurut Casparis (1992:239), pada akhir abad XIII Dharmasraya menjadi pusat administrasi yang penting, baik sebelum Ibukota Kerajaan Malayu pindah dari wilayah pesisir ke Saruaso pada awal abad XIV, sehingga tidaklah salah untuk mengatakan bahwa Dharmasraya pernah menjadi Ibukota Kerajaan Malayu sebelum pindah ke Dataran Tinggi Minangkabau (Saruaso).  

Pada Abad XIV Suroaso, Dharmasraya, dan Muara Jambi merupakan pusat-pusat utama, Sementara, Sungai Batang Hari merupakan jalur utama perdagangan pada masa itu. Ibukota Kerajaan Malayu yang berlokasi di Dataran Tinggi Minangkabau memudahkan dalam mengontrol wilayah perdagangannya. 

Kekinian, sungai terpanjang di Sumatera ini sejak 10 tahun terakhir terus mengalami kondisi memprihatinkan. Selain itu, kerusakan sungai Batanghari ditengarai oleh berbagai aktivitas manusia.

Salah satu penyebabnya adalah maraknya penambangan emas menggunakan mercuri. Selain itu, disebabkan penebangan hutan yang masif di daerah aliran sungai yang melintasi 8 kabupaten dan kota di Sumatra ini.

Bupati Sutan Riska, mencoba langkah taktis dan strategis. Pertama, Sutan Riska membuat “diplomasi” melalui Festival Pamalayu, yang intinya membangkitkan semangat kemaritiman di Sungai Batanghari sebagai jalur perdagangan rempah di masa lalu.

Diplomasi ini dinilai cukup manjur. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko datang ke Dharmasraya. Menyusul Moeldoko, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo turut hadir “memerhatikan” Batanghari. Kehadiran kedua sosok jenderal ini memberikan harapan baru bagi Sutan Riska.

Sutan Riska akan membangun kerja sama terkait lingkungan hidup di Batanghari dengan delapan kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar dan Jambi. Rencana kerja sama kini sudah didiskusikan dengan Pemprov Sumbar.

Dalam tawaran kerja sama itu, selain pemulihan lingkungan Dharmasraya juga menawarkan kerja sama budaya dan pariwisata. Diharapkan Pemprov Sumbar akan menyambungkan dengan Pemprov Jambi dan kemudian ke kabupaten dan kota seiliran Batanghari.

Kerja sama ini kemudian akan menjadi kekuatan baru bagi Sutan Riska untuk “memancing” Presiden ikut memerhatikan Batanghari dengan seksama. 

"Karena ini menyangkut hajat hidup dua provinsi. Tentu Bapak Presiden Jokowi bisa ikut serta menyelesaikan. Kongkritnya, kita ingin lahir Keputusan Presiden tentang Pemulihan Lingkungan Sungai Batanghari," harap Sutan Riska.

Karnaval Arung Pamalayu membuka peringatan hari kemaritiman yang ke-55 di Komplek Candi Pulau Sawah, Dharmasraya, pada Senin (23/9/2019).

Puluhan perahu membawa rombongan Wakil Bupati Dharmasraya H. Amrizal Dt Rajo Medan, Bupati Tanjung Jabung Timur Rommy Haryanto dan beberapa tamu dari Jambi, ninik mamak dan tokoh masyarakat dari berbagai nagari di Dharmasraya serta para jurnalis.

Parade perahu barlayar sekitar 25 menit dari jembatan kabel menuju Komplek Candi Pulau Sawah. Parade perahu ini menjadi simbol penggunaan Sungai Batanghari menjadi urat nadi transportasi dan jalur perdagangan masa lalu.

Di Pulau Sawah, telah menunggu Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kapolda Sumbar Irjen Fakhrizal, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Tukul Rameyo, para pembicara dan ribuan masyarakat Dharmasraya.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Tukul Rameyo mengatakan, surat presiden kepada Bupati Dharmasraya merupakan restu perayaan  hari maritim di Dharmasraya sebagai peringatan nasional.

Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari upaya membawa peringatan tersebut kembali oleh negara.

Pihaknya, menurut Tukul, juga sudah menjalin jaringan dengan berbagai komunitas kemaritiman di tengah masyarakat. Salah satunya, Komunitas Wangsa Samudra.

Terkait peran sungai dalam konsep kemaritiman, menurutnya, adalah bagian tak terpisahkan. "Sungai, tak bisa dipisahkan dari konsep maritim nusantara," tuturnya.

Menyilau Festival Pamalayu dalam Perspektif Masa Depan Destinasi Wisata Dharmasraya

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska mengklaim Festival Pamalayu merupakan agenda budaya terbesar di Sumatra Barat. Kegiatan yang dilaksanakan 22 Agustus 2019 sampai 7 Januari 2020 sudah melibatkan banyak unsur, dari masyarakat hingga pejabat dari unsur lokal hingga nasional.

Berbagai kegiatan digelar dalam kurun waktu lebih kurang empat bulan itu, seperti, menggali sejarah Dharmasraya melalui lomba jurnalistik, vlog, foto, lokakarya heritage, jurnalis trip, serta seminar budaya.

Selain itu, kegiatan untuk mengangkat budaya Dharmasraya ke permukaan melalui pameran artefak, pergelaran kesenian dan teater sejarah, permainan anak nagari, serta pawai budaya.

Ia mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan tersebut akan mencapai puncak pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Dharmasraya pada 7 Januari 2020.

Selain itu, Sutan Riska akan mendaftarkan Festival Pamalayu dan Sungai Batanghari ke organisasi PBB yang bergerak dalam bidang kebudayaan, Unesco.

Dengan begitu, katanya, dunia ikut bertanggung jawab dalam pemberdayaan Batanghari dan pelestarian budaya di “tapak-tapak” kerajaan Malayu Kuno, Dharmasraya.

Sungai Batanghari akan didaftarkan ke Unesco sebagai pusat jalur rempah Sumatera yang keberadaannya harus dilindungi sebagai sebuah budaya kemaritiman dunia. 

Kemudian Festival Pamalayu yang dipusatkan di Kabupaten Dharmasraya juga akan didaftarken ke badan PBB sebagai warisan kepurbakalaan masa silam dari Kerajaan Malayu Kuno yang sangat tersohor dan berjaya di abad ke 8-12 Masehi.

"Saya akan bawa Festival Pamalayu dan Sungai Batanghari ke Unesco," sebutnya. 

Menyilau Dharmasraya dalam sudut pandang destinasi wisata seperti menunjukkan bahwa unsur sejarah, seni, budaya, tradisi, dan potensi alamnya memiliki kekayaan dan keunikan tersendiri, dibanding daerah lain di Sumatra Barat. Festival Pamalayu, sebagian besarnya sudah mengungkapkan, bahwa Dharmasraya mendapat poin tersendiri soal destinasi wisata.

Potensi yang dimiliki, perlu dikemas dengan cara lebih baik dan lebih baru, agar ke depannya memunculkan citra positif dan nilai yang berkesan kepada siapa saja yang pernah datang ke Dharmasraya. 

Dharmasraya ternyata tak melulu soal daerah dengan lahan sawit luas mencapai 72.934 ha dan memproduksi 1.290.714 ton (data 2015) "buah pasir." Dharmasraya juga tidak melulu soal negeri yang "sansai" karena dikeruk emasnya secara ilegal. Dharmasraya ternyata daerah dengan potensi luar biasa dalam sisi pariwisata dengan latar belakang sejarah yang panjang dan penting.

Ada kejayaan masa lampau yang tak bisa dilupakan begitu saja. Demikian pula saat ini, ada potensi besar dari nilai sejarah dan keunikan alam yang harus dieksplorasi lebih jauh, dipatri dalam pikiran setiap orang, baik yang bermukim, maupun yang berkunjung, baik skala lokal maupun internasional.

(rdk)

Berita Terkait

Baca Juga