Pemilu untuk Kemakmuran Bersama

Pemilu untuk Kemakmuran Bersama Juli Yusran

Covesia.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan partai-partai politik yang lolos verifikasi faktual. Sebanyak 14 Partai politik sudah dipastikan menjadi peserta Pemilu yang akan digelar 17 April 2019 mendatang.

Dari partai politik yang lolos tersebut, terdapat empat partai politik baru yaitu; PSI, Perindo, Partai Garuda dan Partai Berkarya. Sisanya sebanyak 10 Partai politik lain, merupakan partai lama, yang sudah pernah menjadi peserta Pemilu sebelumnya.

Awal Mula Pemilu di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi, sejak dini sudah menyadari pentingnya penyelenggaraan Pemilu nasional. Belum genap tiga bulan pasca proklamasi, tepatnya tanggal 3 November  1945, ditengah situasi keamanan masih mencekam, Bung Hatta sebagai Wakil Presiden telah mengeluarkan maklumat, yang mendorong pembentukan partai-partai politik. Tonggak awal demokrasi ini merupakan upaya pemerintah agar partai politik terbentuk, sebelum penyelenggaraan pemilu yang ketika itu direncanakan akan diselenggarakan pada Januari 1946.

Maklumat Wakil Presiden ini melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya, sejak zaman Jepang, sembari terus mendorong lahirnya partai politik baru.  Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir melalui rencana penyelenggaraan Pemilu itu tidak dapat diwujudkan.

Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan akibat kedatangan pasukan militer sekutu, yang diboncengi oleh tentara Netherland Indies Civil Adminstration (NICA). Ancaman ini menjadikan Pemilu tidak lagi menjadi prioritas. Cita-cita penyelenggaraan Pemilu tersebut baru dapat terlaksana pada tanggal 29 September 1955. 

Pemilu Serentak

Pemilu merupakan salah satu dari “rukun”  demokrasi.   Menurut   Robert   A. Dahl,  salah satu kriteria negara demokrasi, adalah penyelenggaraan Pemilu yang bebas, adil dan berkesimbangungan. Regenerasi pemegang mandat kekuasaan harus dipilih rakyat sebagai pemegang kedauatan, bukan ditunjuk oleh individu atau kelompok tertentu. Tidak juga didelegasikan melalui jalur garis keturunan. Tapi dipilih oleh rakyat dalam rentang waktu tertentu secara berkesinambungan.

Penyelenggaraan Pemilu yang berkesinambungan merupakan wujud peneguhan kedaulatan rakyat. Penegasan bahwa,  dalam suatu rentang waktu tertentu rakyat diberi ruang dan kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat, dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan tersebut secara bebas, tanpa intervensi oleh siapapun. 

 Oleh sebab itu, penyelenggaraan Pemilu tidak boleh dipandang sekedar rutinitas demokrasi belaka. Pemilu harus menjadi proses politik yang berkontribusi signifikan terhadap percepatan pencapaian cita-cita kemerdekaan dan visi pembentukan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di Indonesia, penyempurnaan aturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu terus dilakukan. Pemilu nasional serentak sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017 merupakan penyempurnaan sesuai amanat UUD 1945. Sebab undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu  pasal 22e Ayat 6 tentang Pemilu hanya menyebutkan bahwa “Pemilihan presiden, wakil presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah dengan perundang-undangan”. 

Oleh sebab itu, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, bahkan Undang-Undang Pemilihan Kepada Daerah dipandang perlu untuk disederhanakan menjadi satu undang-undang (kodifikasi). 

Pemilu untuk Kemakmuran Bersama

Keberhasilan pemilu nasional serentak yang akan datang, tidak boleh hanya diukur  dari terlaksananya tahapan demi tahapan penyelenggaraan pemilu secara formalitas. Mesti dipandang secara lebih substansi. Apakah proses dan hasil dari proses pemilu tersebut, sudah menggambarkan artikulasi kehendak dan hajat hidup bersama.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah “atmosfer” yang terbangun dalam proses penyelenggeraan pemilu, sudah membuka ruang terpilihnya tokoh-tokoh terbaik bangsa, yang dapat mengantarkan rakyat Indonesia kepada cita-cita berbangsa dan bernegara ? Bukan tokoh yang terpilih karena kekuatan uang dan kekuatan yang tidak terdeteksi lainnya.

Pemilih harus selektif terhadap kandidat pilihannya. Pemilih sudah harus cerdas menentukan pilihan. Kapasitas dan integritas sumber daya manusia kandidat yang akan dipilih harus menjadi syarat prinsip bagi pemilih dalam memilih.

Tidak asal pilih. Tidak hanya pertimbangan praktis dan taktis. Karena taruhannya sangat mahal, meliputi hajat hidup segenap tumpah darah Indonesia, dari kota metropolitan hingga pelosok-pelosok desa, jauh ke sudut-sudut pulau terpencil, terluar dan terpinggirkan. Kesalahan dalam menentukan pilihan, hanya akan memperlambat penantian, bahkan jika berlansung secara terus-menerus, justru akan memupus harapan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

Memilih kandidat pemimpin yang berkualitas dan baik saat pemilu merupakan “jalan lurus” untuk mencapai tujuan akhir suksesi kepemimpinan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, jika didasarkan pada alasan lain yang bersifat prakmatis, maka tujuan dan cita-cita demokrasi, dengan sendirinya akan kehilangan makna. Pemilu yang rutin diselenggarakan setiap lima tahun, yang menguras anggaran negara triliunan rupiah, hanya akan menjadi lip service, formalitas dan ritual belaka. Tidak akan menghadirkan kemaslahatan apapun.

Penyelenggaraan Pemilu ke depan tidak boleh (lagi) tersandera oleh kekuatan uang. Pemilu mesti menjadi cerminan integritas, kejujuran dan keluhuran budi. Pemilu yang mencerminkan kualitas, sifat, atau keadaan berkeperibadian  manusia Indonesia seutuhnya. Pemilu yang mampu memancarkan kewibawaan dan martabatnya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.  

Kita tentu berharap, pemilu yang akan datang masyarakat dan semua stakeholder, baik lembaga  penyelenggara maupun peserta pemilu, dapat konsisten terhadap nilai-nilai kejujuran dan moralitas bangsa. Stakeholder pemilu tidak boleh mencukupkan dirinya hanya dengan menghadirkan UU dan keputusan peraturan kepemiluan yang baik dan berkualitas. Tapi harus mampu menyelaraskannya dengan sumber keyakinan masing-masing individu dalam menumbuh kembangkan keluhuran budi dalam praktek keseharian dan kebersamaan.

Proses Pemilu yang konsisten memegang prinsip-prinsip kejujuran, dan menjunjung-tinggi profesionalsme dan transparansi akan melahirkan manfaat demokrasi, yaitu lahirnya pemimpin dan wakil rakyat yang punya integritas dan mampu mengantarkan seluruh rakyat Indonesia ke arah kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Juli Yusran, S.Ag, M.Si

Juli Yusran, S.Ag, M.Si ( Mahasiswa Pasca Sarjana UNAND Padang )


Berita Terkait

Baca Juga