Ingin Susul DKI Jakarta, Pemprov Sumbar Ajukan PSBB Pendemi Covid-19

Ingin Susul DKI Jakarta Pemprov Sumbar Ajukan PSBB Pendemi Covid19 Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (kiri) dan Wagub Nasrul Abit. Foto: Dok. Covesia/Fakhruddin

Covesia.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat untuk percepatan penanganan wabah Covid-19.

"Pemprov Sumbar telah mengajukan ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat sedang mengkaji apakah Sumbar sudah mendesak diterapkan PSBB atau belum," ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam rilis yang diterima Covesia, Kamis (9/4/2020).

Dia menuturkan, di Sumbar, kasus Covid-19 menyebar dan meningkat secara signifikan. Saat ini, ada 26 kasus positif Covid-19 di Sumbar. Menurut Irwan, PSBB perlu diterapkan di Sumbar guna percepatan penanganan Covid-19.

Gubernur Sumbar dua periode itu berpendapat, puncak penyebaran virus corona di Sumbar diprediksi terjadi pada Mei 2020. Kemudian, mulai menurun pada Agustus. Hal ini disebabkan, pada Juni dan Juli, Sumbar dibanjiri para perantau yang pulang ke daerah asalnya. 

Oleh karena itu, perlu diantisipasi agar penyebaran virus corona tidak masuk ke Sumbar.

"Kita tidak boleh lengah, jangan sampai tidak terawasi, perlu disiplin dalam bekerja. Termasuk masyarakat harus bisa bekerja sama dengan semua pihak agar semua pergerakan Covid-19 bisa terpantau," ujarnya.

Saat ini, memang Pemprov Sumbar sedang mengajukan PSBB ke pemerintah pusat. Meski demikian, perlu persetujuan dari pemerintah pusat agar PSBB benar-benar diterapkan di Sumbar. 

"Kalau disetujui, maka kita akan menyiapkan segala sesuatunya sesuai aturan sesegera mungkin," jelasnya.

Selain itu, dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terburuk penyebaran Covid-19 di Sumbar, Irwan mengatakan, ratusan lebih ruang isolasi disiapkan untuk Pasien Dalam Pengawasan. 

"Semuanya ada 407 tempat tidur yang telah disediakan," ucapnya.

Pemprov Sumbar juga telah menyiapkan program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat yang secara ekonomi terdampak Covid-19. 

"Anggaran program JPS tersebut berasal dari alokasi sejumlah anggaran berbagai sumber. Sehingga nantinya dana tersebut ada yang diakomodasi dalam APBD Perubahan," jelas Irwan.

Dana itu, imbuhnya, akan dibagikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200 ribu setiap orang selama tiga bulan, sesuai dengan nama-nama yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Paket itu akan diberikan kepada 359 ribu lebih masyarakat yang terdampak corona di Sumbar.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, pandemi virus corona baru dari Wuhan tersebut tidak bisa disepelekan karena menyangkut kehidupan orang banyak. 

"Segenap komponen harus bersatu dalam melakukan upaya-upaya pencegahan dan menjadikannya sebagai bentuk tanggung jawab kolektif," mintanya.

(fkh/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga