Ketua Fraksi Gerindra: Pak Gubernur, Tolong Serius Tangani Persoalan PPDB!

Ketua Fraksi Gerindra Pak Gubernur Tolong Serius Tangani Persoalan PPDB Hidayat

Covesia.com - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat meminta Gubernur Irwan Prayitno untuk serius menangani persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Menurutnya setiap anak harus mendapatkan hak pendidikan, sementara saat ini sistem PPDB banyak menimbulkan persoalan. 

"Pak Gubernur Irwan Prayitno, tolonglah serius menangani problem PPDB 2020, ini bukan persoalan sepele. Ini persoalan keadilan dan kepastian bagi anak anak bangsa dalam mendapatkan hak pendidikan yang menjadi urusan wajib negara," ujar Hidayat dalam rilis yang diterima covesia.com, Rabu (8/7/2020).

Hidayat mengatakan, problem PPDB yang dirasakan masyarakat, mulai dari erornya sistem aplikasi berbasis online yang tidak bisa diakses sehingga menyebabkan perubahan jadwal pendaftaran hingga beberapa kali, kemudian syarat pendaftaran menggunakan surat keterangan domisili yang rata-rata jaraknya sangat dekat dengan sekolah yang ditenggarai tidak sesuai ketentuan.

"Buktinya, masih ada pengaduan masyarakat yang tidak bisa mengakses aplikasi PPDB online untuk mendaftar pada jalur prestasi yang jadwalnya pada 8 sampai 9 Juli, ketika pada jalur zonasi calon peserta didik tidak diterima pada pengumuman sementara karena kalah jarak, sementara jumlah kuota zonasi 50% sudah terpenuhi, tentu akan memanfaatkan jalur prestasi 30%, namun aplikasi kembali eror alias tidak bisa login ke sistem. Soal aplikasi yang amatiran ini saja sudah sangat serius kenapa tidak disiapkan jauh jauh hari," jelas Hidayat.

Ia meminta agar pengumuman penerimaan peserta didik baru jalur zonasi yang dijadwalkan 9 Juli 2020 besok ditinjau sampai proses validasi faktual atas jarak domisili benar benar sudah diverifikasi langsung ke lapangan secara objektif.

"Gubernur dapat mengerahkan tambahan tenaga dari instansi lain membantu Dinas Pendidikan melakukan verifikasi faktual. Kebijakan membuat form pernyataan atau serta keterangan domisili bermaterai Rp6000 yang ditandatangani RT, RW, Lurah dan Camat berikut konsekuensinya saya ucapkan apresiasi dan sangat setuju. Namun harus ada jaminan proses verifikasi faktualnya benar benar objektif dan langsung cek lapangan," harapnya.

Faktanya PPDB ini, ujar Hidayat, justru jauh memenuhi dari azas transparansi dan azas keadilan dan menimbulkan dampak psikologis terhadap masyarakat.

Bayangkan saja, imbuh Hidayat, banyak anak prestasi akademik bagus justru tidak bisa sekolah di SMA Negeri karena dikalahkan oleh jarak rumahnya yang jauh, atau dikalahkan oleh calon peserta didik yang lulus karena surat keterangan domisili yang ditenggarai tidak memenuhi ketentuan.

"Tidak hanya anaknya yang menangis dan murung, para orang tuanya juga menangis melihat sistem PPDB tahun ini," ucap Hidayat.

(ril)

Berita Terkait

Baca Juga