Kerugian Kepala Daerah Terpilih 2020

Covesia.com – Hajatan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Serentak di tengah masa pandemi Covid 19, dilaksanakan di 9 Provinsi dan 224 Kabupaten dan 37 kota di seluruh Indonesia. karena proses  penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sudah selesai dan diumumkan pemenang. Tahapan saat ini sedang berlangsung persidangan sengketa di Mahkamah Konsitusi (MK). Namun, tidak semua hasil Pilkada dibawa ke MK, sejumlah daerah sudah menetapkan pemenang, selanjutnya tahapan pelantikan kepala daerah terpilih.

Sambil menunggu pelantikan yang dijadwalkan pada 17 Februari 2021, para kepala daerah terpilih harus serius mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan yang tidak ringan, karena menjalankan pemerintah dalam situasi abnormal akibat pandemi Covid 19 yang hingga kini belum juga berakhir.

Para kepala daerah terpilih tidak hanya akan berhadapan dengan persoalan transisi pemerintahan dan rekonsiliasi setelah pertarungan Pilkada, namun harus segera bertindak untuk menangani pencegahan penyebaran virus Covid 19, yang memberikan dampak sangat signifikan terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat serta daerah.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016, pemilihan kepala daerah serentak telah dimulai sejak tahun 2015, 2017, dan 2018. Kemudian akan dilakukan lagi pada tahun 2020. Nah, pada Pilkada 2024 akan diikuti seluruh daerah yang melakukan Pilkada pada tahun 2020, 2022, dan 2023. Dengan konsekuensi, pemenang Pilkada tahun 2020 hanya akan menjabat selama empat tahun. Sementara untuk Pilkada 2022 dan 2023 akan dipilih pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan, sambil menunggu Pilkada tahun 2024 dan saat ini masih bergulir pembahasan revisi UU No tahun 2016 di Komisi II DPR RI.

Untuk mencapai keserentakan Pilkada dan pemilu sesuai amanat undang-undang ini maka akan terjadi pemangkasan masa jabatan. Serta berlakunya sistem kompensasi. Artinya setelah Pilkada 2024, pemerintah akan mengeluarkan anggaran gaji kepala daerah untuk dua orang. Pertama bagi kepala daerah pemenang Pilkada 2020 sebagai kompensasi pemotongan masa jabatan. Kedua bagi Pemenang Pilkada 2024.

Menurut Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Piliang menyebutkan, kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2020 paling lama empat tahun. lantaran hanya menjabat selama empat tahun maka akan ada kompensasi bagi kepala daerah tersebut. Bentuk kompensasi tersebut berupa uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. kompensasi tersebut baru akan diberikan pada pemenang Pilkada 2020 karena hanya akan memimpin selama 4 tahun.

Nah, dengan penjelasan diatas kembali penulis ingin menggaris bawahi bahwa kepala daerah yang terpilih pada Pilkada tahun 2020 hanya akan menjabat lebih kurang empat tahun. Karena pada tahun 2024 akan kembali dilaksanakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Sampai saat ini masih bergulir revisi aturan taersebut.

Dengan membaca sekema di atas kita bisa lihat gaji dari seorang kepala daerah tidaklah terlalu menggiurkan. Tetapi kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki kepala daerah itulah yang menjadi dambaan. Sebut saja Pengelolaan keuangan melalui “kue” APBD yang sangat fantastis. Pengaturan “kabinet” melalui kewenangan mengatur formasi pejabat-pejabat daerah sesuai dengan arah kebijakan dan target yang diinginkan. Pengaturan wilayah melalui kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki. Sampai ke fasilitas dan strata sosial yang akan dirasakan saat dimanapun ia berada. Hal-hal semacam inilah yang menjadi dambaan bagi setiap orang.

Efektif menjabat tiga setengah tahun

Mengapa penulis mengatakan demikian? Kita sangat memahami hampir sebagian besar kepala daerah yang baru menjabat satu periode akan mencalonkan kembali untuk periode keduanya. Sangat disayangkan bagi kepala daerah incumbent tidak mencalonkan kembali di periode keduanya. Dengan kewenangan dan kekusaan yang dimiliki seorang incumbent sangat mudah untuk “mengkondisikan” peluang untuk kembali merebut kekuasaan pada periode kedua. Hal ini terbukti persentasi kepala daerah incumbent terpilih kembali sangat terbuka lebar.

Nah, dengan jabatan efektif hanya selama empat tahun dan mencalonkan kembali, maka dapat dipastikan lezatnya kekusaan hanya bisa dilaksanakan selama tiga setengah  tahun. Karena enam bulan berikutnya kepala daerah incumbent dipastikan akan disibukkan untuk mengatur strategi dan agenda politik dalam rangka mengkondisikan kemenangan pada peoriode keduanya. 

Pengaturan kue APBD dan pengaturan pejabat serta kekusaan wilayah tidak akan seleluasa yang diinginkan. melainkan akan terfokus kepada pemenuhan dan pembuktian janji politik dalam rangka menjaga dan menaikkan popularitas politik, agar tetap dipandang layak dipilih kembali.

Begitu juga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2024, yang kemungkinan besar masih harus memasukkan penanganan dan dampak Pandemi Covid 19 ke dalam program, berpadu dengan penuntasan Visi, Misi dan program unggulan, yang menjadi panduan dalam pembangunan daerah untuk tiga setengah tahun ke depan.

Karena proses pemenuhan janji politik akan terlihat dari perencanaan dan panduan pembangunan yang disusun untuk melaksanakan pemerintahan, dengan menyiapkan rancangan teknokratik sebagai bahan awal RPJMD dan disempurnakan dengan masuknya visi, misi dan program kepala daerah terpilih, sebagai gambaran perjalanan seluruh SKPD dan Muspida di daerahnya masing-masing.

0 Comments

Leave a Comment

five × five =

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password