Pemprov Sumbar Diminta Transparan Sampaikan Sebaran Data Positif Covid-19

Pemprov Sumbar Diminta Transparan Sampaikan Sebaran Data Positif Covid19 Sosiolog asal STKIP PGRI Sumbar, Firdaus. (Foto: Istimewa)

Covesia.com - Sosiolog Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat (Sumbar) Firdaus menilai Pemerintah Sumbar harus transparan dalam menyampaikan data sebaran kasus positif Covid-19 dikasawan itu. Minimal setingkat Nagari/ Kelurahan, jika memungkinka tingkat RT/RW agar lebih baik dan lebih spesifik.

"Untuk transparansi pasien, sebenarnya kan sudah ada hasil studi yang dilakukan Tim Panel Sosial kebencanaan yang terdiri dari IPSK, LIPI, BNPB, beberapa kampus dan lembaga lain. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa 65.8 persen dari 15.101 responden, menyatakan mendukung agar informasi alamat pasien positif Covid-19 dibuka sampai tingkat RT/RW. Bahkan, 61.2 persen responden setuju jika nama pasien postif Covid-19 dibuka ke publik, meskipun mereka mengatakan hal tersebut bukanlah informasi yang dibutuhkan," ungkapnya kepada Covesia melalui pesan aplikasi whatsapp, Kamis (2/4/2020).

Menurutnya hal ini sangat penting karena Covid-19 merupakan penyakit menular, dengan adanya informasi daerah terpapar masyarakat bisa lebih waspada dan mengantisipasi agar tidak tertular.

"Sejauh ini, portal informasi yang disediakan pemerintah provinsi belum menyediak informasi tentang daerah sebaran kasus positif. Sehingga, masyarakat Sumbar tidak memiliki informasi di daerah mana saja yang mesti dihindari," kata pria yang kerap disapa Daus ini.

Ia juga mengatakan seharusnya pemda (pemerintah daerah) harus memberikan informasi seperti pola zonasi siaga bencana alam dimana terbagi menjadi zona merah, kuning dan hijau. Penzonasian ini dilakukan dengan mengacu pada data pasien positif, PDP dan ODP.

"Dengan pola zonasi tersebut, masyarakat jadi lebih tahu daerah mana yang mesti lebih hati-hati untuk beraktifitas," tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan meskipun ada aturan yang melarang membuka data pasien kecuali untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan, aturan ini tentu perlu diskresi karena kagawatdaruratan kasus Covid-19 yang diposisikan sebagai bencana.

(utr)

Berita Terkait

Baca Juga