PBHI Nilai Pemblokiran Facebook Berpotensi Langgar HAM

PBHI Nilai Pemblokiran Facebook Berpotensi Langgar HAM Ilustrasi- facebook

Covesia.com- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta menilai ancaman pemblokiran atas Facebook oleh pemerintah merupakan tindakan melanggar hukum dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Kepala Divisi Advokasi PBHI Jakarta, Nasrul Dongoran menyebut, Facebook sebagai media sosial untuk menyampaikan aspirasi yakni mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ini sudah diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945, DUHAM, dan Pasal 25 UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

"Facebook juga sebagai media berdiskusi untuk berserikat dan berkumpul ini terlihat dari banyaknya grup diskusi yang digunakan masyarkat untuk berdiskusi dalam suatu grup Facebook sebagai bentuk berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945," ujar Nasrul dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Selain itu, kata dia, Facebook sebagai media bagi pengguna untuk memasarkan barang atau jasa mencari nafkah telah dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D UUD 1945.

"PBHI Jakarta telah menerima pengaduan permohonan bantuan hukum dari masyarakat atas ancaman tindakan Menkominfo Rudiantara yang mengancam akan menutup Facebook. Ini sangat merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar hak asasi manusia," tandasnya.

Ia menegaskan, PBHI Jakarta sudah menyiapkan langkah hukum litigasi dan nonlitigasi jika Menkominfo tetap bertindak arogan menutup media sosial Facebook di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo) mengaku sudah mengirimkan Surat Peringatan Kedua (SP II) kepada Facebook Indonesia, terkait pencurian 1 juta data pengguna Indonesia oleh firma analis Cambridge Analytica (CA). Dengan dilayangkannya SP II ini, maka indikasi Kominfo akan memblokir Facebook di Indonesia semakin kuat.

(jon)

Berita Terkait

Baca Juga