Miris! Tenaga Kerja Outsourcing Pemkab Pessel Digaji di Bawah UMP

Miris Tenaga Kerja Outsourcing Pemkab Pessel Digaji di Bawah UMP Anggota DPRD Pesisir Selatan Novermal Yuska saat melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Rabu (1/7/2020) kemarin. (Dok. Pribadi)

Covesia.com - Sejumlah tenaga kerja outsourcing di lingkungan organisasi pemerintah daerah (OPD) Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat (Sumbar) digaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Selain itu, mereka juga tidak diikutsertakan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Upah tenaga kerja (outsourcing) pada kegiatan kebersihan kantor di sana, sangat jauh di bawah ketentuan UMP tahun 2020, dan mereka juga tidak diikutkan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya," ujar Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska, kepada Covesia via telepon, Kamis (2/7/2020).

Politisi PAN itu menuturkan besaran upah yang diterima tenaga kerja tersebut Rp 1,6 juta. Hal tersebut di bawah UMP yang ditetapkan yakni Rp 2,48 juta. Kondisi ini, menurutnya, juga terjadi pada 2019 lalu. 

Tenaga kerja tersebut tersebar di sejumlah OPD Pemkab Pessel, seperti sekretariat DPRD, kantor bupati, rumah sakit, dan sejumlah kantor dinas lainnya. 

"(Mereka) itu karyawan perusahaan yang mendapat pekerjaan di kantor dinas di Pemkab Pessel. Jadi, ada pekerjaan yang dikontrakkan ke pihak ketiga," jelasnya.

Soal upah tenaga kerja outsourcing yang di bawah UMP itu sungguh mengherankan Novermal. Dia mengaku telah mengingatkan semua kepala OPD melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat pembahasan APBD Tahun 2020.

Dia mengingatkan supaya upah seluruh tenaga kerja pada kegiatan yang dikontrakkan kepada pihak ketiga harus sesuai ketentuan UMP, dan mereka harus diikutkan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 

"Saya meminta supaya anggarannya disesuaikan dengan ketentuan ketenagakerjaan. Kalau tidak, jangan dikontrakkan, dan kelola saja secara mandiri oleh jajaran OPD bersangkutan. Sehingga hak-hak mereka terpenuhi," terangnya.

Lebih lanjut, Novermal telah melapor permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar untuk ditindaklanjuti. "Saya telah melapor kemarin," ujarnya pula.

(fkh)

Berita Terkait

Baca Juga