Agenda Terselubung di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024?

Agenda Terselubung di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024 Elvie Syafni, S.Pd.I

Covesia.com - Indonesia saat ini tengah menyambut tahun politik. Kita tahu bahwa tahun 2024 mendatang adalah pesta demokrasi besar, yaitu penentuan atau pemilihan umum secara serentak yang akan diadakan di tahun 2024 mendatang. Dalam Negara demokrasi seperti Indonesia ini sebagai negara kepulauan, pemilihan umum (pemilu) pemimpin di tiap tingkatan pemerintahan eksekutif maupun legislatif merupakan hal yang wajib, terutama sejak reformasi. Artinya demokrasi di Negara kepulauan ini telah berjalan dengan berbagai dinamika yang mewarnainya.

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga yang dipercai untuk menjalankan pelaksanaan tahapan demi tahapan pemilu tahun 2024 mendatang, secara mengejutkan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang sebagaimana tertuang dalam amar putusan Gugatan Perdata oleh Partai Adil dan Makmur (Partai Prima) perkara no. 757/pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst, kamis 3 Maret 2023, membuat sontak banyak pihak dan langsung meradang yang di putus oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat di Ketuai oleh T Oyong dengan anggota H Bakri dan Domigus Silaban.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum selaku tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024, kemudian melaksanakan pemilu dari awal selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Sungguh sangat sulit untuk bisa dipercaya.

Sebuah putusan yang nyeleneh bin ajaib sekaligus sulit untuk dipercaya. Sebab perkara yang diperiksa dan diputus adalah terkait sengketa pemilu, akan tetapi yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusat adalah Perbuatan Melawan Hukum, akhirnya jusru putusan tersebut menunda pemilu.

Seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut paham, mustahil kalaulah tidak paham landasan hukum dari sebuat perkara. Masa tidak paham atau tahu mana perkara yang menjadi Yuridiksi Pengadilan Negeri, dan mana perkara yang menjadi kewenangan lembaga lain?

Jelas saja jika dilihat menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terdapat pada Pasal 469 ayat (2), apabila penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu jika tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Juga kalau ditarik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat 1 yang membahas terntang Pemilhan Umum menyebutkan asas pemilu itu Luberjurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil) dan dilaksanakan 5 tahun sekali asas keberkalaan pemilu. Maka sudah tidak ada soal tentang jadwal pemilu, jika pemilhan umum di adakan yang lalu pada tahun 2019 dengan berkala 5 tahun sekali jatuh pada tahun 2024 dimasa mendatang.

Banyak aturan yang dilanggar dan ditabrak oleh Putus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, kekeliruan menilai dan keliru dalam memutus perkara serta berdampak luas terhadap proses berjalannya demokrasi di negara yang kita cintai ini.

Seyogyanya Majelis Hakim mempunyai landasan berfikir yang jernih dalam menilai dan memutus perkara ini, mempunyai konstruksi berfikir hukum yang baik dengan referensi aturan perundang-undangan, apakah Majelis Hakim tidak menyadari bagaimana proses pelaksanaan tahapan yang telah berjalan sejak 14 juni 2022, baik secara teknis maupun non teknis dengan penuh dinamikan dan tentangan oleh Komisi Pemilihan Umum secara nasional? Apakah ada terselip agenda-agenda terselubung oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan proses demokrasi di indonesia saat ini?

Tentu banyak pertanyaan oleh banyak pihak lainnya, ada apa sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, hingga menilai dan memutus perkara untuk menunda pemilu 2024 mendatang?

Agenda Tunda Pemilu

Tidak bisa dipungkiri, putusan tersebut seirama dengan kehendak pihak-pihak yang tidak ingin proses demokrasi di indonesia ini dapat berjalan dengan baik atau pihak yang menginginkan penundaan pemilu, sampai hari ini kita masih menunggu KPU untuk mengajukan banding, namun dalam pelaksanaan kepemiluan sampai saat ini dalam keragu-raguan karena atas putusan penundaan pemilu tersebut berada di ruang hampa dalam ketidak pastian sehingga ada pihak yang memanfaatkan momen seperti ini menjadi kepentingan untuk menggagalkan agenda demokrasi di negara kesatuan republik indonesia.

Menurut apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD selaku Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) “soal putusan penundaan pemilu 2024, ada permainan di belakang putusan penundaan pemilihan umum (pemilu) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Namun Prof. Mahfud tidak menjelaskan lebih jauh soal permainan tersebutdan siapa aktor di balik putusan penundaan pemilu itu. Namun menurut dia PN Jakarta Pusat keliru memutuskan dan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Bahkan ahli hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Angraini juga mendesak Komisi Yudisial agar memeriksa ke-3 Hakim PN Jakarta Pusat tersebut dalam memutus Perkara No. 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. Sikap KY amat diperlukan untuk mencegah spekulasi berkepanjangan serta kecurigaan soal adanya anasir politik di balik putusan tersebut.

Lebih tegas lagi pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan putusan tersebut merupakan hal yang keliru.

Sedangkan menurut Ketua Devisi Teknis KPU Idham Holik, Putusan PN Jakarta Pusat itu masuk kategori ultra vires. Artinya putusan di luar kewenangan hakim kerena yang mengatur sengketa pemilu prosesnya di PTUN.

Melihat segala upaya-upaya yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan proses demokrasi berjalan dengan baik, melalui putusan PN Jakarta Pusat ini terlihat bahwa mencari cara dengan agenda-agenda terselubung untuk menjegal demokrasi kita semakin mundur dan tidak berkepastian.

Ditulis oleh: Elvie Syafni, S.Pd.I (Anggota Panwaslu Kecamatan Bonjol)

Baca Juga