Isu Politik SARA di Dharmasraya, Siapa yang Memulainya?

Isu Politik SARA di Dharmasraya Siapa yang Memulainya Fadli Aulia

Covesia.com - Tensi politik jelang hari pencoblosan di Kabupaten Dharmasraya kian tinggi. Bahkan, isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) seperti sengaja "digoreng" untuk memposisikan diri seolah-olah menjadi korban hoaks dan politik SARA.

Dalam hal ini, pasangan calon bupati Dharmasraya Panji Mursyidan dan Yosrizal (Panji-Yos) yang akan seakan-akan menjadi "dalang" provokasi isu SARA. Kondisi ini terlihat dari beberapa propaganda di media sosial. Bahkan, melawan isu SARA dan politik uang ini disampaikan langsung oleh calon bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama wakilnya Dasril Panin Dt Labuan ketika menggelar konfrensi pers dengan sejumlah wartawan di Dharmasraya.

Saya pun heran, narasi kampanye mana yang disebut-sebut hoaks dan SARA. Sejauh ini, tim Panji-Yos hanya memberikan edukasi politik sesuai dengan kenyataan yang para kandidat lakoni. Misalnya, Panji bersafari dari masjid ke masjid, surau ke surau. Dia jadi khatib Jumat, berceramah. Itu memang sudah dilakoninya sejak lama. Dia memang sosok anak muda yang agamais.

Dia memang bukan seorang santri, namun pemahaman agamanya di atas rata-rata pemuda yang sekolah di bangku SMA pada umumnya. Lalu, yang bagian mananya SARA-nya? Apakah ketika tim Panji-Yos menyebut pemimpin itu harus taat beribadah, itu disebut SARA? Atau mengatakan pemimpin di Minangkabau harus bisa shalat, tidak meninggalkan shalat Jumat, apakah itu juga SARA?

Terlalu picik rasanya jika narasi demikian "dibunuh" dengan isu SARA. Apalagi, Pilkada si Dharmasraya berlangsung di antara masyarakat mayoritas muslim. Dua pasangan kandidat yang bertarung pun juga muslim.

Bukankah sudah seyogyanya pemimpin di Minangkabau yang dia seorang muslim harus bertaat beribadah? Janganlah kita latah menyebut SARA, sedangkan keutuhan maksud SARA itu sendiri kita tidak penuh memahaminya.

Saya termasuk bagian kecil dari pelaku sejarah Pilkada 2015 yang dimenangkan pasangan Sutan Riska Tuanku Kerajaan bersama Amrizal Dt. Rajo Medan. Mereka mengalahkan petahana Adi Gunawan yang berpasangan dengan H Jonson Putra. Posisinya juga seperti Pilkada 2020 ini, yakni head to head.

Gempuran kampanye kala itu, bahkan lebih menyeramkan. Sutan Riska bersama Amrizal membawa tagline "Saatnya Putra Daerah" memimpin Dharmasraya. Kenapa? Karena Adi Gunawan dianggap bukan putra asli daerah (PAD) Dharmasraya, walaupun lahir, tumbuh dan berjuang untuk pemekaran Dharmasraya.

Adi Gunawan memang berasal dari Solok, namun tumpah darahnya berada di Dharmasraya. Lantas, demi "mematikan" gerakannya di Dharmasraya, digaungkanlah isu Adi bukan orang Dharmasraya hingga ke pelosok-pelosok kabupaten yang baru berusia 16 tahun ini. Dia disebut hanya mencari kekayaan di Dharmasraya, sedangkan pribumi gigit jari.

Membunuh lawan politik dengan isu kedaerahan apakah bukan politik SARA? Bukankah siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai kepala daerah asalkan warga asli negara Indonesia (WNI), dan itu diatur Undang-undang. Terlalu dangkal dan picik para politisi di Pilkada 2015 menggiring isu politik SARA.

Saya masih bisa memaklumi jika isu tersebut hanya ramai dibincangkan netizen. Namun, akan tercengang bila para tokoh antikorupsi di negeri ikut-ikutan memframming jika kondisi itu benar-benar terjadi di Dharmasraya. Seperti yang disampaikan mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dan mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz di beberapa pemberitaan di media massa.

Sebagai kuasa hukum Sutan Riska - Dasril Panin Dt Labuan, Febri dan Donal menegaskan siap mengawal pesta demokrasi di Dharmasraya jauh dari praktik politik uang dan isu SARA. Secara tidak langsung, mereka sudah berangkat berstatmen atas dugaan isu SARA.

Sebagai orang kampung, saya mengagumi duo anak muda Minang aktivis antikorupsi itu. Kualitas mereka tak perlu diragukan dalam melawan korupsi di negeri ini. Harapan saya, integritas itu tetap terjaga meski kini mereka berada di satu kepentingan seorang kandidat. Sebab, kebenaran akan cenderung menjadi pembenaran saat kita berada dalam sebuah kepentingan.

(Penulis adalah Ketua Karang Taruna Dharmasraya)

Fadli Aulia, ST

Fadli Aulia, ST ( Ketua Karang Taruna Dharmasraya )

Berita Terkait

Baca Juga