Petugas Penanganan Virus Corona di Perbatasan Sumbar-Riau Minim Perhatian

Petugas Penanganan Virus Corona di Perbatasan SumbarRiau Minim Perhatian Foto: Hajravif Satya Nugraha

Covesia.com - Belasan petugas penanganan Covid-19 atau virus corona di perbatasan Sumbar-Riau, tepatnya di jalan nasional Nagari Tanjung Bolik, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota harus bekerja dengan alat seadanya di tengah wabah virus Covid-19 mulai menghantui. Fasilitas dirasa sangat kurang baik untuk mendeteksi masyarakat yang akan masuk ke Sumbar, maupun untuk perlindungan diri sendiri.

Hal ini langsung diutarakan petugas penangan Covid-19 ke Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan dan Ketua DPRD Limapuluh Kotal, Deni Asra saat mengunjungi posko penanggulangan virus Corona di wilayah perbatasan.

"Di dinas kita tidak ada anggaran untuk penanganan Covid-19 ini. Kita ke lapangan ini, terpaksa dengan dana pribadi," kata Davis petugas dari Dinas Perhubungan Limapuluh Kota.

Kemudian, Rahmadinol dari BPBD Limapuluh Kota mengatakan, tidak memiliki  jumlah peralatan yang mendukung terutama untuk perlindungan diri saat pemeriksaan orang yang akan masuk Sumbar.Dengan tidak adanya anggaran untuk penanganan Corona tersebut, terpaksa BPBD Limapuluh Kota menempatkan anggotanya seadanya tanpa adanya jaminan untuk tidak tertular Covid-19.

Senada juga diungkapkan Desi Fitria,  Koordinator Penanganan Covid-19 Daerah Perbatasan. Diakuinya adanya keterbatasan terhadap pendukung dilapangan. Seperti vitamin untuk menjaga dayall

tahantubuh, makanan bergizi dan alat pelindung diri.

"Kami bertugas apa adanya, tidak ada penambahan vitamin padahal kami sangat rentan. Kemudian kami harus  bekerja maksimal. Kami harap ada perhatian daerah dengan kondisi ini,"ucap Desi.

Mendengar hal tersebut, Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra mengaku prihatin dengan kondisi petugas yang berjuang untuk penanganan virus Covid-19 agar tidak masuk ke Sumbar.

Terkait kendala dilapangan, terutama minimnya anggaran, Deni Asra mengaku tengah menunggu pengajuan realokasi anggaran dari pemerintah daerah ke DPRD.

"DPRD sedang menunggu realokasi ini dari eksekutif. Setelah diajukan, langsung kita bahas bersama di DPRD," ucap Deni Asra.

Wakil Bupati Ferizal Ridwan mengatakan banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi anggaran untuk penanganan penyebaran Covid-19 di Limapuluh Kota.

"Salah satunya  dengan menggeser anggaran yang ada. Memangkas perjalanan dinas, mengurangi pengadaan mobiler atau memangkas kegiatan yang tidak terlalu penting dan dimanfaatkan untuk penanganan penyebaran corona ini," kata Ferizal Ridwan.

Terkait posko penananganan penyebaran Covid-19 yang sudah dibentuk itu, menurut Ferizal Ridwan, seharusnya tanggung jawab Pemkab Limapuluh Kota, terutama Sekretaris Daerah.

 "Sekda harus ada perhatiannya, terutama terhadap posko yang ada di perbatasan ini. Kemudian, posko yang dibentuk juga harus ada evaluasinya. Sehingga diketahui dimana kekurangannya, apa yang harus dibutuhkan terhadap posko, bisa tergambar jelas," ungkap Wakil Bupati.

(agg)


Berita Terkait

Baca Juga