Pilkada di Bawah Bayang-Bayang Money Politics

Pilkada di Bawah BayangBayang Money Politics Ilustrasi (pixabay)

Covesia.com - Meskipun penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah memasuki masa kampanye sejak 15 Februari yang lalu, berita terkait pilkada di media massa relatif sepi. Agaknya, media mainstream lebih ter-hipnotis oleh hiruk-pikuk verifikasi faktual partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu 2019, ketimbang meliput proses pilkada serentak. Pada hal ada 171 daerah yang akan menyelenggarakan Pemilukada dalam retang waktu kurang dari empat bulan ke depan. Terdiri dari 17 Provinsi dan 115 kabupaten/ kota.

Di tengah sepinya pemberitaan Pilkada, tiba-tiba kita dikejutkan oleh pemberitaan beruntun dugaan money politics (politik mengandalkan uang) yang dilakukan oleh para kandidat. Berita dugaan praktek money politics pertama datang dari Kabupaten Bangkalan – Jawa Timur. Seorang kepala desa melaporkan salah satu pasangan calon, karena memberikan uang kepada dirinya dan kepada beberapa kepala desa lain. Masing-masing kepala desa disogok Rp 10 juta, agar berkenan memenangkan sang kandidat. Kepala desa “jujur” ini, menyertakan laporannya dengan barang bukti Rp 40 juta ke Panwaslu Kabupaten Bangkalan.

Belum habis perbincangan kepala desa yang “heroic” itu, berita dugaan money politics lain santer pula diberitakan. Hanya berselang 3 hari dari kasus Bangkalan, Satuan Tugas Antimoney Politics Bareskrim Polri bersama Satgasda Jabar dan Polres Garut menangkap ketua panwaslu dan salah seorang anggota KPU Kabapaten Garut. Polisi menduga, keduanya menerima suap atau gratifikasi pada kasus yang sama, untuk meloloskan salah satu calon dalam Pilkada di daerahnya.

Tak tanggung-tanggung, Ketua Panwaslu dan anggota KPUD Kabupaten Garut ini dijerat polisi dengan pasal 11 dan 12 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi jo kejahatan pencucian uang pasif dan aktif. Para tersangka dituduhkan dengan pidana pokok korupsi, yang tertuang dalam Pasal 3 dan 5 Undang-undang TPPU.

Berita badai demokrasi bernama money politics itu ternyata belum berahir. Empat hari berikutnya 28 Februari 2018, kita kembali digemparkan berita dugaan money politics yang lain. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 4 orang atas dugaan suap sebesar Rp 2,8 milyar di Kota Kendari. Usut-punya usut, KPK mengendus kasus ini berkait dengan Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejumlah uang suap yang melibatkan Wali Kota Kendari, diduga kuat  diperuntukan kepada sang ayah yang ikut “mengadu nasib” dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara. Diduga uang suap kontraktor kepada sang anak, disumbangkan kepada ayahnya yang sedang ikut pemilihan gubernur.

Ancaman Money Politics

Pemilu kita secara masif masih dibayang-bayangi permainan politik uang. Beberapa kasus dugaan money politics yang “booming” akhir-akhir ini hanyalah sebagian kecil dari gurita kasus yang lebih besar dan meluas. Bak puncak gunung es di tengah lautan. Dari permukaan kelihatannya tidak seberapa, tapi yang tersembunyi jauh lebih mencengangkan, mengangkangi nilai-nilai luhur demokrasi Pancasila, dan memiliki daya rusak yang sangat dahsyat terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Setidaknya ada 3 bentuk money politich yang populer dalam penyelenggaraan Pemilu. Bentuk yang pertama adalah vote buying. Kandidat menebar uang atau benda berharga lain untuk ditukarkan dengan suara. Teknis penyebarannya bisa bermacam-macam. Dari sisi pelaku, ada yang diserahkan langsung oleh kandidat tapi yang lebih banyak diserahkan melalui perantara. 

Sedangkan jika dilihat dari cara penyerahannya, ada yang diserahkan pada saat menyelenggarakan acara tertentu, dengan memberikan amplop berisi uang. Ada yang diserahkan dengan cara mengantarkannya langsung ke rumah-rumah pemilih. Bahkan ada dengan cara membagi-bagi uang atau barang berharga di tempat terbuka, seperti pasar, jalanan raya dan ditempat-tempat umum lainnya.

Selain itu, politik uang bisa dalam pola pork barrel atau gentong babi. Artinya, kandidat menjanjikan atau mengalokasikan sejumlah dana atau program tertentu pada kelompok pemilih.

Model politik uang semacam ini relatif tersamar karena dikaitkan dengan kampanye program. Model pork barrel ini biasanya dilakukan oleh kandidat petahana atau yang didukung oleh kekuatan dalam pemerintahan.

Cara termutakhir adalah bentuk yang ketiga yaitu, vote trading. Pola ini tidak berurusan dengan pemilih sebagai pemilik suara sah. Tapi kandidat berurusan langsung dengan lembaga penyelenggara Pemilu. Kandidat membeli suara langsung dari penyelenggara pemilu melalui rekayasa angka rekapitulasi penghitungan suara. 

Ancaman vote trading sangat berbahaya. Karena dalam praktik vote trading, kontestan cukup “menginvestasikan” uangnya pada penyelenggara pemilu, sehingga mereka bisa dibujuk untuk memanipulasi suara dalam rekapitulasi suara.

Solusi Alternatif

Untuk mengatasi jangan sampai modus operandi money politics semakin marak dan melazim di tengah masyarakat, maka setidaknya kita membutuhkan gerakan dalam bentuk kampanye melawan money politics. 

Gerakan tersebut, haruslah melibatkan peran serta parpol dengan segenap politisinya sebagai aktor utama dalam kontestasi politik pemilu. Parpol harus mengambil peran utama dalam mengeliminasi trend politik transaksional. Caranya, adalah dengan secara sistematis, terstruktur dan massif melakukan pendidikan politik dalam rangka membangun konstituen partai.

Rakyat harus disadarkan akan hak-hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara. Demikian juga dengan kesadaran yang didukung oleh pengetahuan dan informasi yang benar untuk memilih secara bertanggung jawab partai politik pilihannya. 

Di sisi lain, hasil pendidikan politik tersebut, tentu melahirkan kader politik partai yang bisa memahami dan menghayati ideologi partai. Dari sinilah partai memulai proses rekruitmen yang nantinya dapat mengartikulasikan kepentingan politik partai dalam posisi dan kapasitasnya sebagai kandidat kepala daerah. Dengan demikian, pencalonan kepala daerah berpedoman pada mekanisme baku dan tidak instan. Tidak lagi asal mencalonkan orang yang tidak jelas komitmen, kapasitas, kompetensi dan integritasnya. Kandidat yang ujug-ujug, bermodal ambisi dan segepok uang yang siap diedarkan.

Hal lainnya yang juga dipandang penting dalam mengatasi praktik money politic, adalah mendorong penyelenggara dan pengawas pemilu beserta aparat penyelenggaraan pemilu, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, progressif, kreatif, inovatif dan menjunjug tinggi nilai-nilai kejujuran.

Hal terakhir yang tentunya tidak kalah pentingnya, adalah peran serta masyarakat dan media massa. Masyarakat harus membangun partisipasi politik, tidak hanya sebagai pemilih, tapi secara bersamaan hurus ambil bagian memastikan proses penyelenggaraan Pemilukada berada pada “jalan yang lurus”, terlapas dari intrik-intrik politik. Untuk menimbulkan efek jera, sangat baik jika pemilih mengharamkan memilih kandidat yang bagi-bagi uang. Sebab, selama pembagian sejumlah uang masih berjalan paralel dengan perolehan suara kandidat, maka “libido” perbuatan licik money politics akan sulit dibendung. Sebaliknya, jika justru berbanding terbalik, tentu hanya orang gila, yang masih tertarik melakukannya.

Media massa harus berperan aktif melakukan fungsinya sebagai pilar demokrasi yang keempat. Media wajib independen, objektif dan netral secara profesional. Dan, bilamana harus berpihak, maka pemihakan itu hanya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat semata. Bukankah tag line utama demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat ?

Juli Yusran, S.Ag, M.Si

Juli Yusran, S.Ag, M.Si ( Mahasiswa Pasca Sarjana UNAND Padang )


Berita Terkait

Baca Juga