Oleh: DR. H. Aznil Mardin, S.Kom., M.Pd.T
Covesia.com - Ingar-bingar pesta demokrasi pemilihan wali nagari (Pilwana) di daerah para "ajo piaman" ini sudah sangat terasa di berbagai lapisan masyarakat. Dimana, 29 Nagari yang ada dikabupaten padang pariaman siap menyukseskan Pilwana serentak yang puncak pemilihannya di selenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2021.
Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mempertegas peluang dan kemandirian desa dalam mewujudkan otonomi daerah atau pemerintahan yang terdesentralisasi wewenang dan tanggung jawabnya.
Hal inilah yang menjadikan dinamika proses politik ditingkat nagari menjadi lebih panas, apalagi ditambah dengan gelontoran dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2021 sebanyak 10% sebanyak 72 Triliyun Rupiah, dan ditambah lagi dari dana APBD Kabupaten sebanyak 10 %. Apabila dirata-ratakan dimasing-masing desa akan memiliki dana desa hampir sebanyak 2 Miliyar Rupiah.
Oleh sebab itu, konstelasi politik ditingkat nagari menjadi sangat menarik untuk diamati. Karna aktor-aktor politik diberbagai kalangan ikut terlibat baik dalam calon kandidat ataupun sebagai orang yang dibelakang layar. Sebut saja kalangan akademisi, niniak mamak, alim ulama, tokohb pemuda, dan para aktivispun ikut turun gunung dalam perhelatan politik sakali dalam enam tahun ini.
Jika kita amati lebih dalam, ada yang menarik dalam perhelatan pemilihan wali nagari padang pariaman tahun 2021 ini. Dimana pada pemilihan serentak 74 nagari ditahun 2018 yang kandidat atau para pendukungnya masih didominasi oleh kalangan politik lama atau biasanya kita sebut kalangan tua, niniak mamak, alim ulama dan sedikit sekali dari kalangan generasi muda atau aktivis yang ikut atau memenangkan pertarungan pada saat itu.
Namun ditahun ini sangat banyak sekali wajah-wajah baru yang ingin berkontribusi dari kalangan muda, aktivis untuk ikut menghadirkan dinamika baru dalam politik praktis saat ini.
Disisi lain, hal ini menjadi tantangan sangat menarik bagi anak-anak muda yang dipandang minim pengalaman namun hadir dengan gagasan atau ide dalam membangun sebuah peradaban. Namun, Hal ini masih belum familiar bagi kalangan tua yang memiliki suara mayoritas didaerah yang lebih primodial dalam memilih pemimpin berdasarkan kedekatan ras, suku, budaya, dan tradisi. Sedangkan anak muda piaman laweh yang cenderung merantau dan apatis dalam politik praktis.
Hal ini menjadi sangat menarik dalam perhelatan Pilwana tahun 2021 ini, hampir dari semua calon kandidat wali nagari yang tersisih disaat pendaftaran calon berasal dari generasi muda dan para aktivis melalui mekanisme penjaringan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Secara tidak langsung gerakan ini menjadi gelombang besar yang patut dilihat pergerakan politik dalam perhelatan nanti.
Anak-anak muda hari ini mesti dipadang menjadi aset penting bagi nagari dan daerah kedepan. Mereka harus terlibat dalam menentukan arah kebijakan nagari kedepan, apakah dia sebagai calon wali nagari saat ini atau orang yang harus berkontribusi dalam melahirkan pemimpin yang memiliki narasi dan arah yang sama dalam nuansa pembangunan nagari kedepan. Dalam pepatah minang "kalau musik dan lagu lah sairama jo hati, kakipun ikuik bagoyang".
Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 sejatinya haruslah menjadi momentum bagi nagari untuk mewujudkan pembangunan yang nyata bagi nagari dan masyarakatnya. Dimana proses pembangunan itu harus berdiri tolak pada pengembangan sumber daya yang berkualitas, siapapun pemimpinya akan mampu membangun aspek fisik yang ada didaerah, namun untuk membangun manusianya memerlukan daya dobrak kualitas fikiran yang melebihi tantangan yang ada saat ini.
Bukan, berarti kita mengabaikan pembangunan fisik saat ini yang masih tertinggal, namun saat ini pembangunan Sumber Daya Manusia kita masih sangat jauh tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain. Dan semua itu adalah anak-anak muda yang mesti dibangunkan kembali hak-hak dan impian mereka.
Apalagi ditengah situasi negara dan daerah yang sedang tidak baik-baik saja 2 tahun ini, yang diakibatkan pandemi Covid-19. bukanlah perkara mudah bagi seluruh pemerintah nagari atau desa yang ada dalam melaksanakan pembangunan.
PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan Dampaknya. menjadikan dana desa (DD), APBD, APBN untuk bergerak bersama-sama agar bisa segera membantu usaha kecil dan menengah dalam memulihkan ekonomi masyarakat, serta mampu menangani Covid-19 yang belum jelas ujungnya.
Momentum pemilihan wali nagari (PILWANA) haruslah menjadi titik temu bagi generasi muda dan kalangan milenial dalam membangun harapan mereka yang selama ini masih dikesampingkan. Karna yang mengerti harapan mereka haruslah orang-orang yang paham betul bagaimana para pendahulunya mereka bertarung mendirikan negara ini merdeka, dan hampir semua itu adalah anak-anak muda pada zamannya, sebut saja bung hatta, bung karno, bung tomo, dll.
Namun sejarah itu selama ini terdegradasi oleh narasi politik kosong yang mengatakan anak muda belum berpengalaman atau tidak bisa apa-apa. Hal itu merupakan penjajahan yang sudah berlangsung puluhan tahun, namun hari ini harus kita lawan dengan pergerakan politik yang dicontohkan oleh pendahulu kita sebelumnya.
Anak-anak muda sejak reformasi tahun 1998 sedikit mati suri dalam pergerakan politik, hal ini secara langsung dipengaruhi oleh paham dan narasi "anak muda tidak boleh berpolitik". Sehingga hal ini membuat pergerakan mereka dipandang tidak strategis dalam sosial politik ditengah masyarakat. Namun, beberapa tahun terakhir issue ini sudah mulai memudar seiring banyak-banyak pemimpin melenial yang sukses dalam pertarungan PILKADA 2020 Kemaren, tapi belum masif ditingkat nagari.
Oleh sebab itu ketika semua pergerakan dan narasi anak-anak muda mampu mewarnai semua konstelasi politik ditingkat nagari saat ini, bukan tidak mungkin kemerdekaan yang sesungguhnya mampu dirasakan oleh anak-anak muda sampai ditingkat bawahpun dirasakan dengan seksama.
