Polemik PB Djarum, Komisioner KPAI: Kalau Brand Diturunkan, Selesai

Polemik PB Djarum Komisioner KPAI Kalau Brand Diturunkan Selesai Ilustrasi

Covesia.com - Polemik antara PB Djarum dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai audisi untuk menjaring bibit pebulutangkis yang akan dihentikan klub badminton terbesar di Indonesia tersebut pada tahun 2020 mendatang membuat Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty buka suara.

Sitti menyebut, ada dua hal yang menjadi titik tekan dari KPAI yang dinilai perlu menjadi perhatian PB Djarum.

“Prinsipnya kami tidak ingin menghentikan sebuah audisi, selama audisi itu tidak mengandung dua unsur,” kata Sitti Hikmawatty saat ditemui sejumlah awak media di Banyumas, Senin (9/9/2019).

Sitti mejelaskan, unsur pertama merupakan eksploitasi yang sifatnya terselubung. Yaitu pemanfaatan anak untuk promosi secara tidak langsung dengan menggunakan badan mereka sebagai bagian dari media promosi.

“Dan itu mengapa dikatakan sebagai bagian dari promosi, karena kalau sudah dipakai mereka berarti tidak ada unsur pajaknya, tidak ada batas waktu sampai kapan dipakai,” kata dia.

Titik tekan yang kedua adalah, upaya denormalisasi produk-produk yang berbahaya. Karena menurut Sitti, rokok di dalam UU Kesehatan Nomor 39 tahun 2009 dikatakan sebagai produk yang bahaya, maka mulai dari peredarannya, promosinya, dan interaksi dengan pihak-pihak tertentu harus dibatasi terutama anak-anak.

“Di dalam PP 109 tahun 2012 juga dikatakan bahwa untuk even-even yang disponsori oleh rokok sebetulnya tidak boleh disiarkan secara langsung oleh media. Tentu format bentuk audisi ini walaupun audisinya tidak kita hentikan, tetapi harus melakukan penyesuaikan yang baru,” kata dia.

Atas dasar itu, lanjut Sitti, maka audisi dalam bentuk yang sekarang memang akan diakhiri.

“PB Djarum di dalam pertemuan terakhir pada tanggal 4 September 2019 mengatakan, ‘Oke Bu, kalau gitu’. Awalnya dia tidak mau, tapi, ‘Oh ya udah Bu, kalau gitu’. Prinsipnya KPAI bukanlah seperti Satpol PP, ada masalah bubar-bubar gitu. Tidak begitu, tetapi kita tetap mengawasi persiapannya. Karena yang memiliki tata aturan itu yang nantinya akan mengeksekusi,” kata dia.

Sitti menyontohkan, bila audisi bertentangan dengan kawasan tanpa rokok.

“Nah yang punya perda kawasan tanpa rokok itu kan dari Pemda. Ya, jadi (dalam hal itu, nantinya) silakan pemda yang menilai, dan begitu seterusnya,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Sitti mengatakan audisi sekarang ini untuk sisi eksploitasinya sudah mulai menurun, hanya belum clear.

“Makanya kita melakukan evaluasi, ini bagaimana untuk rencana ke depannya. Sebetulnya sih sederhana saja. Kalau semua brand itu diturunkan, itu selesai. Jadi kalau masih ada (eksploitasi dan denormalisasi) kami akan berembuk lagi dengan kementerian,” kata dia.

Sitti juga menegaskan, dari hasil pertemuan kemarin pihaknya sudah memberi kesempatan untuk menyelesaikan sampai satu putaran ini selesai. Artinya sampai final nanti di Kudus.

“Jadi evaluasi bertahap yang dilakukan dari masing-masing kota akan jadi masukan yang akan kita bawa, tapi secara umum akan kita evaluasi sesudah empat kota itu selesai,” kata dia.

Bicara audisi, Siti menekankan istilah yang berbeda dengan pembinaan.

“Jadi perlu digarisbawahi tentang statemen audisi. Audisi adalah sebuah seleksi, sebuah proses (yang) berbeda dengan pembinaan. Kalau seleksi itu bisa macam-macam bentuknya, seleksi terbuka, seleksi tertutup, seleksi yang disiarkan maupun seleksi yang tidak disiarkan,” kata dia.

Menurut Sitti, hal itu sudah dibahas dalam rapat dengan kementerian terkait.

“Bahwa akan diubah format seleksinya. Jadi salah satu kesimpulan dalam pertemuan 4 September adalah, Kemenpora merangkul pihak swasta sesuai dengan UU yang ada untuk ikut berpartisipasi, tapi tidak melanggar aturan dalam perundangan perlindungan anak,” kata dia.

(suara.com)

Baca juga: PB Djarum Hentikan Audisi, Tontowi: Mengubur Mimpi Anak-anak

Berita Terkait

Baca Juga