Mendagri: Kepala Daerah Berstatus Tersangka Bisa Ikut Pilkada

Mendagri Kepala Daerah Berstatus Tersangka Bisa Ikut Pilkada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian

Covesia.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan kepala daerah yang berstatus tersangka masih diperbolehkan mengikuti tahapan Pilkada yang harus dijalaninya. Namun, itu tidak berlaku lagi jika yang bersangkutan sudah ditahan penegak hukum.

"Namun bila yang bersangkutan ditahan, maka tidak lagi bisa mengikuti proses atau tahapan pilkada, dan jabatannya di pemerintahan juga diserahkan ke wakilnya," kata Tito ditulis Sabtu (11/7/2020).

Menurut Tito, ada beberapa daerah yang pernah mengalami kasus tersebut. Kepala daerahnya jadi tersangka tapi tidak ditahan. Dia tetap mengikuti tahapan pilkada yang diikutinya.

"Intinya tidak ditahan, karena bila ditahan maka tidak bisa lagi mengikuti proses Pilkada," katanya. 

Soal Pilkada serentak 9 Desember 2020 saat pandemi, Tito mengatakan peta saat ini dinamis dan tidak bisa jadi patokan 9 Desember nanti. Menurutnya, bisa saja daerah yang saat ini merah menjadi hijau atau oranye. 

Prinsipnya, tahapan Pilkada dijalankan sesuai protokol kesehatan untuk melindungi petugas penyelenggaraan hingga pemilih. 

Protokol kesehatan sudah dibuat KPU mirip yang dilakukan di Korea Selatan merupakan negara kedua yang terdampak Covid-19 dan menjalani proses pemilihan sejak Januari dan pencoblosan pada April lalu. 

Tito menambahkan, jika terjadi keadaan luar biasa, tidak tertutup kemungkinan, Pilkada di suatu daerah bisa ditunda tahun depan. 

(ant/rdk)

Berita Terkait

Baca Juga