Tanggapan Komnas HAM Soal Pencabutan Status CPNS Alde Maulana oleh BPK RI

Tanggapan Komnas HAM Soal Pencabutan Status CPNS Alde Maulana oleh BPK RI Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Taufan Damanik. Foto: Antara

Covesia.com - Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) harus memperhatikan prinsip kesetaraan dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

"Sesuai dengan konstitusi kita, UU HAM, UU Penyandang Disabilitas dan prinsip HAM lainnya, maka perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas adalah pelanggaran hukum dan HAM dan tidak bisa dibenarkan," ujarnya via pesan singkat kepada Covesia.com, Kamis (4/6/2020). 

Hal tersebut menanggapi kasus pembatalan CPNS seorang penyandang disabilitas di BPK RI atas nama Alde Maulana. 

Taufan menuturkan, dalam penerimaan aparatur sipil, pada tahun lalu, pemerintah sebenarnya telah membuat kemajuan dengan memberikan kuota kepada penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen CPNS.

"Jadi, pihak BPK kalau benar seperti dikatakan berita ini mesti memperhatikan perkembangan kesadaran HAM dalam hal ini prinsip kesetaraan di dalam rekrutmen CPNS," jelasnya.

Bahkan, kata Taufan, lembaga negara mesti mencontohkan dan mengakomodasi penyandang disabilitas ke dalam sistem pekerjaan yang ada di lembaga negara yang ada. Dia juga meminta lembaga negara untuk memberikan akses dan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas.

Komnas HAM, imbuhnya, akan menyambut baik jika ada permintaan dari pihak Alde atau lembaga swadaya masyarakat untuk mendorong penyelesaian kasus pembatalan CPNS Alde di luar pengadilan. Menurutnya, hal tersebut sudah pernah dilakukan dalam penyelesaian kasus Dokter Romi di Sumatera Barat (Sumbar) dan Obrn Sianipar di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau ada permintaan seperti itu akan kami sambut dengan sangat baik. Itu juga pernah kami lakukan untuk kasus Dokter di Sumbar dan Obrn Sianipar untuk salah satu BUMN," terangnya.

Terkait kasus ini, Alde atau pun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sudah menyurati Komnas HAM. Taufan mengaku belum melihat surat tersebut.

"Oh, saya belum lihat suratnya. Mungkin, karena WFH langsung ke bagian pengaduan. Tapi pasti akan dibantu solusinya. Saya akan segera cek ke pengaduan dan minta disegerakan," ucapnya.

Tanggapan BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) pun menjawab persoalan pencabutan status Alde Maulana sebagai CPNS. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI Selvia Vivi Devianti mengatakan Alde tidak memenuhi syarat kesehatan dan tidak selesai mengikuti Diklat JFPAP.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi syarat lulus diklat dan sehat jasmani dan rohani. Memperhatikan riwayat Alde dan mengacu pada hasil pengujian kesehatan, dan masa percobaan CPNS, maka diterbitkan Keputusan Sekjen BPK tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai CPNS Saudara Alde. 

“Pada prinsipnya, BPK dalam setiap penerimaan CPNS selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi peserta disabilitas dan non disabilitas. Dalam pelaksanaan proses pelaksanaan penerimaan CPNS di BPK ataupun proses CPNS diangkat menjadi PNS selalu dilakukan monitoring dan reviu berjenjang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Sekretaris Jenderal untuk memastikan seluruh proses terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan,” ucap Selvia, dalam keterangan tertulis yang diterima Covesia.

(fkh/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga