Covesia.com - Tanggal 24 Januari 2022, Pemerintah dan DPR mengambil kesepakataan tentang hari pemilihan Umum yaitu jatuh pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pemilu ini memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kota.
Rapat kerja DPR RI dengan pemerintah tentang penetapan hari pemilu ini merupakan rapat yang sangat penting dan strategis sehingga di hadiri oleh semua fraksi, Fraksi PDI P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, Nasdem, PKS, PAN dan PPP sebagai wakil pemerintah di hadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri bapak Tito Karnavian tentu yang pasti hadir yang sangat terkait sukses tidaknya pemilu yaitu pihak penyelengga KPU dan Bawaslu.
Dari berbagai sumber yang diperoleh, kepesepakat antara DPR RI dan pemerintah berjalan lancar tidak ada kendala yang harus melalukan pembahasan yang mendalam atau penolakan dari salah satu fraksi atau penyelenggara. kesepakatan ini bulat, tidak lonjong.
Kesepakatan hari dan tanggal pemilu merupakan keputusan strategis yang menyangkut semua partai sehingga fraksi fraksi tidak akan gegabah untuk menyepakati apa yang disodorkan oleh pemerintah.
Dari pengalaman pernah berada di legeslatif pada periode 2009 sampai 2014, tidak ada keputusan yang merupakan kesepakan dengan pemerintah, hanya diputuskan oleh anggota fraksi yang berada di komisi. Kesepkatan itu selalu diputuskan oleh fraksi setelah berkoordiasi dengan DPP Partai. Apalagi tentang pemilu yang menyangkut masa depan partai, koordinasi fraksi dengan partai sangatlah intensif dan rapat-rapat partai juga intensif, sebelum mengambil keputusan berbagai faktor yang terkait dengan pemilu dibahas. Bahkan di luar ketua ketua umum partai melakukan pertemuan pertemuan untuk mendapatkan kesepahaman sebelum mengambil keputusan di partai, sehingga apapun kesepakatan antara DPR dan pemerintah setelah itu di sepakati tidak ada suara di belakang itu, tidak berlaku istilah “rumah sudah panokok babunyi”.
Tapi kali ini terjadi suatu yang menjadi tanda tanya, ada apa dengan mereka ? Ini keinginan siapa ?
Rapat baru bubar , mulai mengayunkan langkah lapiak (tikar) masih takambang, tiba tiba beberapa kepala suku menyampaikan usulan baru yang bisa membatalkan kesepakatan. Suatu yang sulit diterima dengan akal sehat kesepakatan yang baru berumur satu bulan dicoba dibuyarkan oleh beberapa orang ketua umum partai, mereka dengan berbagai alasan yang sesungguhnya sudah menjadi kajian sebelum melakukan kesepakatan, mereka dengan enteng nya hamper pada saat yang bersamaan , mengusulkan menunda pemilu.
Suara pengusulan pengunduran pemilu itu muncul dari dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disuarakan langsung oleh ketua Umum Muhaimin Iskandar, PAN disuarakan oleh Zulkifli Hasan dan Partai Golkar di suarakan oleh Airlangga Hartarto.
Ketiganya adalah para ketua umum partai yang mempunyai kursi di DPR, sudah bisa dipastikan mereka terlibat aktif membahas tetang pemilu bahkan mungkin keputusan tanggal dan hari pemilu itu keluar dari mulut mereka.
Para ketua umum ini juga berada pada lembaga DPR dan Pemerintah. Menjadi sangat sulit rasanya bisa di pahami kenepa begitu cepat terjadi perubahan untuk menunda pemilu, padahal tidak ada kejadian yang luar biasa yang sedang berlangsung di Negara ini.
Kalau dikatakan ada nya Covid-19 ternyata dua tahun lalu saat covid baru mulai saat itu pun harga PCR masih Rp1,5 juta, namun Pilkada serentak masih bisa dilaksanakan dan itu pun berjalan dengan lancar, saat ini wabah Covid-19 menurut Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga sudah terkendali, apalagi saat sekarang harga PCR sudah Rp300 ribu.
Menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menunda pemilu merupakan suatu alasan yang tidak bisa diterima akal sehat , bukankah sebelum mengambil kesepakatan tentang hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu wabah Covid-19 sedang berlangsung dengan bermacam variannya?
Perang Rusia-Ukraina yang menjadikan alasan untuk menunda pemilu ini terasa mengada-ada, kita juga tidak terlibat berperang bahkan memberi komentar terhadap perang tersebut juga tidak. Apakah karena permintaan oligarki supaya pemilu ditunda, sehingga para ketua itu lupa akan apa yang sudah meraka sepakati, begitu mudahnya berubah, mereka mewakili siapa? Wallahualam.
