Jelang Pilkada 2020, Walhi: Sudah Saatnya Para Kandidat Peduli Isu Lingkungan

Jelang Pilkada 2020 Walhi Sudah Saatnya Para Kandidat Peduli Isu Lingkungan Material menimbun fasiitas umum akibat banjir bandang di Galapuang, Kabupaten Agam, Kamis (21/11/2019). Foto: Dok. BPBD Agam)

Covesia.com - Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) harus menjadikan isu lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Sumbar 2020. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa memiliki kekuatan politik untuk "menekan" para kandidat untuk lebih peduli lagi dengan isu lingkungan yang ada di Sumbar.

"Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, Sumbar termasuk daerah yang tingkat kejadian bencana yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan iklim cukup tinggi. Dalam setahun, lebih dari seratus kejadian banjir, banjir bandang, dan tanah longsor terjadi di Sumbar. 

Ini disebabkan karena kawasan hutan kita rusak," ujar Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar Uslaini saat ditemui oleh Covesia usai acara diskusi tentang masa depan demokrasi dan politik lingkungan hidup Indonesia di Sekretariat Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Kota Padang, Kamis (23/1/2020).

Kata Uslaini, isu lingkungan sebenarnya merupakan isu keseharian masyarakat. Bencana yang terjadi bagaimana pun bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sumbar. 

Parahnya, bencana alam tersebut malah disebabkan oleh kerusakan lingkungan seperti konversi hutan menjadi kawasan perladangan, kebun kelapa sawit, dan tambang-tambang ilegal. 

Masyarakat harus menyadari bahwa kerusakan lingkungan bisa mendatangkan kerugian ekonomi bagi masyarakat itu sendiri, hingga jatuhnya korban jiwa.

Dengan memiliki kesadaran peduli lingkungan, diharapkan masyarakat mampu menjadikan isu ini sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan pilihannya dalam Pilkada nanti. Dengan begitu, para politisi pun diharapkan tidak lagi menjadikan isu lingkungan sebagai isu pinggiran dalam meraup suara saat kampanye.

"Sejauh pengamatan saya, beberapa bulan terakhir, sudah ada beberapa kandidat yang mendeklarasikan diri untuk ikut konstelasi politik 2020. Tapi, kita belum melihat pandangan, visi-misi, atau arah kebijakan yang akan mereka usung ke depan yang berkaitan dengan lingkungan dan keselamatan rakyat," jelas Uslaini.

Walhi menganggap para kandidat atau politisi dalam kampanye  "menjual"  isu bagaimana investasi bisa masuk dan bagaimana pembangunan infrastruktur bisa berlangsung di Sumbar. 

Masyarakat tidak bisa menafikan bahwa kondisi alam mempengaruhi tingkat keselamatan masyarakat Sumbar. "Sebanyak lebih 50 puluh persen wilayah Sumbar adalah kawasan tutup hutan.  Dari sekian tutup hutan itu, tingkat kelerengan kondisi lingkungan kita di atas 45 persen. 

Pada 2019, banyak akses jalan ke luar dan ke dalam Sumbar yang terputus karena longsor. Apakah itu karena aktivitas tambang, karena hujan, atau faktor lain yang mempengaruhi. Itu harus menjadi perhatian bagi calon pemimpin kita bahwa bicara lingkungan bicara keberlanjutan Sumbar ke depan," jelasnya.

Walhi berharap para kandidat harus bisa memahami dengan baik kondisi lingkungan di Sumbar. 

Senada dengan hal tersebut, Ketua Desk Politik Walhi Khalisa Khalid juga menjelaskan bahwa masyarakat harus menyuarakan isu lingkungan dan mendialogkannya kepada para kandidat. Sementara itu, di tingkat elit, para kandidat harus menyadari bahwa isu lingkungan bukan isu pinggiran, tapi berpengaruh kepada kebutuhan dasar  pada konstituennya, yakni kehidupan ekonomi masyarakat. 

"Selain itu, penyelenggara pemilu harus bisa memasukkan agenda politik lingkungan itu sebagai materi. (Penyelenggara pemilu) bisa mewajibkan para kandidat untuk memasukkan visi-misi lingkungan ke dalam visi-misi atau program yang didaftarkan ke KPU sebagai dokumen resmi. Kemudian bisa memasukkan tema lingkungan sebagai materi debat," katanya.

Sebagaimana diketahui, Sumbar menjadi salah satu provinsi yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Indonesia. Di provinsi ini, akan berlangsung 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 13 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota. 

(fkh/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga