ITB Siapkan Platform Canggih untuk Atasi Kebakaran Hutan Indonesia

ITB Siapkan Platform Canggih untuk Atasi Kebakaran Hutan Indonesia Ketua Peneliti dari ITB yang memaparkan aplikasi canggih FORMS, Dr. Armi Susandi (Ist)

Covesia.com - ITB kembali menawarkan aplikasi canggih berbasis web untuk mengatasi kebakaran hutan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dr. Armi Susandi, Ketua Peneliti dari ITB yang memaparkan aplikasi canggih FOrest fire Management System (FORMS) di depan para peneliti dunia dari berbagai institusi bergengsi seperti dari King’s College London, ITB, UK Research and Innovation Science and Technology Facilities Council (UKRI STFC) dan BMKG. Armi yang di undang khusus oleh Prof. Puji Lestari Ph.D dari ITB memaparkan FORMS dalam International Training and Workshop on Identifying and Monitoring the Environmental Impact of Forest and Peatland Fires, yang berlangsung di Palangkaraya, 18-20 September 2019. 

Aplikasi FORMS diinisiasi oleh Armi alumni Max Planck Jerman  ini, setelah mendapatkan permintaan langsung dari Ketua BNPB, Letjen TNI. Doni Monardo yang ingin segera kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ini bisa cepat teratasi dan tidak berulang di tahun berikutnya, hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. Aplikasi FORMS tersebut berisi fitur-fitur prediksi potensi sebaran api dan sebaran asap yang dapat di lihat dengan tepat lokasinya hingga 3 hari ke depan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam menyusun strategi pemadaman karhutla, serta dapat juga menjadi petunjuk penting bagi aparat di lapangan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan tersebut. 

Berdasarkan informasi yang di publish dari ESRI, sejak awal tahun hingga hari ini sudah lebih dari 302 ribu titik panas (hotspot) terpantau setidaknya di 4 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Papua, ke empat provinsi tersebut yang paling besar jumlah kejadiannya.  

Kejadian kebakaran hutan tersebut paling banyak terjadi di wilayah konsesi hutan yaitu sebesar 32% dan didominasi di wilayah gambut, sementara kejadian kebakaran hutan dan lahan di perkebunan yang telah tersertifikasi (RSPO dan IPSP) cenderung minim terjadi.

Ditemui dalam Bandara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Armi yang masih tertunda penerbangannya karena kabur asap, mencoba melengkapi pernyataan Kepala BNPB, Doni Monardo yang menyampaikan bahwa penyebab kebakaran hutan adalah 99% dari ulah manusia, dengan mengatakan bahwa saat ini wilayah Indonesia mengalami Elnino moderat (terjadi kekeringan dan hujan sangat rendah). Ilmuwan asal Padang ini menambahkan bahwa kondisi kekeringan tersebut masih akan berlangsung hingga April 2020, sebagai ahli kebencanaan Armi berharap angin monsun Timur Laut yang membawa uap air dan awan basah serta menimbulkan hujan akan mengimbangi kejadian El Nino tersebut. Armi sendiri memprediksi awal musim hujan akan tertunda hingga 1-2 bulan mendatang, terlihat dari arah angin yang masuk ke wilayah Indonesia masih di dominasi dari arah Selatan. 

"FORMS juga akan dikembangkan dengan beberapa fitur utama lainnya, seperti: telemetri dari instrumen di lapangan untuk memantau tinggi muka air di area gambut, Early Warning potensi kebakaran hutan, data pendukung cuaca untuk operasi hujan buatan, serta analisis dampak (impact base) dari  kebakaran hutan tersebut untuk penentuan besarnya bantuan yang akan diberikan secara tepat, tutur Armi dalam keterangan pers yang diterima covesia.com, Kamis (19/9/2019). 

FORMS di harapkan bisa diluncurkan secara resmi lengkap dengan fitur-fiturnya dalam beberapa bulan ke depan dalam versi web dan Apps, dan Armi mengharapkan sistem ini akan di dukung oleh data dan informasi yang penting dari berbagai sumber khususnya dari K/L terkait. Penggunaan FORMS menurut Armi yang baru menyelesaikan PPSA XXII Lemhannas RI, akan memberikan harapan besar pengurangan kejadian kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang dengan diantisipasi lebih awal melalui prediksi potensi kebakaran hutan dan lahan dari potensi hotspot yang ada, tentunya aspek penting lainnya seperti perbaikan budaya berkebun dan penegakan hukum perlu dilalukan dalam mengatasi bencana asap tersebut saat ini dan mendatang.

(jon/adi)

Berita Terkait

Baca Juga