Keluarga Lehar Tuntut Polda Sumbar Soal Penangguhan Penahanan, Ini Kata Pakar Hukum

Keluarga Lehar Tuntut Polda Sumbar Soal Penangguhan Penahanan Ini Kata Pakar Hukum Alm Lehar. Foto: Dok. Kuasa Hukum

Covesia.com - Lehar (84), tersangka kasus dugaan mafia tanah di Padang, Sumbar, meninggal dunia di RSUP Dr. M. Djamil, Kamis (2/7/2020). Meninggalnya Lehar menyisakan rasa tidak nyaman di anggota keluarga.

Permohonan penangguhan penahanan Lehar dinilai tidak mendapat respons oleh Polda Sumbar. Pihak keluarga pun melaporkan dua anggota Polda Sumbar ke Propam Mabes Polri keesokan harinya Jumat (3/7/2020). 

Baca: Keluarga Mendiang Lehar Resmi Laporkan Polda Sumbar ke Mabes Polri

Pelaporan keluarga ke Mabes Polri ini ditanggapi Pakar Hukum Universitas Andalas, Elwi Daniel sebagai sebuah hal yang wajar, jika ada pihak yang merasa dirugikan atas sikap maupun pelayanan polisi.

"Kalau keluarganya merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh Polda Sumbar dan memutuskan untuk melapor ke Propam Mabes Polri itu hal yang biasa. Memang prosedurnya seperti itu jika tidak puas atas kinerja Polda," sebut Elwil Daniel kepada Covesia.com, Senin (6/8/2020).

Menurut Elwi, soal penangguhan penahanan Lehar ini adalah hak subjektif dari sebuah lembaga yaitu kepolisian. Ada tiga hal yang harus terpenuhi untuk menahan seseorang.

"Pertama, tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri. Kedua, dikhawatirkan tersangka mengulangi kejahatan atau tindak pidana. Ketiga, tersangka dikhawatirkan akan menyembunyikan alat bukti," kata Elwi.

Baca: Lehar Meninggal Dunia, Keluarga Akan Tuntut Polda Sumbar

Apabila ketiga itu ada pada Lehar, kata dia, maka polisi berhak melaksanakan hak subjektif untuk menahannya. Tapi, ketika seseorang ditahan juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan. 

"Banyak alasan digunakan oleh tersangka untuk mengajukan permohonan penangguhan penahan. Tapi ini juga semua tergantung polisi, karena juga ada pertimbangan," jelasnya. 

Lain halnya, apabila tersangka mengalami sakit parah seperti dialami Lehar, seharusnya polisi melakukan pengantaran yang bersangkutan untuk dirawat di rumah sakit polisi. 

"Kalau tidak digubris, apabila aduan atau laporan dan permohonan masyarakat tidak direspons oleh instansi negara, termasuk polisi, bisa dilaporkan ke komisi ombudsman. Apakah pengacara sudah tempuh itu?," ujarnya. 

Baca: Kuasa Hukum Lehar: Kita Sudah Ajukan Penangguhan Penahanan, Tapi Diabaikan

Menurutnya, pengajuan pengantaran karena sakit seharusnya segera direspons polisi. Paling tidak direspons secara memadai dengan mendatangi tim medis dari Polri.

"Kemudian ditempatkan di rumah sakit Polri, namanya orang sakit kritis," katanya. 

"Karena tidak respons secara memadai, sehingga sakit semakin parah, masyarakat juga bisa menggugat polisi," sambungnya. 

Dalam kasus ini, penasihat hukum Lehar telah berkoordinasi dengan timnya di Jakarta untuk mencari keadilan, serta melayangkan surat ke Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Sumbar atas pengajuan permohonan penangguhan penahanan Lehar yang tidak digubris. 

Alasan untuk mengajukan penangguhan penahanan Lehar ini tidak lain karena faktor kesehatan yang terus menurun selama di sel Mapolda Sumbar dan usia sudah lanjut pada 20 Mei 2020. 

Namun, baru dikabulkan oleh Polda Sumbar pada 30 Juni 2020. 

"Lebih dari satu bulan baru penangguhan penahanan dikabulkan oleh Polda. Itupun dikabulkan saat kondisi kesehatan Lehar sudah benar-benar kritis. Padahal selama sebulan tersebut sudah berapa kali kondisi Lehar drop," sebut Kuasa Hukum Lehar, Jonathan Nababan. 

Sebelumnya, Polda Sumbar mempersilakan penasihat hukum tersangka melaporkan penyidik ke Mabes Polri karena merupakan hak. 

Menurut Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, pihaknya sudah sesuai aturan standar operasional prosedur. 

"Kalau mau melaporkan tidak apa-apa, itu haknya. Kalau masyarakat merasa, tapi suatu sisi kami sudah ada standar operasional prosedur dan aturan," kata Satake Bayu. 

Terkait permohonan pengajuan penahan tidak dikabulkan, kata Satake, karena pihaknya masih memerlukan tersangka dalam tahap penyidikan. 

"Bukan soal tidak dikabulkan, mungkin karena masih diperlukan dalam proses, kan belum kelar," tuturnya. 

Baca juga: Lehar, Tersangka Kasus Mafia Tanah di Padang Meninggal Dunia

Seperti diketahui, Lehar dan tiga orang lainnya berinisial EPM, MY dan YS ditetapkan tersangka atas perkara pemalsuan surat dan penipuan berdasarkan laporan polisi nomor LP/182/VI/2020/SPKT Sbr tanggal 18 April 2020 atas pelapor bernama Budiman. Untuk tersangka Lehar telah ditahan sejak 16 Mei 2020. 

(agg/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga