Pengusaha Kena Pajak Baru, Hati-hati Terkena Sanksi

Pengusaha Kena Pajak Baru Hatihati Terkena Sanksi Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda KPP Pratama Padang Satu, Farida Fatmawati

Sebagai Warga Negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif menjadi Wajib Pajak, Anda telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dalam satu tahun masih di bawah Rp4,8 miliar, dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tentunya ada konsekuensi yang mengikuti di belakangnya ketika anda sebagai Wajib Pajak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Kenapa Anda memilih sebagai PKP? Ada banyak alasan yang membuat Anda memutuskan untuk menjadi Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP. Sebagai pengusaha, tentu Anda akan menimbang dan memikirkan untung rugi nya. Apabila Anda masih bingung, berikut penulis mencoba untuk membuat daftar keuntungan dan kerugian Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai PKP

Keuntungan menjadi PKP yaitu:

  • Anda dapat bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah dan dapat mengikuti lelang atau tender yang diadakan oleh instansi pemerintah.
  • Status sebagai Wajib Pajak PKP akan memudahkan Anda bekerjasama dengan perusahaan lain karena dapat menerbitkan Faktur Pajak dan mengkreditkan Faktur Pajak yang diperoleh.
  • Dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan karena telah menjadi pengusaha yang taat pajak yaitu tertib membayar pajak dan tepat waktu melaporkan pajak nya.
  • PPN merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada pihak lain dalam hal ini adalah konsumen akhir, sehingga pengusaha sebenarnya hanya menyetorkan PPN yang telah dipungutnya.

Kerugian menjadi PKP, yaitu:

  • Mengurangi daya saing karena setiap melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) harga jual harus ditambah dengan PPN.

Ketika anda sebagai Wajib Pajak telah memutuskan untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mengajukan 3 (tiga) permohonan sekaligus yaitu 

  • Permohonan Pengukuhan PKP; 
  • Permohonan aktivasi akun PKP; dan 
  • Permohonan sertifikat elektronik. 

Wajib Pajak mengajukan ketiga permohonan di atas secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar dan dilengkapi dengan syarat-syarat sesuai dengan PER-04/PJ/2020. 

Apabila yang mengantarkan tiga permohonan tersebut bukan direktur atau salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian maka wajib melampirkan surat kuasa bermaterai 10.000.

KPP akan melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen permohonan. Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) PER-04/PJ/2020, KPP akan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitkan. Petugas pada kantor pajak memberitahukan Wajib Pajak kewajiban perpajakan selaku Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kemudian, petugas KPP akan visit ke alamat Wajib Pajak untuk melihat apakah benar ada kegiatan usaha Wajib Pajak pada alamat terdaftar dan menjelaskan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP, serta menginformasikan pada hari keberapa pengurus atau Direktur selaku wakil Wajib Pajak Badan datang kembali ke KPP untuk mengaktivasi akun PKP, memperoleh password PKP dan sertifikat elektronik.

Setelah rangkaian yang cukup panjang diatas dilalui, kini tiba saatnya melakukan registrasi aplikasi e-faktur untuk pertama kalinya. Wajib Pajak dapat melakukan secara mandiri atau datang ke KPP untuk mendapat panduan dari petugas helpdesk dengan membawa laptop.

Pada awal tahun ini, tepatnya tanggal 31 Maret 2022 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak. Peraturan ini bersifat komprehensif. Dengan membaca peraturan ini, Wajib Pajak PKP jadi mengetahui kapan Faktur Pajak dianggap tidak lengkap. 

Faktur Pajak dianggap terlambat dibuat dan Faktur Pajak dianggap tidak dibuat serta batas waktu upload faktur pajak pada aplikasi e-faktur setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Tidak hanya itu peraturan ini juga mengatur mengenai Nomor Seri Faktur Pajak, urutan prioritas penggunaan kode transaksi, dan masih banyak lagi, bisa dibilang peraturan ini sebagai “kitab suci” bagi Wajib Pajak PKP.

Menurut penulis, Wajib Pajak PKP memiliki tiga kewajiban dasar yaitu, membuat faktur pajak pada saat:

  • Melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP);
  • Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
  • Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;

Ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Menyetorkan PPN yang telah dipungut dari lawan transaksi.

PPN adalah pungutan yang dibebankan kepada pihak lain atas transaksi jual-beli barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai PKP. 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014, PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan.

Membuat dan melaporkan SPT PPN setiap bulan meskipun tidak menerbitkan Faktur Pajak pada bulan tersebut.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014, PKP melaporkan PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sebagaimana kita ketahui, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Apabila tidak dilaksanakan maka kita akan memperoleh konsekuensi yang sifatnya merugikan. Kaitannya dengan tiga kewajiban dasar Wajib Pajak PKP adalah ketika Wajib Pajak PKP tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka Wajib Pajak akan memperoleh konsekuensi berupa sanksi.

Sanksi tersebut dikenal dengan Surat Tagihan Pajak. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan STP kepada Wajib Pajak PKP antara lain karena Wajib Pajak PKP terlambat dan/atau tidak melaporkan SPT PPN. Berdasarkan Undang Undang KUP Pasal 7, SPT PPN yang disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000.

Terlambat menyetorkan PPN yang telah dipungut.

Berdasarkan Undang Undang KUP Pasal 9 ayat (2a), pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

  • Membuat Faktur Pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal menurut pasal 31 ayat (1) PER-03/PJ/2022. Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap.
  • Membuat Faktur Pajak terlambat dalam hal tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak melewati saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.
  • Membuat Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, maka atas Faktur Pajak tersebut dianggap tidak dibuat.

Berdasarkan PER-03/PJ/2022 Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2), Wajib Pajak PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak dan/atau dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) Undang Undang KUP. Sanksi administrasi tersebut berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. 

Oleh karena itu sebagai Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai PKP, ada baiknya kita memperhatikan kewajiban perpajakan yang menyertainya agar kita terselamatkan dari “surat cinta” yang bernama Surat Tagihan Pajak, yang mengajarkan kita untuk lebih disiplin dalam menunaikan kewajiban perpajakan kita.

"Pajak kita untuk Kita, terima kasih telah menjadi Wajib Pajak yang taat pajak. Pajak Kuat Indonesia Maju."

(*)

Baca Juga