Media Menjelang Tahun Politik 2024

Media Menjelang Tahun Politik 2024 Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Covesia.com - Pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 sudah di depan mata, panitia persiapan pemilu sudah mulai dibentuk, mulai dari Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu), Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

Pemilu 2024 akan di gelar pada tanggal 14 Februari, masyarakat akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan dilanjutkan pada tanggal 27 November dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada perhelatan besar Pemilu serentak 2024 mendatang tentunya kita sebagai masyarakat punya kontrol besar terhadap jalannya pemilu dan pemimpin terpilih nantinya. Jangan sampai terjadi tindakan kecurangan seperti pemilu-pemilu sebelumnya.

Media memiliki peran penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, melalui media, hanya dengan mengetik keyword masyarakat dapat memperoleh informasi tanpa batas ruang dan jarak. Segala informasi dapat diakses dalam waktu sekejap. 

Selain sebagai penyampaian informasi, media juga memiliki fungsi sebagai pengawasan dan kontrol sosial masyarakat.

Peran media dalam pemilu 2024 diharapkan berjalan sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai media dijadikan alat propaganda politik. Jika menilik kembali pemilu tahun-tahun sebelumnya, pada pemilu 2014 penggunaan media massa saat itu dikuasai oleh elite-elite politik negeri, mereka sebagai pemilik media menggunakan media mereka sebagai alat propaganda politik, sebut saja Abu Rizal Bakrie pemilik Antv dan TV One yang mana saat pemilu 2014 menjabat sebagai ketua umum partai Golkar. 

Surya Paloh yang saat itu ketua umum partai Nasdem juga merupakan pemilik Metro TV. Kedua pemimpin partai tersebut berada di koalisi partai yang berbeda, sehingga menimbulkan pertentangan keduanya dan membawa media yang mereka miliki.

Mungkin masih ingat di benak masyarakat Indonesia pada Pilpres 2014 media massa saat itu menjadi alat propoganda politik antara dua kubu pasangan calon presiden. Antara TVOne dalam pihak Prabowo dan MetroTV dalam Pihak Jokowi. Kedua media tersebut mendukung salah satu pasangan calon mereka, dan merendahkan pasangan calon lainnya dengan penyebaran berita yang tidak berimbang. Bahkan saat itu masyarakat mengeluarkan petisi untuk mematikan televisi akibat media yang tidak berimbang tersebut.  

Pada pemilu 2019 penyebaran berita hoax masih mewarnai media saat itu dan di perkeruh dengan politik identitas, hal itu menjadi jurang pemisah antara masyarakat yang memilih pemimpin yang berbeda. Tak jarang, dengan berbagai asumsi yang berkembang dari media menjadi perdebatan sengit antar masyarakat yang berbeda pilihan.

Independensi dan netralisasi media merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sifat media. Indepedensi dan netralitas media harus menjadi harga mati dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Jangan sampai apa yang terjadi pada pemilu sebelumnya terjadi lagi pada pemilu 2024 mendatang. 

Kontrol pemerintah terhadap penggunaan media dalam menciptakan pemilu yang bersih, jujur, adil dan demokrasi perlu ditingkatkan. Jika dianalisis persiapan pemerintah dalam menciptakan media yang memiliki independensi dan netralitas dapat di analisis dengan menggunakan analisis SWOT Strenghts (Kekuatan), Wakness (Kelemahan), Opportunities  (Peluang), Threats (Ancaman).

1. Strenghts (Kekuatan)

Bentuk kontrol pemerintah dalam pengawasan media yaitu dengan di tetapkannya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan dilakukan perubahan atas undang-undang tersebut dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016.

Selain itu di lansir pada laman website kominfo.go.id, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan ruang digital kondusif dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang dengan tiga lapisan penangkal konten negatif yaitu dengan mengoptimalkan cyber drone, cyber patrol dan laporan masyarakat. Kementerian Kominfo juga sudah memiliki mesin pengais (crawling) konten negatif atau yang disebut AIS yang memantau ruang digital 24 jam.

2. Wakness (Kelemahan)

Walaupun kominfo sendiri sudah menyiapkan strategi untuk menciptakan ruang digital yang kondusif, berita hoax masih mungkin sekali bisa terjadi. Mengingat sistem yang dicanangkan oleh kominfo tersebut merupakan perdana digunakan pada pemilu 2024 dan belum pernah diuji pada pemilu sebelumnya. 

3. Opportunities  (Peluang)

Penggunaan media yang praktis dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan peluang yang sangat strategis dalam kampanye pada pemilu di 2024 mendatang. Penggunaan media yang praktis tersebut dapat digunakan oleh berbagai kalangan untuk mengkampanyekan diri, pemimpin ataupun partai pilihan mereka di pemilu 2024. Peluang yang terbuka lebar tersebut, baik di media massa atau pun media sosial membuka peluang juga akan tersebarnya berita hoax.

Untuk itu pemerintah melalui Kementerian komunikasi dan informatika saat ini tengah genjar-genjarnya mengedukasi masyarakat untuk menangkal hoax menjelang pemilu serentak 2024 mendatang.

4. Threats (Ancaman)

Politik identitas dan berita hoaks yang berkembang di media nantinya akan masih menjadi ancaman yang serius bagi keutuhan bangsa di pemilu 2024 mendatang. Kemudahan dalam penyebaran informasi pada saat ini mungkin saja masih dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggungjawab untuk membuat propaganda politik di pemilu 2024.

Menjelang perhelatan pemilu 2024, pemerintah diharapkan lebih ekstra dalam pengawasan media agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan menginformasikan informasi pemilu yang objektif dan tidak memihak, mengedukasi masyarakat terhadap perhelatan pemilu tersebut, serta masyarakat dapat turut berperan dalam pengawasan pemilu 2024 mendatang sehingga terciptanya pemilu yang bersih, jujur, adil dan demokrasi.

Penulis: Yazhra Azmi Ahady, Mahasiswa Jurusan Magister Ilmu Komunikasi Unand

Baca Juga