Memahami Historis-Konstruksi Hukum Polemik Tanah 765 Hektare

Memahami HistorisKonstruksi Hukum Polemik Tanah 765 Hektare Irjen Pol (Purn) Fakhrizal. (Dok. Pribadi)

Oleh: Irjen Pol (Purn) Fakhrizal (Kapolda Sumbar 2016-2019)

Covesia.com - Saya yakin ada yang bertanya-tanya, kenapa akhir-akhir ini saya sering memuat opini di berbagai media di Sumbar terkait polemik tanah Kaum Maboet di empat kelurahan, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Jawabannya, karena saya saat menjadi Kapolda Sumbar (2016-2019) pernah menangani permasalahan dan waktu itu sudah memberikan solusi yang adil, di mana tidak ada pihak yang dirugikan.

Dulu, zaman saya Kapolda, kasus tanah 765 hektare ini sudah hampir tuntas. Pihak BPN juga begitu. Semuanya merujuk kepada putusan dan penetapan pengadilan. Ini kan negara hukum, semua tindakan dalam menangani perkara juga harus patuh dan taat pada hukum. Hukum adat dihargai, pemerintah dihormati,  pengusaha dan masyarakat yang sudah terlanjur berada di atas lahan itu, dijamin tidak ada yang dirugikan. 

Waktu itu disepakati, selaku kepala Kaum Maboet, MKW Lehar tidak akan menguasai lahan yang sudah dikuasai oleh masyarakat, baik itu rumah penduduk, perkantoran, kampus, tempat usaha, dan lain-lain. Pihak Maboet hanya akan mengambil tanah yang masih kosong. Tak hanya itu, MKW Lehar juga bersedia membuka blokir tanah-tanah yang ditempati masyarakat, sehingga bagi masyarakat yang saat ini tidak memiliki sertifikat, dengan kesepakatan itu mereka akan bisa mendapatkan sertifikat.

Pihak MKW Lehar hanya ingin mengambil tanah-tanah yang masih kosong. Ini sudah saya sosialisasikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di tanah ini agar menyampaikan ke warga di 4 kelurahan yang masuk lahan sengketa, pengurus yayasan dan kampus-kampus, perkantoran dan pengusaha yang ada di tanah sengketa. Sehingga, masyarakat tenang dan keadaan kondusif.

Tapi, tidak lama setelah saya pindah, tidak menjadi Kapolda Sumbar lagi, perkara ini berputar arah. Sembilan perkara yang kami tangani dulu, tiba-tiba semuanya di-SP3. MKW Lehar cs ditangkap. Mereka dijadikan tersangka mafia tanah. MKW Lehar meninggal dalam tahanan. Dua lainnya sampai kini sudah hampir dua tahun kasusnya tidak jelas.

Bahkan lebih mirisnya, waktu itu saya dirumorkan ‘bermain’ dalam kasus ini. Saya diisukan dapat uang, dapat tanah dari penanganan perkara ini. Puncaknya menjelang Pilkada 2020, saat itu saya sudah tegas-tegas bantah. Bahkan saya sampaikan, jika saya ada menerima uang atau mendapat  tanah dalam perkara Maboet itu, tidak selamat hidup saya dunia akhirat. 

Karena saat itu lagi momentum Pilkada, saya lebih banyak memilih diam, karena saya menyadari dalam konstestasi politik, hal semacam itu akan lebih mudah ‘digoreng’ oleh lawan politik.

Tentu, hal itu tidak bisa saya diamkan lama-lama, demi tegaknya hukum dan nama baik saya, publik perlu mengetahui apa yang terjadi dalam persoalan yang hingga kini belum menemui titik terang itu.

Historis dan Konstruksi Hukum

Berdasarkan Putusan Landraad No.90/1931 tanggal 16 Mei 1931, kemudian ahli waris Maboed Mamak Kepala Waris (MKW) Jinun tanggal 7 Agustus 1982  mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan adanya segel tanggal 5 Maret 1982 pernyataan kesepakatan persetujuan yang ditandatangani oleh 17 orang penggarap dari suku-suku yang ada di atas tanah 765 hektare dan diketahui oleh penghulu Bungo Pasang, Penghulu Daerah Ikur Koto, Penghulu Daerah Koto Panjang/Aie Pacah dan Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah.

Mamak Kepala Waris (MKW) Jinun bersama dua pegawai Pengadilan Negeri Padang  mendaftarkan Putusan Landraad No. 90/1931 dan Surat Ukur No.30/17 Skala  1 : 5000 Kadastral seluas 765 Ha  ke BPN Kota Padang. 

Bertemu saudara Sarmin, Kasi Pendaftaraan di BPN Kota Padang (Agraria) tanggal 15 Desember 1982 dan menunjuk saudara Erwandi, petugas BPN bersama MKW Jinun dan dua pegawai Pengadilan ke objek perkara Putusan Landraad No. 90/1931.

Kemudian tercatat dan terdaftarlah di BPN Kota Padang sejak  tanggal 15 Desember 1982.  Inilah yang menjadi bukti kepemilikan hak tanah kaum Maboed yaitu putusan  Landraad No. 90/1931 dan Surat Ukur No. 30/1917 serta Peta Eksekusi  No. 35/1982 ( eksekusi administrasi yang telah dieksekusi melalui pihak pegawai BPN yang gambar situasinya dibuat oleh Erwandi).

Kemudian Surat Ukur  No.30/1917 Skala  1 : 5000 seluas 765 hektare berada dalam sita tahan Pengadilan  Negeri Padang. Begitu juga gambar situasi /eksekusi  No. 35/1982 yang dibuat staf BPN Erwandi juga dalam Sita  Tahan  Pengadilan Negeri Padang yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Penyitaan tahun 1982. 

Kemudian Saifoel Azwar, Juru Sita Pengadilan Negeri telah menyampaikan dan mengumumkan kepada  masyarakat dan Lurah Dadok Tunggul Hitam, dalam eksekusi penyitaan kalau ada pihak yang merasa berkeberatan  atas tanah 

objek putusan No. 90/1931, batas  yang ditunjuk MKW Jinun untuk dapat melakukan keberatan atau melakukan gugatan ke pengadilan.

Setelah satu  tahun tidak ada pihak yang  merasa keberatan atas objek Putusan Landraad atau tanah  adat kaum Maboet.

Pada tahun 1983 Juru Sita Pengadilan Negeri Saifoel Azwar melakukan eksekusi No.35/1982,  bahwa batas-batas yang ditunjuk MKW Jinun yang digambar oleh Erwandi, pegawai BPN, telah berkekuatan hukum tetap (inckrah). 

Kemudian, Pengadilan Negeri mengeluarkan gambar peta eksekusi No.35/1982 tanggal 17 Mei 1983 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Saifoel Azwar yang tertuang dalam berita  acara eksekusi Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Juli tahun 1983. 

Pada 20 Maret 1991, MKW Jinun meninggal dunia dan kemudian pada tahun 2000 digantikan oleh Lehar sebagai mamak kepala waris Kaum Maboet.

Pada tanggal 7 Januari 1999 adanya pernyataan MKW Lehar pada saat penggantian ganti rugi pengendalian  banjir kanal oleh Pemda yang dikuasai oleh anggota kaumnya Maboet adalah  Manan, Syamsuir seluas 2 hektare mendapat  ganti rugi seluas 666 ribu meter berdasarkan hak tanah Putusan Landraad No. 90/31 dan Berita Acara Eksekusi No.35/1982 di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam.

Pada tahun 2000 diangkatlah Lehar sebagai Mamak Kepala Waris kaum Maboed suku Sikumbang atas persetujuan anggota kaumnya.

Pada tahun 2000 A.Wahab Cs menggugat BPN Kota Padang untuk membatalkan sertifikat yang menggunakan alas hak Tanah Negara 1794 yang terbit di dalam Peta Eksekusi No.35/1982  dan gugatannya ditolak dan berkekuatan hukum tetap dengan Putusan  MA TUN No.114 tahun 2004.

Pada saat itu BPN Kota Padang menggunakan bukti MKW Lehar yaitu Surat Pernyataan tanggal 7 Januari  1999 bahwa MKW Lehar sebagai ahli waris kaum Maboed untuk melawan A.Wahab Cs. Pertimbangan hakim bahwa tidak ada hubungan kekerabatan antara A.Wahab di dalam Ranji kaum Maboed, yang berhak atas Putusan Landraad No.90/1931 dan Peta Eksekusi No.35/1982 adalah Ahli Waris kaum Maboed, bukan A.Wahab Cs.

Sertifikat Pemda Alas Hak Tanah Negara 1794 yang terbit di dalam Peta Eksekusi dibatalkan  tercantum nomor sertifikat di dalam Putusan MA No.114 TUN Tahun 2004-BPN Kota Padang.

Kemudian pada tanggal 15 Maret 2010   MKW Lehar mengajukan permohonan Angkat Sita Surat Ukur No. 30/1917 skala 1 :5000 Kadastral seluas 765 Ha berada di empat kelurahaan Kecamatan Koto Tangah dan tanggal 22 Maret 2010 keluarlah penetapan Ketua Pengadilan Negeri  Padang sehingga terlaksana angkat sita yang tertuang dalam berita  acara angkat sita Pengadilan Negeri  Padang tanggal 26 Maret 2010.

Pada tanggal 28 November 2015, MKW Lehar membuat pernyataan untuk membantu masyarakat yang mempunyai rumah dan bangunan di empat kelurahan Kecamatan Koto Tangah di atas tanah 765 Ha yang belum bersertifikat akan dibantu untuk pengurusan sertifikat dengan alas hak tanah kaumnya. Begitu juga yang sudah bersertifikat akan dibuatkan pelepasan hak dari kaumnya serta tidak akan mengganggu masyarakat di atas tanah 765 hektare tersebut.

Pada tahun 2016 MKW Lehar mengajukan permohonan ke Pengadilan  Negeri untuk dilakukan Tunjuk Batas Ulang Tanah Eksekusi No.35 /1982 oleh Pengadilan Negeri Padang. 

Kemudian terlaksanalah tunjuk batas oleh Pengadilan Negeri Padang dengan pertimbangan-pertimbangan disamping permohonan MKW Lehar juga ada permintaan pendapat dari:

Pertama, surat Ketua Pengadilan Negeri H. Edwarman SH kepada Ketua DPRD Provinsi Sumbar     6 Agustus 2007. Kedua, surat Sekda/Prov Sumbar 21 Januari 2008 Yohanes Dahlan karena adanya konflik AURI dan Masyarakat di Dadok Tunggul  Hitam, masalah batas tanah.Ketiga, dari hasil rapat/gelar Pembahasan Penyelesaian Masalah Penguasaan Masyarakat atas Tanah Eigendon Verp 1794 Kota Padang Provinsi Sumbar. 

Usul dari Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sumbar Taufik Satria Putra SH pada rapat/gelar pada tanggal 10 Januari 2013 di Kanwil BPN Sumbar menyarankan bahwa perlu diundang ahli waris dari Putusan Landraad agar mereka mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menunjukkan batas-batas eksekusi di lapangan dan turun bersama sama ke lapangan.

Saran dari Kakan BPN Kota Padang Musriadi  mengusulkan karena inventarisasi ini berasal dari putusan Landraad maka sebaiknya masyarakat terlebih dahulu meminta penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri dalam rapat yang sama tahun 2013.

MKW Lehar adalah ahli waris Putusan Landraad No 90/1931 dan Peta Eksekusi No 35/1982 yang dapat mengajukan permohonan eksekusi ulang menentukan batas Putusan Landraad  No 90/1931 seluas 765 Ha sesuai Berita Acara Angkat Sita SU No 30/1917 Skala 1 : 5000 Kadastral 

Dengan dasar permohonan MKW Lehar ke Pengadilan Negeri Padang, terlaksanalah tunjuk batas ulang eksekusi No 35/1982 oleh Juru Sita  PN, batas  berada di empat kelurahan Kecamatan Koto Tangah, tertuang dalam Berita Acara Juru Sita Pengadilan Negeri  tanggal 17 Maret 2016.

Kemudian keluar Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang Reno Sulistiwo SH, MH  28 Maret 2016 dan menyampaikan kepada semua instansi pemerintah terkait telah dilaksanakan tunjuk batas ulang Eksekusi 1982.

Disini dapat saya lihat bahwa: pengadilan sudah menjalani sesuai kewenangannya peta eksekusi No 35/1982 bahwa tanah adat MKW Lehar tidak dalam perkara di Pengadilan Negeri  hanya menindaklanjuti putusan perdata Landraad No 90/1931 di Pengadilan Negeri Padang .

BPN sudah menindaklanjuti Surat Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Maret 2016 dengan :Pertama, Kakan BPN Kota Padang Syafri SH pada 1 Agustus 2016. Mencatat hasil berita acara juru sita PN 17 Maret 2016 di BPN Kota Padang dan dilakukan pemblokiran di empat kelurahaan Kecamatan Koto Tangah Padang. Kakan BPN Kota Padang Syafri SH menerima berkas permohonan MKW Lehar, syarat Penerbitan Sertifikat ( SPS BPN )  23 Agustus 2016. 

Tahun 2016 telah dilakukan pembukaan blokir sertifikat oleh BPN berdasarkan perdamaian pihak pemilik sertifikat dengan MKW Lehar di notaris sesuai petunjuk BPN terhadap pemilik sertifikat.

Kedua, Kakan BPN Kota Padang Zahirullah 27 November 2017 sudah melakukan pemblokiran tercatat dan terdaftar Putusan Landraad No 90/1931. Surat ukur No. 30/1917 dan Peta Eksekusi No 35/1982.  Dari Tahun 1982 sampai 2010 dan sampai sekarang.

Pada tahun 2018, MKW Lehar dan BPN Kota Padang digugat oleh  Forum Tigo Sandiang,  dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nasdion Chalidi, SH, MKn. Dalam gugatan mengatakan Tanah Maboet hanya 2,5 Ha ( FTS ) pada tanggal 27 Agustus 2018 dan ditolak hakim Pengadilan Negeri dan pada tanggal 29 Januari 2019 dikuatkan dengan ditolak oleh Hakim Pengadilan Tinggi (inkcraht).

Ketiga, Kakan BPN Kota padang Junaidi SH. Tanggal 1 Februari 2019 telah melakukan pembatalan sertifikat cacat administrasi, karena sertifikat terbit di dalam surat ukur No 30/1917 Skala 1 : 5000 Seluas 765 hektare  dalam sita tahan pengadilan dari tahun 1982 sampai 2010. Sesuai berita Acara Angkat Sita PN 2010. 

Keempat, Kakan BPN Kota Padang Elfidian tanggal 10 April 2019 mengajukan permohonan pembatalan sertifikat ke Kanwil BPN Sumbar. Kemudian Kanwil BPN Sumbar Sudaryanto tanggal 13 Mei 2019 memberitahukan ke Menteri ATR/BPN.

Kakan BPN Kota Padang Elfidian tanggal 24 Juli 2019 telah mengeluarkan Surat penetapan Status Tanah Adat di empat Kelurahaan Kecamatan Koto Tangah.

Kakan BPN Kota Padang Elfidian tanggal 7 November 2019 mengundang enam orang pemilik bangunan di tepi jalan By Pass untuk proses pembatalan sertifikat.

Permohonan MKW Lehar untuk penerbitan sertifikat dari 8 Surat Perintah Stor (SPS) BPN telah ditingkatkan, 2 SPS menjadi peta bidang syarat permohonan penerbitan sertifikat .

Jadi Kesimpulannya, empat Kakan BPN Kota Padang dan Kanwil BPN Sumbar Sudaryanto sudah menyelesaikan sesuai kewenangannya.

Saat saya menjabat Kapolda Sumbar, berdasarkan Surat Pengadilan dan BPN Kota Padang telah menindaklanjuti proses hukum tindak pidana umum dan dugaan tindak pidana korupsi.

Dalam penyelidikan Dirkrimum Polda Sumbar atas laporan MKW Lehar 4 Januari 2017, lima orang oknum BPN menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan bukti pengadilan. Kemudian BPN melakukan upaya hukum mempraperadilankan Polda 27 September 2017 dan ditolak oleh Hakim (dimenangkan oleh Polda).

Bakri Cs juga melaporkan  MKW Lehar ke  Polresta Padang  dan  Polda Sumbar atas laporan Ranji Palsu. Setelah diproses penyidik Polda tidak cukup bukti dan telah di-SP3 oleh Dirkrimum Polda Sumbar.

Pada saat itu, Dirkrimum Polda Sumbar juga sudah  melakukan  penggeledahan di BPN Kota Padang dan Kanwil BPN tahun 2017. Dirkrimsus juga sudah melakukan pengeledahan di BPN Kota Padang dan Kanwil BPN Sumbar dan  memproses Tipikor oknum BPN, oknum Pemda, Baiturahmah dan Bank BNI 46. Penyidik telah memeriksa pemilik Yayasan Baiturahmah, Bank BNI dan Notaris.

Tak hanya itu, Polda Sumbar sudah koordinasi dengan KPK dengan adanya temuan kerugian negara sesuai keterangan saksi ahli dari KPK. Polda Sumbar juga sudah mengajukan  penghitungan kerugian negara ke BPKP dan sampai sekarang masih di BPKP. 

Kemudian atas permintaan Menteri ATR/ BPN melalui Dirjen Sengketa waktu itu, Iksan, untuk dicarikan solusi yang terbaik, maka terjadilah  perdamaian tersangka lima oknum BPN bersama MKW Lehar tanggal 27 November 2017.

Semua sudah terlaksana oleh saat saya menjadi Kapolda Sumbar untuk penyelesaian masalah tanah adat Maboet  765 hektare dengan BPN Kota Padang.

Kemudian, November  2019 Bakri Cs menggugat lagi ranji MKW Lehar. Gugatan perdata di Pengadilan  Negeri ditolak  dan dimenangkan oleh  MKW Lehar pada Februari 2020.

Dari historis tersebut dapat disimpulkan bahwa, penyelesaian tanah adat 765 hektare ini sudah diselesaikan oleh tiga instansi pemerintah yaitu:Pengadilan Negeri Padang dari tahun 1982 sampai 2010 dan 2016, 2018, 2020. BPN Kota Padang dari tahun 1982 sampai 2010 dan 2016, 2017, 2019. dan Polda Sumbar dari tahun 2016 sampai 2019. 

Penyelesai tanah adat 765 Ha di Kota Padang telah tuntas

Kembali saya jelaskan, setelah saya pindah pada 2019, situasinya jadi berubah dimulai dengan diadakannya video conference (vicon) tanggal 10 Mei 2020 antara Merteri ATR/BPN Syofyan Jalil, Gubernur Sumbar waktu itu Irwan Prayitno, Kapolda Sumbar waktu itu Irjen Pol Toni Hermanto, Walikota Padang waktu itu Mahyeldi, Kanwil BPN Sumbar Syaiful, Irwasda Polda Sumbar Kasihan Rahmadi dan Dirkrimum Polda Sumbar Imam Kabut.

Kesimpulan vicon adalah telah terjadi Error in Objekto di dalam berita angkat sita tahun 2010 dan tunjuk batas 2016 melalui peta gambar Panitera Pengadilan Negeri yang digunakan MKW Lehar Cs sebagai bukti kepemilikan tanah di empat kelurahan tersebut dan menghentikan penyelidikan dan penyidikan sebanyak sembilan laporan pihak MKW Lehar dan melanjutkan kasus baru Lehar Cs yang berkaitan dengan Mafia Tanah, ungkap Kapolda Sumbar saat itu Toni Hermanto dan disepakati oleh semua peserta vicon.

Setelah itu ditangkaplah MKW Lehar Cs dikatakan sebagai mafia tanah bersamaan dengan itu Kapolda Sumbar dan yang menangani  kasusnya mendapat penghargaan dari Menteri ATR/BPN dan Gubernur Sumbar. 

Namun ironisnya, sampai sekarang sudah hampir dua tahun belum bisa dibuktikan sebagai Mafia Tanah, sedangkan MKW Lehar sendiri meninggal dalam masa penahanan Polda Sumbar waktu Kapoldanya Irjen Pol Toni Hermanto yang sekarang Kapolda Sumsel.

Ini sengaja saya uraikan dengan jelas dan lengkap sesuai fakta-fakta yang saya temukan dan tidak memihak kemana-mana serta tidak ada kepentingan apa apa. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui kasus yang sebenarnya, bukan katanya-katanya, karena saya ikut menangani langsung kasus ini sejak saya menjabat Kapolda Sumbar dari tahun 2016 sampai 2019. 

Dan saya berharap Kapolda sekarang Irjen Pol Teddy Minahasa dapat menyelesaikan kasus ini sampai tuntas demi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat.

Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya menjelaskan semua ini karena demi tegakknya keadilan untuk semua pihak, bukan saya memihak salah satu pihak.

Berita Terkait

Baca Juga