Jalan Terang Keterbukaan Informasi di Sumbar

Jalan Terang Keterbukaan Informasi di Sumbar Ilustrasi

Oleh: Alif Ahmad (Jurnalis)

Covesia.com - Pada 23 September 2022 lalu, Komisi Informasi (KI) Sumatra Barat (Sumbar) menandatangani perjanjian kerjasama dengan Universitas Negeri Padang (UNP).

Perjanjian kerjasama itu dilakukan oleh Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dan Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D. Didampingi oleh Komisioner KI Sumbar lainnya, civitas akademika UNP dan disaksikan Ketua KI Pusat Donny Yogiantoro.

Salah satu poin kerjasama itu adalah Keterbukaan Informasi Publik masuk dalam kurikulum di UNP

Tidak salah kalau kita memberikan apresiasi terhadap terobosan tersebut. Ini sebuah inovasi yang prestisius dan patut diacungi jempol. Mungkin kesannya biasa saja, gaungnya tidak seperti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap badan publik yang menjadi agenda tahunan Komisi Informasi.Namun jika nantinya terealisasi dampaknya akan besar dalam hal menanamkan cikal bakal keterbukaan infomrasi terhadap generasi penerus bangsa.

Setidaknya telah ada upaya untuk menanamkan bibit keterbukaan informasi kepada mahasiswa yang notabenenya adalah pemimpin masa depan. Kita sama-sama tahu bahwa mahasiswa itu agen perubahan. Hari ini mereka mahasiswa dan kedepannya mereka akan menjadi pemimpin bangsa ini. Merekalah nantinya sebagai penggerak bangsa ini di semua sektor.

Dengan menanamkan bibit keterbukaan informasi, hal substansi yang kita harapkan adalah kedepannya bisa diterapkan dalam mengelola bangsa ini.Keterbukaan informasi ini adalah cikal bakal untuk kesejahteraan bangsa dan bisa membendung perilaku koruptif.

Tentu saja kesepakatan ini baru menjadi titik awal dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Kita mendorong KI Sumbar tidak berhenti di UNP saja, namun harus ada upaya ekstra untuk bisa mewujudkan di setiap kampus di Sumbar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Sumbar saat ini setidaknya terdapat 124 kampus baik negeri maupun swasta dan 224.361 mahasiswa.

Ini tentunya bukan angka yang sedikit, dan menjadi tantangan bagi KI Sumbar dalam mengkampanyekan agar mata kuliah keterbukaan informasi bisa dipelajari di setiap kampus tersebut.

KI tentunya tidak bisa berjalan sendiri, harus ada dukungan semua pihak. Karena jika kita biarkan KI berjalan sendiri akan sulit untuk direalisasikan. Dengan dukungan semua pihak berkepentingan, hal itu tidaklah menjadi hal yang mustahil.

Kita meyakini dengan adanya tekad untuk mewujudkan Sumbar informatif di segala bidang, hal itu pasti bakal terwujud. Tantangan dan rintangan pasti ada, namun bukan mustahil untuk diwujudkan.

Tak hanya sampai di situ. Keberadaan Komisi Informasi sebagai motor penggerak Keterbukaan Informasi Publik di Sumbar kedepannya juga diharapkan bisa masuk ke sekolah yang ada di Sumbar. Kalau bisa beberapa tahun kedepan keterbukaan informasi bisa masuk kurikulum di setiap sekolah di Sumbar, baik sekolah negeri maupun swasta. Menanamkan bibit sejak bangku sekolah akan besar dampaknya untuk membangun perilaku informatif di tengah masyarakat.

UU No 14 2008 mengamanatkan bahwa badan publik itu tidak hanya instansi pemerintah,  namun juga organisasi non pemerintah atau sekolah swasta termasuk pondok pesantren yang mendapatkan anggaran dari pemerintah atau sumbangan dari masyarakat.

Keterbukaan informasi publik saat ini buka hal tabu lagi. Gaung keterbukaan informasi sudah massif dilakukan sejak dibentuknya UU tahun 2008. Di Sumbar sendiri kampanye keterbukaan informasi publik sudah berjalan sejak berdirinya Komisi Informasi Sumbar pada 2015 lalu.

Namun harus diakui, masih ada badan publik yang tercakup dalam UU itu belum memahami kewajibannya soal keterbukaan informasi. Ini tentunya menjadi tantangan bagi KI kedepannya. 

Sejak berdirinya Komisi Informasi di Sumbar, keterbukaan informasi publik sudah menggaung terutama di instansi pemerintah.

Bahkan bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi di suatu badan publik, bisa mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

Ini suatu kemajuan yang pesat. Jika kita bandingkan  10 tahun lalu, dimana kalau seseorang tidak mendapatkan informasi, ya harus menelan ludah saja. Ini harus kita apresiasi.

Namun, perlu kita sadari saat ini belum semua masyarakat mengetahui soal keberadaan Komisi Informasi, bahkan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik masih tabu bagi warga yang tinggal di kampung/nagari.

Kedepanya Komisi Informasi kita harapkan utuk lebih massif lagi dalam kampanye keterbukaan informasi hingga ke pelosok nagari.

Banyak badan publik seperti sekolah swasta, yayasan di pedesaan, organisasi masyarakat, wali nagari, dan sebagainya, penting untuk disentuh soal pemahaman keterbukaan informasi publik.

Ini memang tugas yang tidak mudah, karena membutuhkan anggaran dana yang tidak sedikit. Sekali lagi saya tegaskan memang perlu dukungan dari semua pemangku kepentingan.

Hoaks dan Keterbukaan Informasi

Amanat UU Nomor 14 2018 adalah seluruh masyarakat berhak tahu tentang seluruh informasi dari badan publik. Hanya pengecualiannya informasi terkait rahasia negara.

Sekarang adalah zamannya terbuka. Keterbukaan itu adalah keniscayaan.Karena ketidakterbukaan itu bisa menjadi pemicu tindakan kesewenang-wenangan, termasuk korupsi.

Kita sudah sama-sama tahu bahwa korupsi itu berawal dari adanya informasi yang sengaja ditutupi. Informasi yang tidak utuh atau informasi yang tidak benar atau informasi yang sengaja disembunyikan.

Berarti semenjak diterbitkan  UU Keterbukaan Informasi Publik yang sejalan dengan dibentuknya Komisi Informasi (KI) baik di tingkat nasional mapun di provinsi, boleh kita menyebutnya sebagai era keterbukaan informasi publik.

Namun disisi lain, dengan berkembang pesatnya teknologi informasi saat ini, akses informasi begitu mudah didapatkan.

Dulu orang bisa mengetehaui sebuah informasi pada umumnya melalui media massa, seperti koran, televisi, dan radio, atau melalui selebaran.

Saat ini dengan adanya media sosial (Facebook, Instagram, Tiktok dan sebaginya) semua orang bisa mencari informasi dan juga memberikan informasi dengan sangat mudah.
Celakanya banyak informasi yang beredar mengandung fitnah, ujaran kebencian, dan  hoaks.

Akibatnya, dengan massifnya informasi hoaks yang bertebaran di tengah masyarakat bisa memicu terjadinya gesekan antar sesama masyarakat. Hal itu tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Baik itu insan media,  badan publik, organiasi masyarakat harus bisa berperan aktif dalam upaya mengantisipasi dan meluruskan informasi hoaks itu kepada masyarakat.

Sementara itu, Komisi Informasi disamping melakukan kampanye keterbukaan informasi, diharapkan juga ikut berperan lebih proaktif dalam membendung hoaks di tengah masyarakat.

Sebagai lembaga pemerintah, keberadaan Komisi Informasi tentu diharapkan bisa menjadi motor penggerak anti-hoaks di tengah gempuran berita bohong yang terjadi saat ini.

Kita tidak boleh membiarkan hal ini berlarut-larut. Karena jika hal ini kita biarkan, bukan tidak mungkin bakal terjadi perpecahan antar sesama anak bangsa.

(*)

Baca Juga