Tanggapan LBH Padang Soal Pembatalan CPNS Alde Maulana

Tanggapan LBH Padang Soal Pembatalan CPNS Alde Maulana Alde Maulana (kanan) didampingi istrinya Dewi Radnasari di Kantor LBH Padang, Senin (1/6/2020). Foto: Covesia/Fakhrunddin

Covesia.com - Kasus Alde Maulana, seorang penyandang disabilitas yang kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)-nya dibatalkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), disebabkan karena minimnya paradigma disabilitas di tataran pemerintahan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Direktur LBH Padang Indira Suryani.

"Kami berpandangan dari LBH, ini kasusnya karena minimnya paradigma disabilitas di tataran pemerintahan," ujarnya saat ditemui di Kantor LBH Padang, Senin (1/6/2020).

Baca juga: Kisah Alde Maulana, Penyandang Disabilitas Batal jadi CPNS BPK RI Meski Lulus Tes

Oleh karena itu, LBH Padang sudah menyurati BPK Sumatera Barat (Sumbar) dan BPK RI untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Secara mandiri, Alde juga sudah menyurati Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Sumbar dan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar.

"Karena surat-menyurat dari BPK RI, maka Komnas HAM Sumbar dan Ombudsman RI Perwakilan Sumbar memberikan kasus ini diambil alih oleh (Komnas HAM dan Ombudsman) pusat. Kami sudah berkoordinasi dan statusnya masih tahap klarifikasi," jelasnya.

Indira menuturkan LBH Padang mendorong pihak terkait serta negara untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan ini dengan cepat. Hal tersebut dikarenakan kasus ini berkaitan dengan hak-hak disabilitas.

"Hak teman-teman disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat RI," imbuhnya.

LBH Padang melihat kasus ini dalam tataran norma, termasuk substansi hukumnya. Kata Indira, ada banyak produk hukum atau perundangan yang mengatur soal sehat jasmani dan rohani sebagai sebuah persyaratan untuk lulus CPNS.

Namun, tidak ada interpretasi atau penjelasan apa yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani itu. Sehingga, imbuh Indira, hal tersebut bisa jadi semacam pasal karet apalagi pemerintah tidak punya paradigma sebagaimana yang ada di undang-undang disabilitas.

"Kita tahu disabilitas bukan tidak sehat jasmani dan rohani, tapi ada kondisi khusus. Ketika ada kondisi khusus, ada perlakuan khusus yang diberikan oleh negara. Ini yang kita tuntut ke banyak pihak, presiden, KSP dan  lembaga pemerintahan lainnya dan independen untuk dapat bernegosiasi dan upaya lobi dan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini secara arif dan bijaksana," jelasnya lagi.

Indira pun berharap permasalahan yang menimpa Alde dapat diselesaikan tanpa harus mengikuti pengadilan.

"Karena di pengadilan, ada proses yang sangat lama. Kami sangat berharap, pemerintah punya keinsyafan lagi seperti kasus Dokter Romi," terangnya.

Sebelumnya diberitakan Alde Maulana (36), seorang penyandang disabilitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas, mengalami praktik diskriminatif dalam penerimaan CPNS di BPK RI.

Meski telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus dalam serangkaian tes yang disyaratkan, kelulusan CPNS-nya di unit kerja BPK Perwakilan Sumbar dibatalkan. Alasannya, Ade adalah penyandang disabilitas.

(fkh/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga