Penjelasan Disnaker Pessel Soal Gaji Tenaga Kerja Outsourcing di Bawah UMP

Penjelasan Disnaker Pessel Soal Gaji Tenaga Kerja Outsourcing di Bawah UMP Ilustrasi - pixabay

Covesia.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, Sirdin menjawab soal upah tenaga kerja outsourcing yang berada di bawah upah minimum provinsi (UMP). Sirdin beralasan karena status pekerja tersebut dikategorikan sengai tenaga kerja magang atau sukarela. 

"Pada prinsipnya, yang bukan kategori ASN atau Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pessel itu, dikategorikan dengan magang atau sukarela," sebutnya saat dihubungi Covesia.com, Kamis (2/7/2020). 

Baca juga: Miris! Tenaga Kerja Outsourcing Pemkab Pessel Digaji di Bawah UMP

Atas status mereka, maka mereka bekerja dan mengabdi, kemudian diberi imbalan oleh instansi yang bersangkutan yang berada di lingkungan Pemkab Pessel.

"Untuk SK-nya, mereka bukan SK dari Bupati tapi SK dari dinas masing-masing tempat mereka bekerja. Jadi intinya, mereka dianggap mengabdi dengan mencari ilmu dalam bekerja, sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh mereka ke masing-masing OPD," ucapnya.

Kemudian, jika status mereka dijadikan sebagai pegawai, maka setiap instansi wajib merekrut secara terbuka.

Apabila perekrutan dilakukan secara terbuka, maka instansi tersebut harus tunduk dan memberikan upah sesuai peraturan atau standar UMP Sumatera Barat, yang telah ditetapkan. 

"Perekrutan harus terbuka dan wajib memenuhi standar UMP kita," ujarnya.

Sirdin membenarkan bahwa mereka tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan karena status pekerjaan mereka sebagai pekerja magang atau sukarela atau honorer di Pessel.

"Kami telah menyarankan kepada mereka, untuk wajib memiliki BPJS secara mandiri. Kalau untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS, pemda belum sanggup karena keterbatasan anggaran," ujarnya lagi.

Lanjutnya, untuk gaji atau upah yang dibayarkan kepada tenaga magang/sukarela dan honorer, masing-masing instansi berbeda-beda.

"Kalau di Disnaker, mereka dibayar per bulan Rp1 juta. Kalau untuk instansi lain, kami belum tahu berapa, bisa jadi lebih tinggi atau sama," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah tenaga kerja outsourcing di lingkungan organisasi pemerintah daerah (OPD) Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) Sumatera Barat (Sumbar) digaji di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Selain itu, mereka juga tidak diikutsertakan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Upah tenaga kerja (outsourcing) pada kegiatan kebersihan kantor di sana, sangat jauh di bawah ketentuan UMP tahun 2020, dan mereka juga tidak diikutkan program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagaimana mestinya," ujar Anggota DPRD Pesisir Selatan, Novermal Yuska, kepada Covesia via telepon, Kamis (2/7/2020).

(ind/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga